Perhitungan Alternatif Tentang Subsidi BBM

Oleh : Sephiror

Dear rekans, minggu terakhir ini di bulan maret suasana indonesia cukup panas, dikarenakan Indonesia akan menyambut kenaikan BBM, dan seperti biasa isu kenaikan ini disambut dengan demonstrasi dari elemen mahasiswa dan saat ini selain mahasiswa ada juga dari buruh bahkan nenek-nenek yang mengaku dari jauh datang untuk berdemo… (haruskah?)

Usut punya usut, setiap pendemo tentunya punya senjata yang menjadi alasan demonstrasi BBM dan menggalang massa mahasiswanya, tentunya ini tidak terlepas salah satunya oleh pakar ekonomi yang terkenal bapak Kwik kian gie dengan hitung-hitung BBMnya.

Beruntungnya hitungan Pak Kwik dapat diakses di halaman web pribadinya yang beralamat
http://kwikkiangie.com/v1/wp-content/uploads/2012/03/Rincian_Perhitungan_BBM_Maret_2012.pdf
di lelaman itu Pak Kwik menuliskan analisa perhitungannya secara gamblang dan mudah dimengerti, di ikuti dengan data-data negara penghasil minyak yang memurahkan harga jual minyaknya, bila di cermati memang logis perhitungannya.

tapi….. saya mencoba membaca dengan uji parameter lain, benarkah apabila tidak di subsidi itu merupakan neolib, saya mengambil data dari angka Rp. 126,591 triliun yang dibayar pemerintah untuk subsidi dari penjualan minyak ke pertamina, dimana dalam perhitungan pemerintah masih untung Rp.97 triliun, nah angka yang diributkan ini (Rp.126,591 triliun) apakah benar dipergunakan dan dimanfaatkan maksimal bagi orang miskin?

Bersumber dari pemberitaan http://finance.detik.com/read/2010/11/25/102236/1501968/4/65-jatah-bbm-subsidi-habis-dikonsumsi-di-jabodetabek?nd9911043 porsi 65% subsidi BBM di nikmati oleh warga JABODETABEK, artinya kurang lebih 82,28 triliun dana subsidi mengalir di JABODETABEK, sedangkan sisanya kurang lebih Rp.44,30 Triliun, dipergunakan untuk Jatah diluar JABODETABEK (sedangkan populasi penduduk bermotor terbesar masih di pulau Jawa). Kemudian perhitungan penggunaan subsidi dari angka Rp. 82,28 triliun tersebut di komparasikan dengan angka populasi kendaraan bermotor, data saya ambil rentang tahun 2008-2011, dengan menyesuaikan perhitungan BBM di atas yang menggunakan angka penjualan Rp.4.500,- .

Penelusuran data melalui media dari http://metro.vivanews.com/news/read/120367-data_transportasi_di_jakarta kendaraan yang beredar di JABODETABEK saja, pada tahun 2008 ada 9,6 Jt kendaraan bermotor, kemudian berita terbaru mengasumsikan tahun 2011 kemarin ada sekitar 12 juta kendaraan. Berdasarkan data dari lelaman tersebut kita bagi menurut porsi populasinya dengan asumsi pembagian dan pemakaian merata, yaitu kendaraan motor roda dua menempati populasi 70%, diikuti mobil penumpang 27%, ( diasumsikan angkot berjumlah 5%, dan pribadi 22%), kemudian bis kota 3 %.  (*bila mau membetulkan porsi persen jumlahnya silahkan ) sehingga porsi subsidi untuk wilayah JABODETABEK saja bisa di asumsikan mengkonsumsi subsidi sebanyak;

1. 
   
2. Kendaraan motor roda dua Rp. 57, 596 Triliun
   
3. Kendaraan Mobil pribadi Rp.18,10 Triliun
   
4. Kendaraan angkot & bis kota Rp.6,6824 triliun
   

Angka-angka ini merupakan penghitungan secara KASARmengikuti asumsi jumlah populasi kendaraan bermotor yang melintasi Jakarta dan porsi subsidi , meski data terbaru di lapangan bisa lebih dari perhitungan ini. Tapi kemungkinan prosentasenya tidak akan mengubah banyak nilai pembagiannya

Bisa di bayangkan, jatah subsidi yang katanya untuk orang-orang tidak mampu yang hanya memakai angkutan kota CUMA memiliki jatah prosentase sebesar kurang lebih Rp. 6,7 Triliun dan itu Hanya di wilayah JABODETABEK yang porsi pemakai subsidinya 65%.

