Menggugat Kekonyolan Denda Kantong Plastik

Di sini jelas konteks pelanggarannya, misalnya merokok ditempat yang dilarang merokok, karena dapat mengganggu kesehatan orang lain. Namun untuk penggunaan kantong plastik sesuai peruntukannya oleh konsumen di mana konteks pelanggaran lingkungan?

Bila denda terkait karena warga membuang kantong plastik tidak pada tempat disediakan, kemudian didenda oleh negara, itu jelas konteksnya. Karena membuang kantong plastik pada lingkungan sekitar akan menjadi pencemaran.

Konteks penerapan menjadi keutamaan. Apakah didenda membeli kendaraan bermotor karena dapat mengakibatkan orang kehilangan nyawa dalam kecelakaan lalulinta? Ya tidak, karena konteks pelanggaran jelas, lalai berkendaralah yang menyebabkan kecelakaan.

Disinilah sebenarnya kita dapat melihat betapa pemerintah mengambil jalan pintas untuk melepaskan tanggungjawab negara atas penggunaan kantong plastik. Jika denda terkait warga membuang kantong plastik, maka konsekuensinya negara harus menyediakan tempat pembuangan khusus plastik, pengolahan, perangkat, sistem, mekanisme, serta aparatur.

Hakul yakin negara belum siap menerima 'persampahan' sebagai problem prioritas pembangunan lingkungan nasional. Menempatkan warga dalam posisi terdakwa, sementara pengambil kebijakan sendiri cenderung masa bodoh. Bagaimana tidak, untuk ukuran ibukota saja, sampah bisa jadi bahan perang saudara antara Jakarta - Bekasi - Bandung.

Menurut studi badan dunia, sekitar 8 juta ton plastik dibuang ke lautan. Terdapat lima negara berkontribusi utama, China, Indonesia, Philipina, Thailand, dan Vietnam, yakni bertanggungjawab 80 persen atas jumlah sampah plastik tersebut.

Indonesia sendiri pada posisi dua setelah China, dengan produksi limbah plastik 3,2 juta ton pada 2010, dari jumlah tersebut sekitar 1,29 juta ton berkahir di laut. Sedangkan China menghasilkan 8,8 juta ton sampah plastik, sekitar 3,5 juta ton berakhir di laut.

Secara keseluruhan, tampak yang menjadi problem adalah ukuran jumlah produksi bahan plastik, serta prilaku penanganan limbah plastik yang keliru. Hukum sebab akibat, jika produksi plastik dibatasi, maka limbah plastik pasri berkurang. Begitu juga jika sanksi diberikan pada prilaku keliru penanganan limbah plastik, maka maka sampah plastik lebih terkontrol.

Kesimpulannya, bila pemerintah memang meniatkan menjaga lingkungan hidup melalui pengontrolan limbah plastik, maka kebijakan yang diambil harus bertitik berat pada sumber masalah, yakni produksi plastik dan prilaku keliru penanganan sampah plastik.

Janganlah pemerintah mensasarkan konsumen yang menggunakan kantong plastik sesuai peruntukan, namun produsen dan tempat perbelanjaan memiliki tanggungjawab yang jauh lebih besar, karena mereka yang menyediakan pilihan pada konsumen.