Perbaikan sistim keamanan transportasi umum memang harus dilakukan. Namun yang lebih mendasar adalah merubah cara pandang terhadap perempuan yang masih sarat dengan nilai-nilai budaya patriarki. Cara pandang patriarki membentuk streotype yang merendahkan perempuan dan menganggap perempuan sebagai objek seksual. Bahwa kekerasan seksual yang terjadi dianggap karena salah perempuan sendiri, pulang tengah malam, jalan sendirian di tempat sepi, dll.
Bahkan tindakan affirmative memisahkan kereta perempuan dengan laki-laki bukanlah solusi jangka panjang, mengingat kekerasan (kejahatan) terhadap perempuan seringkali berakar dan bahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya patriarki, ia tidak mengenal tempat. Patriarki melahirkan norma-norma yang menempatkan laki-laki lebih tinggi dan utama, sedangkan perempuan berada pada posisi subordinat, dianggap sebagai properti bagi laki-laki dan harus berada di rumah. Â Karenanya, begitu perempuan keluar rumah, ia memasuki belantara yang tidak aman. Dan jika terjadi kekerasan, itu dianggap kesalahan perempuan sendiri.
Oleh karena itu, masyarakat, pemerintah, para pengambil kebijakan dan penyedia layanan harus diedukasi terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran tentang inklusi dan prinsip kesetaraan gender, untuk membuat kota menjadi lebih aman untuk perempuan, anak perempuan dan difabel.
Safe Cities dan SDG's
Safe cities juga merupakan pendekatan untuk implementasi konsep pembangunan dari tujuan kesebelas (10 target) Sustainable Development Goal (SDG's) yaitu menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan yang penerapannya di Indonesai telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Jadi, kota yang aman untuk perempuan dan inklusif, mestinya tidak sekedar konsep, melainkan mandat yang harus segera diwujudkan.***
[1]Â Penulis adalah Peserta Pelatihan Safe Cities UN Women, Jakarta September 2018
  Â