Apabila dilakukan perbandingan data penduduk miskin di Indonesia yang hanya 30 juta orang, ditambah angka pengangguran 8,12 juta orang menurut data http://regional.kompas.com/read/2012/03/08/18163731/BPS.Jumlah.Penduduk.Miskin.Terus.Menurun dan http://www.bps.go.id/brs_file/naker-05mei11.pdf berarti bisa dikatakan paling tidak 38,12 juta orang, yang paling membutuhkan subsidi (termasuk pengangguran yang memiliki motor roda dua).

KEMUDIAN SEANDAINYA: keuntungan pemerintah sebesar 224,546 triliun tidak dikurangi ke subsidi 126 triliun tersebut apakah yang bisa di lakukan?

Perlu diingat dengan dicabutnya subsidi tidak serta merta Indonesia memiliki uang nomplok yang besar dan tidak termanfaatkan tahun ini, namun tahun besok akan terdapat alokasi dana yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan indonesia

1. Asuransi kesehatan/jaminan kesehatan

Seandainya 1 orang miskin dari 38,12 juta di dapatkan jaminan kesehatan dan pendidikan gratis sebesar 5 Juta per tahun paling tidak sekitar Rp.190,6 Triliun dapat disediakan untuk menjamin kehidupan mereka. Namun apabila perhitungannya di hitung pembagian rata untuk seluruh penduduk Indonesia berjumlah 230 juta jiwa apakah bisa?

Mengikuti perhitungan premi perusahaan asuransi kesehatan yang berada di Indonesia, untuk mendapatkan kelas yang paling rendah, paling tidak perbulan dikenakan biaya per orangan sekitar 30-40 ribu/bulan untuk mendapatkan pertanggungan biaya harian rawat inap sebesar Rp.100.000, ICU 200.000, kemudian pembedahan, operasi dan biaya kunjungan dokter sesuai tagihan/kejadian, berarti sekitar Rp.480.000,-/tahun kebutuhan per orang untuk asuransi kesehatan MINIMAL. Kemudian untuk dana pendidikan, meskipun terdapat perbedaan kebutuhan dana pendidikan antara TK, SD, SMP dan SMA sampai Kuliah, namun dapat kita anggap tabungan masa depan/dana subsidi silang, dapat kita asumsikan Rp.300.000/ tahun, total setiap orang mendapatkan jatah Rp.780.000,- / tahun. Berarti sekitar Rp.179,4 Triliun jatah kesehatan dan pendidikan dapat diambil dari keuntungan penjualan minyak.

Tunggu duulu… apakah cukup Rp. 300.000 pertahun untuk dana pendidikan yang semakin membengkak??

Saya menghitung dana pendidikan yang diambil dari pos kompensasi dari penjualan Minyak saja, bukankah masih ada sekitar Rp.200 Triliun untuk Departemen pendidikan dari jatah APBN sesuai amanat UU?

Dan lagipula, ini perhitungan Rp.480 ribu dan Rp.300 ribu adalah perhitungan kolektif 230 juta jiwa dan belum tentu yang memanfaatkan fasilitas rumah sakit semua penduduk dalam kurun waktu satu tahun, belum dibagi angkatan sekolahnya berapa, semua dibagi rata dari jatah anak kecil yang mulai lahir sampai orang tua yang sepuh. Tentunya anak yang mulai dari lahir mendapatkan “tabungan” jatah sampai saat dia usia sekolah dan jatah dari orang tua yang tidak memerlukan pendidikan lagi di subsidikan silang.

2. Pengembangan Kewirausahaan

Setelah pendidikan dan kesehatan, sisa yang sebesar Rp.45,146 Triliun dapat dipergunakan untuk pemberdayaan misalnya; Dana Pengembangan Kewirausahaan GRATIS, tanpa jaminan, Tanpa BUNGA 18% dan bahkan bisa tanpa embel-embel dana bergulir!

