TB 2 Prof Apollo "Peranan Lembaga Keuangan Dalam Pertumbuhan Ekonomi"

Sektor  keuangan merupakan salah satu sektor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dan memegang peranan penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi regional. Masing-masing sistem keuangan tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui dua jalur, yaitu jalur akumulasi modal (modal fisik dan modal manusia) dan jalur inovasi teknologi. Kedua jalur tersebut merupakan sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkembang di dalam literatur teori pertumbuhan ekonomi

Lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank memiliki peranan penting dalam lalu lintas dan perkembangan perekonomian masyarakat serta negara. Karena itulah, perkembangan perekonomian tidak akan terlepas dari keberadaan lembaga ini.

Sebagian besar kita sering mendengar istilah lembaga keuangan dan akan langsung mengaitkannya dengan bank. Lebih dari itu, lembaga keuangan sebenarnya tidak hanya pada bank saja, namun ada pula berbagai bentuk lainnya.

Lembaga keuangan adalah badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Meski demikian, kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa penghimpunan dana saja, menyalurkan dana saja, atau keduanya sekaligus.

Setiap lembaga yang bergerak di bidang keuangan memiliki peranan penting dan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Manfaat yang dapat ditemukan antara lain:

• Manfaat likuiditas

Manfaat pertama ini berhubungan dengan likuiditas, yaitu kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan. Sehingga tidak akan ada kekhawatiran akan kurangnya ketersediaan uang tunai yang beredar di masyarakat.

• Pengalihan aset

Salah satu peran pentingnya adalah sebagai wadah untuk melakukan kegiatan pengalihan aset. Di sini, lembaga tersebut akan mengalihkan aset dengan cara meminjamkan dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Dana yang dialihkan ini berasal dari simpanan masyarakat yang menabung di lembaga tersebut.

• Realokasi pendapatan

Manfaat selanjutnya adalah sebagai wadah untuk melakukan realokasi pendapatan. Dengan demikian pendapatan yang masuk dan tersimpan di lembaga tersebut dapat digunakan di masa depan dengan mudah.

• Kemudahan transaksi

Manfaat besar dan peranan yang penting dalam penyediaan jasa yang mempermudah transaksi keuangan. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat bisa menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan.

Berdasarkan jenisnya, lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan Bank dan non-Bank. Yang dimaksud Lembaga Keuangan Bank adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan promes atau banknote.

Bank ini terbagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu Bank Sentral yang berfungsi untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat dan dikendalikan oleh Bank Indonesia, Bank Umum yang memberikan layanan jasa keuangan serta transaksi, dan Bank Perkreditan Rakyat yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka.

Dan Lembaga Keuangan Nonbank memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depository atau tidak langsung. Beberapa contoh lembaga keuangan yang bukan bank antara lain adalah perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, bursa efek, pegadaian, reksadana, dan lain-lain.

Dapat ditarik kesimpulan beberapa fungsi dan tujuan lembaga tersebut. Meski demikian, fungsinya juga cukup berbeda tergantung dari jenis lembaganya. Berikut ini beberapa fungsinya baik yang merupakan Bank maupun non-Bank.

Bank berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dengan cara mengeluarkan dokumen berharga. Dengan cara ini, dana masyarakat akan lebih aman dan tersimpan dengan baik. Selanjutnya, bank akan menyalurkan kembali dana yang sudah terhimpun tersebut dan menggunakannya untuk pembiayaan, baik di bidang ekonomi maupun pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, dana yang terhimpun tidak akan diam di tempat melainkan dikelola dan berpotensi menjadi berkembang.

Selain itu, bank juga berfungsi untuk memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat atau perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Bantuan modal ini biasanya diberikan dalam bentuk kredit.

Ada pula pegadaian, yang merupakan lembaga keuangan non-Bank. Pegadaian didirikan dengan tujuan agar dapat memberikan pinjaman kepada nasabah namun dengan jaminan berupa barang atau surat berharga.

Selanjutnya, ada pula koperasi yang memiliki fungsi dan tujuan yang mirip dengan bank. Koperasi memberikan jasa simpan-pinjam kepada anggotanya dengan bunga yang relatif rendah sehingga membebaskan masyarakat dari rentenir dan dapat mengelola uang secara lebih produktif.

Sistem keuangan mempengaruhi kedua sumber pertumbuhan dengan cara mempengaruhi tingkat tabungan (sisi penawaran dana) dan dengan merealokasikan tabungan ke dalam berbagai alternatif investasi (sisi permintaan dana), baik investasi modal fisik, investasi sumber daya manusia, maupun investasi teknologi.

Semakin baik sistem keuangan dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya maka akan semakin besar pula kontribusi sistem keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Tanpa akses pada berbagai sumber dana (investor), banyak kegiatan usaha yang hanya mampu berproduksi dalam volume relatif kecil sehingga tidak efisien

Kredit dalam perekonomian memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi. Kredit produktif mendorong pertumbuhan ekonomi karena kredit ini ditujukan untuk pendirian, modernisasi, rehabilitasi dan ekspansi usaha. Kaitannya dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter yang dapat didefinisikan sebagai jalur yang dilalui oleh sebuah kebijakan moneter untuk mempengaruhi kondisi perekonomian, terutama pendapatan nasional. Mekanisme transmisi kebijakan moneter terkait dengan bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi pendapatan nominal dan kegiatan sektor riil secara keseluruhan.

