Indonesia Diambang Krisis Air

Hilangnya daerah resapan air (catchment area) sudah sedemikian parah, akibat pembalakan baik liar maupun sengaja dilegalkan. Ya, legal karena faktanya fungsi hutan lindung bisa begitu saja berubah fungsi sebagai kawasan budidaya dalam rencana tata ruang wilayah. Sudah jadi rahasia umum, pola ruang berubah sesuai kepentingan. Banyak diberbagai daerah. Semua tutup mata. Penggiat lingkungan masih dianggap penghambat pembangunan. Ironis.

Bencana kekeringan juga akhir akhir ini semakin tinggi. Penyebabnya tentu saling terkait dengan yang diuraikan di atas.

***

Belum lagi masalah akses masyarakat terhadap sumber air bersih masih sangat minim. Diperparah lagi kesadaran masyarakat terhadap kebersihan sungai masih minim. Faktor utamanya kemiskinan yang menggerus kesadaran tersebut. Fakta menyebutkan kemiskinan justru memicu beragam masalah lingkungan khususnya sanitasi dan air bersih.

Dikutip dari salah satu media nasional, Pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  mengatakan hingga kini akses air bersih masyarakat belum merata. Setidaknya, hingga akhir 2018 tercatat akses air bersih baru mengcover 72% wilayah Indonesia.

Ironisnya, pencapaian tersebut justru masih jauh dari target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam rencana tersebut mestinya seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki akses terhadap air bersih.

Hal ironi lain, faktanya penguasaan sumberdaya air masih ditangan korporasi. Tengok air minum kemasan berlabel terkenal yang tak asing lagi dengan keseharian kita. Padahal air menguasai hajat hidup orang banyak yang mestinya rakyat mendapat akses dengan mudah.

Melalui momen hari air sedunia, saya ingin mengajak untuk mulai arif dalam memanfaatkan air dan melakukan konservasi air untuk masa depan makluk bumi.

Wallahualam.
Ditulis untuk memperingati hari air sedunia. 22 Maret 2019.