Semisal setiap kesempatan wirausaha diberikan modal Rp.20 jt maka ada sekitar 2.257.300 kesempatan yang bisa diambil untuk masyarakat berwirausaha. Modal disini adalah benar-benar modal dari zero atau nol, sehingga masyarakat yang memiliki kemauan dan konseplah yang akan di danai. Semisal diperlukan pengawasan, maka bisa menempatkan dalam porsi dana tersebut adanya Jatah yang digunakan untuk kegiatan pendampingan yaitu pendampingan 1-2 mahasiswa yang berdaya kreatifitas tinggi, yang mampu memecahkan persoalan dalam menaikkan nilai barang, dan mampu mengkalkukasi serta edukasi pembukuan usaha. Tentunya ada keuntungan dengan menempatkan mahasiswa tersebut menjadi pengawas sekaligus pendampingan dalam penggunaan dana, belum lagi membuka peluang terhadap 2.257.300-4.514.600 mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja/pekerjaan.

Bukankah hal tersebut sangat membangun Indonesia dan masih sesuai dengan UU no 33 1945?

Kemudian dengan skenario seperti itu apakah pemerintah rugi???

Ambillah terdapat 2.257.300 pengusaha baru yang memanfaatkan dana kewirausahaan, apabila semisalnya di lakukan usaha seperti

1. 
   
2. Ternak bebek peking, http://peluangbisnispeternakan.blogspot.com/2011/01/peluang-bisnis-peternakan.html
   
3. Ternak kelinci, http://marwah-peternakan.blogspot.com/2009/06/budidaya-kelinci.html
   

Menjanjikan omset keuntungan sampai Rp.10 juta apabila di manage setiap bulan panen maka per tahun dapat mencapai Rp. 120 Juta belum apabila diolah menjadi produk jadi bernilai tinggi, maka keuntungan bisa di dapatkan 2-3 kali lipat (inilah fungsi pengawasan dan di bebankan kepada mahasiswa untuk berkarya baik pengolahan pasca panen dan manajemen).

Apabila negara hanya memungut pajaknya saja sebesar 5% per tahun yang berjumlah Rp.120 juta maka total pendapatan negara dari 2.257.300 pengusaha baru yaitu sebesar Rp.13,543 Triliun kembali ke negara tiap tahunnya belum diperhitungkan pertumbuhan ekonomi mikro, pembelian barang konsumsi dan daya beli masyarakat yang meningkat.

Kemudian dengan 2 fasilitas tersebut dari penghapusan subsidi BBM apakah si miskin tidak akan bisa hidup dari bbm?

Profil pengeluaran keluarga sangat miskin sekali

Beras keluarga/bulan= 15 Kg (raskin Rp.1600/Kg) = Rp 24.000

Lauk pauk 2 kotak ikan asin @1500/hr         =Rp. 90.000

Listrik & kebutuhan memasak             =Rp. 50.000

*Sekolah (bila anak sekolah)bulan         =Rp. 50.000 s/d 1.000.000

*kesehatan /bulan                 = Rp. 25.000 s/d tak terbatas

——————————————————————————————————-

Apabila instrument yang diberikan tanda bintang sudah tidak ditanggung lagi maka per bulan keluarga miskin cukup mengeluarkan per bulan Rp.164.000,- sehingga mereka bekerja untuk mencukupkan nafkahnya hanya untuk kebutuhan hidup tidak perlu memikirkan jaminan saat sakit dan pendidikan anak.

Apabila data ini masih diperdebatkan, karena dikatakan ga mungkin mereka bisa hidup dengan uang segitu, baik berarti ada kegamangan mengenai patokan miskin sebuah keluarga, karena patokan saya keluarga miskin tidak memiliki kebutuhan tersier atau kendaraan atau hal-hal lain yang dianggap kebutuhan tersier (televisi, kulkas, dispenser, dsb).