Dalam literatur ekonomi moneter, kajian mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter umumnya mengacu pada peranan uang dalam perekonomian yang pertama kali dijelaskan oleh Quantity Theory of Money atau Teori Kuantitas Uang klasik persamaan Irving Fisher yang merupakan titik tolak pengembangan teori kuantitas yang menggambarkan kerangka kerja yang jelas mengenai analisis hubungan langsung yang sistematis antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan inflasi yang dinyatakan dalam suatu identitas TheEquation of Exchange:

MV = PT

dimana jumlah uang beredar (M) dikalikan dengan tingkat perputaran uang (V) sama dengan jumlah output atau transaksi ekonomi riil (T) dikalikan dengan tingkat harga (P).

Dengan kata lain, dalam keseimbangan jumlah uang beredar yang digunakan dalam seluruh kegiatan transaksi ekonomi (MV) sama dengan jumlah output yang dihitung dengan harga berlaku (PT).

Pada Teori Kuantitas Uang dalam pandangan klasik, uang hanya digunakan sebagai alat pertukaran dan pengukur nilai, sehingga uang bersifat netral dan tidak mempengaruhi sektor riil. Satu-satunya variabel yang terpengaruhi hanyalah tingkat harga umum. Dalam teori klasik, jumlah uang yang beredar akan menentukan posisi dari fungsi permintaan agregat

Kebijakan pemerintah pada lembaga keuangan dapat dilihat sisi moneter dan fiskal. Kebijakan moneter merupakan sekumpulan kebijakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui peredaran uang dan tingkat suku bunga. Kebijakan ini di tempuh untuk mengantisipasi pengaruh baik positif atau sebaliknya. Dalam kebijakan moneter sistem perekonomian di jalankan oleh pemerintah melalui lembaga keuangan yang di sebut dengan Bank Sentral (Bank Indonesia).

Satu-satunya bank sentral di Indonesia memiliki tugas sebagai berikut:

• Sebagai banknya pemerintah, dalam arti membantu pemerintah dalam mengelola (menyimpan dan meminjam) dana pemerintah yang akan digunakan untuk pembangunan.
• Sebagai banknya bank umum, dalam arti akan membantu para bank umumdalam kegiatan operasional dana yang dimiliki atau di butuhkan.
• Sebagai lembaga pengawasan kegiatan lembaga keuangan, dalam arti mengawasi produk-produk yang di keluarkan oleh masing-masing lembaga keuangan yang dapat mempengaruhi peredaran uang dan iklim investasi.
• Bersama lembaga pemerintah terkait lainnya bertugas sebagai lembaga pengawas kegiatan ekonomi di sektor luar negeri.

Pada umumnya kebijakan moneter betujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan nerasa pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat di pakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi).

Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan di rasakan olehsektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi di pasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

Kebijaksanaan moneter di laksanakan melalui lembaga-lembaga keuangan yang terorganisir seperti bank sentral, bank umum, bank pembangunan, dan lembaga keuangan bukan bank. Melalui lembaga-lembaga tersebut dapat diarahkan pembentukan dana-dana masyarakat guna membiayai kegiatan ekonomi sesuai dengan prioritas pembangunan. Kebijaksanaan moneter dimaksudkan untuk mendorong pembentukan tabungan masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui lembaga keuangan dalam bentuk penyediaan uang dan kredit.

Kebijakan pemerintah lainnya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter. Apabila kebijakan moneter mengatur lalu lintas peredaran uang, sedangkan kebijakan moneter lebih fokus dalam mengarahkan dana pemasukan dan pengeluaran (pungutan pajak) pemerintah. Kebijkan fiskal memiliki instrumen dalam mengarahkan pengeluaran dana pajak. Kebijakan fiskal dapat memengaruhi tingkat jalannya perekonomian untuk menuju keadaan yang lebih diinginkannya. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang di buat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mencapai kestabilan perekonomian, memacu dan mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas dan menciptakan lapangan kerja, menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat, mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Kebijakan fiskal juga bertujuan untuk mengatasi inflasi dengan cara mengurangi peredaran jumlah uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral.

Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian atau dengan perkataan lain, dengan kebijakan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. Dengan melalui kebijakan fiskal, antara lain pemerintah dapat menpengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional.

Pada kebijakan fiskal di buat untuk mengarahkan ekonomi agar berjalan lebih baik. Kebijakan fiskal memiliki beberapa tujuan dalam proses menjalankan perekonomian sebagai berikut:

• Ketika pemerintah menerapkan kebijakan ini maka pemerintah mampu menstabilkan harga-harga dari suatu barang yang melonjak tinggi, dimana naiknya harga-harga tersebut di akibatkan dari inflasi yang terjadi.
• Dengan penerapan kebijakan fiskal maka perekonomian di negara Indonesia akan membaik.
• Adanya penerapan kebijakan tersebut maka pemerintah dapat mengarahkan pengeluaran pajak sehingga pengeluaran negara dapat teratur dengan baik. Maka kebijakan tersebut dapat terarah menuju keadaan yang diinginkan

Daftar Pustaka

Arsyad L. 1999. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta (ID): Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN

Boediono. 1996. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta (ID): Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE)

UGM

Fahmi Irham (2014), Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya teoridan aplikasinya. Jakarta :

PT. RajaGrafindo Persada

Kasmir, S.E, M.si (2014), Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru & A. Totok Budi Santoso (2000) Bank dan Lembaga Keuangan. Penerbit Salemba