Perhutanan Sosial di SUMUT

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) tetapi dibutuhkan

sinergitas dengan program-program Kementerian/Lembaga lain terkait dan

dukungan para pihak (LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga

Donor, Swasta).

Pada akhir tahun 2016 telah diterbitkan regulasi yang sederhana dan

mempercepat proses pemberian akses kelola areal Perhutanan Sosial dengan

telah diterbitkannya PermenLHK No: .83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016

tentang Perhutanan Sosial. Permen tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan

peraturan-peraturan teknis lainnya.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan program perhutanan sosial tersebut,

Provinsi Sumatera Utara telah dibentuk kelembagaan dan kelompok kerja dengan