Kemudian apabila ada parameter kendaraan minimal motor (karena biasanya ada bantahan, yang memiliki motor kan juga keluarga miskin)

Profil keluarga per bulan dengan 2 anak, motor 1, televisi 1, kulkas 1

Beras keluarga 1 kg/hari = 30 Kg (harga beras Rp.7000/Kg) = Rp 210.000

Lauk pauk Rp.10.000/hr                  =Rp. 390.000

Listrik (900 watt) & kebutuhan memasak          =Rp. 350.000

Bensin 3 liter/hari @Rp.7000 x 26 hari kerja          =Rp. 546.000

*Sekolah (bila anak sekolah)/bulan              =Rp. 50.000 s/d 1.000.000

*kesehatan /bulan                      = Rp. 25.000 s/d tak terbatas

——————————————————————————————————-

Dengan berpatokan UMR DKI http://sariful.com/umr-2012-untuk-daerah-dki-jakarta-depok-bogor-tangerang-bekasi-dan-daerah-lainnya-di-indonesia.html

Dan dua hal yang bertanda bintang tidak di tanggung lagi oleh satu keluarga tersebut maka kebutuhan hidup sebesar Rp.1.496.000 masih dapat dipenuhi dari standar UMR DKI sebesar Rp.1.529.150 sedangkan UMR DKI berlaku bagi pekerja yang masih single, masih ada tunjangan bagi yang berkeluarga sehingga THP bisa mencapai Rp.1,8 jt – Rp.2 jt.

Catatan perhitungan tersebut tidak saya tambahkan adanya kebutuhan tersier yaitu layanan blackberry, cicilan hp blackberry, pulsa, dan ROKOK.

Catatan perhitungan BBM yang saya gunakan adalah pada saat BBM tidak disubsidi sehingga saya ambil nilai Rp.7000 sebagai patokan tertinggi 1-3 tahun ke depan.

Catatan perhitungan ini menggunakan harga beras kualitas baik, dan patokan pemakaian 3 liter adalah patokan yang digunakan kepada profesi salesman dan marketing yang memiliki keluarga. Sehingga apabila pekerja kantoran dan memiliki daerah yang dekat kantor biaya lebih murah.

Yang menjadi pertanyaan lebih neolib mana?

Subsidi atau yang tidak perlu di subsidi tetapi pemanfaatan keuntungannya di kembalikan ke masyarakat SEPENUHNYA untuk kesejahteraan masyarakat?

Menyejahterakan bisa dilakukan dengan menaikkan DAYA BELI masyarakat, dan kemampuan ekonomi masyarakat, bukan memurahkan bahan pokok dan menyusahkan petani menikmati harga. Karena memurahkan bahan pokok, berarti adalah impor, sehingga hanya baik untuk di satu sisi (pembeli) namun mencekik sisi lain (produsen/petani/peternak).

Menurut saya, bukan DEMO untuk menurunkan harga, tetapi TUNTUTLAH penggunaan DANA yang tidak untuk subsidi BBM untuk di kembalikan penggunaannya untuk kesejahteraan masyarakat. Perhitungan data miskin ini sangat tidak valid karena saya menghitung dari yang terwakili jakarta saja, padahal masih ada sisa 44, 30 triliun subsidi untuk di luar Jakarta (termasuk di JAWA loh)

Dengan terbatasnya pemakaian BBM dipulau jawa karena MAHAL maka pulau2 lain akan mendapatkan kesempatan harga yang RATA dan SAMA.. maka keadilan yang se-ADIL2nya.

Memang benar kalau harga naik, harga di luar daerah juga ikut naik, tapi itu dikarenakan konsumsi di pulau jawa yang besar sehingga pulau lain tidak kebagian. Logis apabila harga mahal maka konsumsi BBM akan menurun dan masyarakat di luar pulau jawa bisa menikmati harga sama dan rata. Pemilik motor juga bukan sepenuhnya orang miskin, karena ada data motor seperti harley davidson, motor 250 cc, motor 200 cc, motor 160 cc di wilayah JABODETABEK

Amat disayangkan isu demonstrasi BBM benar-benar dipolitisasi, dan tidak dilakukan analisa mendalam mengenai siapa yang menikmati subsidi tersebut.