Lambannya optimasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimiliki adalah dampak dari ketidakberdayaan masyarakat pesisir (nelayan) terutama pada kawasan pulau terluar untuk memanfaatkan potensi sumberdaya ikan yang ada sebagai akibat dari minimnya sarana dan prasarana alat penagkapan ikan.Â
Kondisi ini justru faktanya telah dimanfaatkan warga negara asing untuk lebih dulu melakukan eksploitasi secara illegal. Untuk itu akan lebih tepat jika law enforcement diiringi pula oleh upaya-upaya pemberdayaan masyarakat pesisir sehingga lebih berdaya dalam melakukan pemanfaatan dan pengawasan sumberdaya yang ada. Efektifitas pengamanan laut juga tergantung bagaimana aparat mampu melibatkan masyarakat lokal, oleh karena itu penting sekali untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga dengan sendirinya memunculkan kesadaran dan tanggungjawab dari mereka.
Masih ingat tragedi lepasnya dua pulau yaitu Sipadan dan Ligitan, terlepas dari lemah atau tidaknya peran diplomasi kita, namun pada kenyataannya kita kecolongan karena lalai dalam hal optimalisasi sumberdaya bagi kepentingan pembangunan wilayah, sehingga sulit mempertahankannya karena negara tetangga telah lebih dulu melakukan pemanfaatan.Â
Belum lagi kawasan-kawasan strategis lain seperti Ambalat, Natuna dan lainnya yang harus kita jaga dan lindungi melalui upaya pembangunan yang berkeadilan. Dari foneomena di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya tidak cukup hanya menggunakan upaya-upaya berbasis "security approach" dalam memperkuat kedaulatan negara khususnya pada kawasan-kawasan terluar. Namun ada senjata yang lebih ampuh lagi yaitu melalui pendekatan kesejahteraan (prosperity approach).
Pendekatan kesejahteraan setidaknya akan memberikan dampak positif, antara lain : pertama, secara ekonomi, akan memberikan dampak terhadap perkembangan dan pemerataan ekonomi pada kawasan-kawasan strategis, jika ini telah tercapai maka secara langsung akan mampu meredam potensi dampak negatif dari ancaman disintegrasi.Â
Kedua, secara politik, pendekatan ini secara langsung akan memperkuat basis pertahanan pada kawasan terluar, artinya kasus sipadan dan ligitan tidak akan terulang kembali yang kedua kalinya. Disamping itu, pengembangan ekonomi kawasan terluar sangat efefktif untuk meng-counter pengaruh asing yang suatu saat bisa masuk.
Bagaimana "prosperity approach" ini diwujudkan? Dalam konteks ekonomi sumberdaya, seiring kebijakan pengembangan poros maritim, maka sektor kelautan dan perikanan mempunyai nilai strategis penting sebagai salah satu sumber ekonomi maritim, bukan hanya itu sektor ini juga mempunyai nilai strategis secara geopolitik.Â
Jika didorong secara optimal, sektor kelautan dan perikanan secara ekonomi berpotensi dalam mendorong pergerakan ekonomi lokal dan daerah, sedangkan disisi lain secara geopolitik sektor ini juga berpotensi menjadi senjata ampuh dalam memperkuat NKRI khususnya pada wilayah-wilayah yang menjadi kawasan terluar dan perbatasan NKRI.Â
Sudah menjadi rahasia umum, rasanya wilayah perbatasan NKRI nyaris sejak dulu tidak mendapat sentuhan pembangunan berarti, Pemerintah seolah terjebak dengan hanya memperkuat wilayah perbatasan melalui "security approach" (pendekatan keamanan), namun mengabaikan "prosperity approach". Â Dalam hal ini, pengembangan usaha berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan mempunyai potensi besar sebagai alternatif prosperity approach yang efektif dalam memperkuat wilayah-wilayah perbatasan NKRI.
Di Kabupaten Minahasa Utara, bentuk kerjasama pengamanan laut patut menjadi rujukan bagi kawasan lain. Melalui program "TNI-Rakyat sentuh air" telah menciptakan sinergitas pengamanan laut antara rakyat dengan TNI secara manunggal.Â
TNI bersama masyarakat pesisir melakukan kegiatan budidaya rumput laut sebagai unggulan daerah, dimana disatu sisi kegiatan usaha budidaya rumput laut diharapkan akan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan tambahan ekonomi bagi aparat TNI, dan disisi lain program ini justru menjadi media efektif dalam upaya menjaga keamanan laut secara manunggal bersama-sama dengan rakyat. Intinya program ini telah secara langsung berorientasi pada 2 (dua) pendekatan sekaligus yaitu pendekatan keamanan (security approach) dan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach).