Petahana atau paslon yang kebetulan sedang menguasai suatu Kabupaten atau Kota, bahkan Provinsi bisa saja mengumpulkan para Kepala Dinas atau para Camat yang notabene bawahannya dan berstatus PNS agar dapat membantu kampanye, dengan iming-iming uang, kekuasaan, atau mungkin saja dengan ancaman.
Di tengah konflik kepentingan tersebut, ada saja muncul kemungkinan para pejabat tadi melupakan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil-nya dan terjun langsung berkampanye.
Jika strategi itu kita anggap tidak efisien. Jangan lupa, para pejabat tadi memiliki bawahan, dan bawahannya memiliki bawahan-bawahan lainnya yang memiliki konflik kepentingan yang sama, seperti jaringan bisnis MLM. Sehingga akhirnya naiklah elektabilitas pasangan calon usungannya.
Klasik dan menjijikan. Tapi nyatanya itu benar terjadi.
Kembali ke pertanyaan awal, masih mampukah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melakukan monitoring dan evaluasi yang intens tadi?
Jadi ini usulan saya secara pribadi sebagai WNI yang rutin membayar pajak kepada Negara.
Libatkanlah rakyat untuk turut serta melakukan monitoring dan evaluasi langsung di lapangan. Rakyatlah yang seharusnya punya "gawean". Karena hal itulah, pesta demokrasi juga kita sebut "Pesta Rakyat".
Kementerian PAN-RB cukup menyediakan suatu sistem pelaporan, dimana rakyat dapat melapor apabila menemukan kejadian-kejadian seperti yang telah dibahas diatas. Jadi, rakyat tahu harus melapor kemana.
Tapi lapor tidak sembarang lapor. Laporan rakyat wajib di tanggapi. Ingat, Kementerian PAN-RB sudah berjanji untuk memberikan sanksi kepada pegawai ASN yang tidak patuh. Tidak tanggung-tanggung lho janjinya. Sanksinya kepada ASN yang terbukti ikut-ikutan politik tidak ada yang ringan.
"Sanksi sedang sampai berat, titik!"
Jakarta, 10 Januari 2018
