Debat BPJS TVOne. Ketidakadilan waktu bagi narasumber MUI dan HTI.

BPJS Haram menjadi tema debat TV One pada tanggal 03 Agustus 2015 kemarin. Acara ini guna memberi ruang kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait munculnya fatwa kontroversi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).MUI sendiri menyatakan bahwa program BPJS tidak sesuai dengan Syariat islam atau BPJS status hukumnya dalam islam adalah Haram.Karena mengandung unsur gharar,gambling dan Riba.

Sontak saja fatwa ini memunculkan polemik tersendiri diberbagai kalangan. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Dengan serta merta berbagai media memblow up berita ini sehingga tudingan mengarah kepada MUI, kenapa baru sekarang mengeluarkan fatwa haram tersebut. Akibatnya Masyarakat menjadi bimbang dalam menyikapi hal ini sebab kalau menuruti fatwa MUI akan mendapat sangsi dari pemerintah, sedangkan kalau mengikuti pemerintah berarti telah berbuat dosa.simalakama. 

Fenomena ini langsung ditangkap oleh TVOne atas nama media informasi. Apresiasi kepada TVOne yang selalu cepat dan tanggap dalam merespon dan memberi edukasi kepada masyarakat terhadap topik yang lagi panas. Setidaknya dalam hal ini menurut kami Tvone memang sangat kreatif dan cepat dalam (menangkap peluang bisnis) menyampaikan informasi terupdate. Dan tentu saja menjadi nilai tersendiri bagi pihak TVOne khususnya dari segi rating,popularitas dan tentu saja finansial. Mungkin juga disesuaikan dengan jargonnya bahwa TvOne memang beda.

Tetapi sangat disayangkan banyak pihak, karena pasca acara debat ini banyak kritikan pedas mengalir ke pihak TVOne, dimana pihak TVOne telah tebang pilih kepada narasumber,khususnya pada kubu yang mengharamkan BPJS yaitu MUI bersama komisi fatwanya dan HTI bersama ulamanya. Karena waktu yang di berikan tidaklah adil. 

Baca juga :
KETAHUAN. alasan METROTV ganti judul berita pembakaran Masjid di Papua.

Kejadian seperti ini sebenarnya sudah lumrah dan sudah bisa di tebak, kita sebagai masyarakat kecil tidak bisa mengkritisi secara berlebihan ke TV One terkait program acara Debatnya .

Kenapa begitu ? 

Lihat siapa pemilik TV One ,apa tujuan TV One , Untuk apa TV One hadir di media Indonesia ?

Jawaban sederhananya  adalah untuk kepentingan Pemiliknya dan Penyuntik Dana yang ada di TV One.

Tahukah anda sebenarnya berapa porsi iklan dan acara dalam suatu program ? Jika suatu program berdurasi 1 jam atau 60 menit , maka akan dibagi 2 , 30 menit untuk iklan , 30 menit untuk acara atau dengan prosentasi waktu yang beda. Pelaksanaannya bisa diselang seling , 5 menit program , 5 menit iklan. Tetapi pada intinya pembagian durasi ini harus saling menguntungkan antara pihak penyelenggara yaitu TVOne dengan pihak pengiklan atau sponsor. 

Skenario sabotase durasi .

Jika anda jeli dan memperhatikan dengan seksama pada acara Live tersebut , disaat pihak MUI menjelaskan ,bahwa aturan Negara yang memaksa Aturan Beragama untuk melakukan tindakan haram , secara tiba-tiba sang moderator diperintahkan untuk iklan , padahal durasi program baru 3 menit. 
Artinya dengan sengaja TV One menyetting waktu tersebut, karena jika statment itu diketahui masyarakat luas secara detail , maka akan menjadi opsi ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Dan hal ini adalah salah satu kewenangan pihak penyelenggara.Cerdik dan terkesan menyaring informasi yang sesuai dengan frame skenario TVOne. Secara terstruktur mereka selalu sigap memotong atau mengalihkan penjelasan pihak lawan sehingga materi tetap berada dalam rel nya. 

Jelas terlihat ketika pihak MUI dan HTI memaparkan penjelasannya secara serta merta sosiolog Thamrin ( pernah disiram Munarman) langsung memotong dan terjadi berkali-kali. Sepertinya antara sosiolog dengan BPJS dan 2 audiens (anggota DPR) saling bekerja sama dalam hal ini. Janggalnya lagi moderator malah membiarkan. Hasilnya dari pihak MUI dan HTI banyak diam hanya menjadi pendengar saja dan sesuai rencana mereka telah berhasil menguasai panggung debat. 
Mungkin itulah suasana debat?

Skenario penempatan Narasumber

Lihat juga penempatan narasumber ,serta adanya audience yang berhak bicara yaitu 2 anggota DPR dari fraksi PDIP dan NASDEM , yang menariknya lagi mereka hanya audience tapi porsi bicaranya melebihi Narasumber (licik kan mereka ), ditambah lagi mereka adalah wanita ( biasanya wanita cerewet).

Terus porsi narasumbernya 3 laki-laki ( 2 kontra BPJS dan 1 nya pro BPJS),dan 1 wanita (pro BPJS) ,dikubu pendukung BPJS (1 laki-laki dari Sosiolog dan 1 wanita dari pihak BPJS). Jadi  narasumbernya 2 laki-laki vs 1 laki-laki dan 1 perempuan di tambah lagi pemandu acaranya wanita, plus audiennya 2 juga wanita ( pendukung BPJS ) . Sutradara dari TVOne sangat menguasai tekhnik ini.Di mana secara tidak langsung yang mendominasi adalah pendukung BPJS.  

