Konsep "persaingan bebas" dalam sistem ekonomi kapitalisme sering dikritik karena berpotensi menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan. Salah satu masalah utamanya adalah bahwa persaingan bebas cenderung menghasilkan konsentrasi kekayaan dan kekuatan dalam tangan sedikit individu atau entitas (monopoli atau oligopoli). Hal ini dapat mengakibatkan eksploitasi konsumen, pekerja, dan lingkungan, serta mereduksi inovasi karena kurangnya motivasi untuk bersaing. Kritik terhadap sistem ekonomi kapitalisme mencakup beberapa hal, seperti:
 Kesenjangan ekonomi yang besar antara kelas sosial.
Kekurangan perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan.
-
Fokus pada keuntungan maksimal sering kali mengabaikan dampak lingkungan dan kesejahteraan sosial jangka panjang.
Tergantung pada pertumbuhan ekonomi tanpa batas, yang tidak dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.
idak adanya kontrol yang memadai terhadap monopoli dan oligopoli, yang dapat menghambat persaingan dan inovasi.
Saat ini, tidak ada negara yang sepenuhnya menerapkan sistem ekonomi sosialis dalam bentuk murni. Namun, beberapa negara mengadopsi elemen-elemen sosialis dalam sistem ekonomi mereka, seperti kesejahteraan sosial yang luas, kepemilikan publik atas beberapa sektor kunci, dan peran besar pemerintah dalam regulasi ekonomi. Salah satu contohnya adalah negara-negara Skandinavia seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark.Â
Selanjutnya mengenai negara China, meskipun pemerintah China masih mempertahankan kontrol yang kuat atas sebagian besar sektor ekonomi, namun telah mengadopsi banyak prinsip ekonomi pasar. Hal ini menyebabkan debat apakah China dapat dianggap sebagai negara dengan sistem ekonomi sosialis. Meskipun masih ada kepemilikan besar oleh negara dalam industri strategis seperti energi dan telekomunikasi, tetapi banyak sektor lain telah dibuka untuk investasi swasta dan persaingan pasar. Sebagai contoh, China telah mengalami liberalisasi ekonomi yang signifikan sejak 1978 dengan kebijakan reformasi dan pembukaan yang dikenal sebagai "Reformasi dan Pembukaan". Meskipun ada elemen-elemen sosialis dalam sistem ekonomi China, banyak ahli ekonomi dan observator menganggapnya sebagai sebuah negara dengan karakteristik ekonomi campuran yang cenderung lebih kapitalis daripada sosialis.
Sistem Ekonomi Islam Dalam  Menyelesaikan Berbagai Permasalahan Ekonomi di Masyarakat
Ekonomi Islam merupakan sebuah paradigma ekonomi yang tidak hanya mengenali aspek materi dari kegiatan ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral dalam sistem ekonomi. Didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran, Hadis, dan interpretasi para ulama, ekonomi Islam menegaskan pentingnya keadilan sosial, distribusi yang merata, dan transaksi yang adil dalam mencapai kesejahteraan materi dan spiritual bagi masyarakat.
Salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam adalah konsep kepemilikan yang bersifat kolektif dan individual, yang menekankan tanggung jawab moral dalam mengelola kekayaan serta redistribusi yang adil. Selain itu, prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam, seperti larangan terhadap riba, perjudian, dan ketidakpastian berlebihan, memastikan praktik ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.