Setingan ini mengkondisikan pihak yang meng-Haramkan BPJS semakin tidak ada porsi untuk menjelaskan ( di kepung ), karena sejatinya karakter wanita banyak omong alias lebih bawel dari laki-laki. Wajar saja jika porsi itu diambil oleh pihak audience , dan menimbulkan stigma bagi orang yang bodoh , bahwa MUI dan HTI kebanyakan diam ( karena di cecar dari berbagai sudut ). Jadi sebenarnya tujuannya TVOne itu apa dengan adanya acara debat ini? Secara tidak langsung sebenarnya pihak penyelenggara (TVOne) hanya pencitraan saja. Pesan yang ingin di sampaikan kepada publik adalah " nyatanya TVOne juga mengakomodir pihak yang sepakat dengan MUI" tetapi sesungguhnya program acara ini ingin menunjukkan bahwa pihak MUI/HTI lemah pendukungnya.

Ini dipertegas ketika closing staitment yang justru di dominasi dari yang pro dengan BPJS. Sedangkan dari pihak MUI,HTI tidak di beri kesempatan secara maksimal. Kita tahu bahwa yang paling kuat nempel di ingatan penonton adalah pernyataan yang terakhir mereka dengar dalam sebuah acara ( seolah-olah sebagai kesimpulan ). Sadis kan?

Ada satu lagi yang menarik dan ini juga perlu kita soroti, biasanya disuatu program acara indoor maka akan ada kru yang ditugaskan dan mengatur gerakan para audience yang notabene Mahasiswa. Entah dari mana asalnya tapi memakai almamater dari Universitas Negeri yang ada di Indonesia. Saya sering masuk kedalam acara-acara program TV yang Indoor ataupun Outdoor , sebagai penonton ataupun sebagai kru magang. Kejanggalan yang saya tangkap.

Kesepakatannya bagi benonton yang hadir di suatu acara program TV yaitu wajib mengikuti perintah kru , jika disuruh bersorak ya bersorak , begitupun joget , tepuk tangan bahkan ketawapun dipaksa ( sesuai intruksi ). Dalam Debat BPJS ini sangat jelas terdeteksi yaitu ketika pihak kontra BPJS belum selesai berbicara , penonton sudah mengapresiasi ( sorak sorai dan tepuk tangan ), tapi ketika dari pihak yang pro BPJS Haram menyampaikan pandangannya , mereka hanya diam seribu bahasa, adapun ketika ada yang tepuk tangan apresiasi itu dikarenakan kesadaran diri sendiri.Itupun tidak banyak.

Kenapa kok tega-teganya pihak penyelenggara seperti itu? 
jawabanya adalah sederhana. 
Media mainstream kita termasuk TVOne masih terjebak dalam Rating,Popularitas dan uang. Itulah kepentingan mereka sesungguhnya.  Jadi intinya mereka tetap mendukung sistem pemerintah meskipun keliru, karena konskwensinya apabila tidak mendukung maka ijinnya bisa di cabut karena masuk daftar hitam bagi pemerintah. 
Bisa Bangkrut nanti. serem kan ?

Setidaknya sesuai dengan isi dokumen Rand Corporation .

"Dalam dokumen Rand Corporation disebutkan, kalau ada perbuatan-perbuatan yang menaikkan citra yang dilakukan (kelompok) Islam tidak boleh dimuat.  Sebaliknya, kalau ada perbuatan-perbuatan yang sekiranya dapat menurunkan citra (kelompok) Islam, maka harus dimuat dan harus diulang-ulang."

Kesimpulannya 
BPJS Kesehatan oleh MUI "di haram kan"

Bukan saja karena aqad-aqad nya yg bermasalah, BPJS menunjukkan sikap abai pemerintah terhadap jaminan kesehatan pada rakyatnya.

Dalam sistem BPJS, bukan pemerintah memberi layanan kesehatan secara gratis tapi justru pemerintah"memalak" rakyatnya dengan dipaksa untuk membayar premi asuransi. Jika telat akan dikenakan denda.

Bahkan jika tidak membayar akan dikenai "hukuman badan" baik perorangan maupun lembaga tempat karyawan bekerja.

Jadi sejatinya rakyatlah yang "membayar sendiri" kesehatan mereka. Dana setoran BPJS diambil dari orang dan perusahaan tempat orang tersebut bekerja. Tidak ada sepeserpun dari uang negara yang dipakai.

Jadi, tepatkah dikatakan pemerintah memberikan jaminan kesehatan? Dimana pemerintah tidak ada andil sama sekali? (sebatas legalitas)

Dalam islam, pemerintah WAJIB menanggung seluruh pembiayaan kesehatan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Kaya atau miskin. Tua atau muda. Pejabat atau rakyat jelata. Islam atau non islam. Semua mendapatkan perlakuan yang sama. Tanpa terkecuali.

Negara seharusnya menjamin kebutuhan pokok rakyatnya. Antara lain sandang, pangan, papan, pendidikan,keamanan dan tentu saja juga menjamin kesehatan bagi seluruh rakyatnya. 
DAN ITU GRATIS karena itu memang menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh negara. Itulah harusnya fungsi negara. Kalau BPJS ini jelas-jelas pengalihan tanggung jawab negara. 

Tanggung jawab ini malah di serahkan kepada rakyat. Berarti negara lepas tanggung jawab. Dan ini jelas kezaliman Negara yang nyata yaitu memaksa rakyatnya menjamin kesehatannya sendiri. Inilah buah dari negara liberal kapitalis yang menganut sistem demokrasi. Orientasinya hanya keuntungan semata meskipun harus mengorbankan rakyatnya sendiri. Wallahua'lam.

Di sarikan dari Facebook Riki Mardeli Chann dan berbagai sumber

Post : lemahirengmedia.com