Mohon tunggu...
Laura Irawati
Laura Irawati Mohon Tunggu... Direktur Piwku Kota Cilegon (www.piwku.com), CEO Jagur Communication (www.jagurtravel.com, www.jagurweb.com) -

Mother, with 4 kids. Just living is not enough... one must have sunshine, most persistent and urgent question is, 'What are you doing for others?' ;)

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Ahok: Lulung itu Guobloknya Minta Ampun!

6 Februari 2016   02:28 Diperbarui: 6 Februari 2016   03:24 4231
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, kembali menyemburkan ‘bahasa toilet’nya. "Sekarang kita ngomong, deh. Kalau dia fitnah barter, itu fitnah yang guobloknya minta ampun! Jadi, itu fitnah yang agak goblok, kasih tahu Lulung," tantang Ahok.

Kemarahan Ahok itu terkait pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham "Lulung" Lunggana, yang menyebut ada barter program pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dengan tiga program pada APBD Perubahan 2014. Dan menurut Lulung itu tidak berdasar.

Bukan Koh Ahok namanya kalau gak marah-marah. Ahok is marah-marah, marah-marah is Ahok. Gak takut stroke, Koh, marah-marah mulu..? Hehe.    

Dulu, Pak Hamdi Muluk, Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia, pernah mengatakan, ‘bahasa toilet’ Ahok ini dipicu rasa frustrasi pada kinerja oknum pemerintahannya yang dianggap tidak memiliki niat memikirkan kepentingan publik.

Semua juga tahu, 'bahasa toilet' Ahok salah. Ahok seharusnya bisa menjaga etika dan etiket. Namun, dalam permasalahan ini, Ahok dihadapkan pada pilihan sulit dan harus memilih salah satu diantaranya: etika atau etiket. Dan, dia memilih etika.

Etika lebih memuat substansi tentang pertimbangan moral, baik dan salah, melakukan sebuah tindakan dengan niat untuk kebenaran. Sementara itu, etiket lebih kepada tata krama, sopan santun, cara bertutur, dan cara bersikap.

Nah, kembali kepada marah-marahnya Koh Ahok tadi, Lulung menyebut ketiga program yang dibarter dengan pengadaan UPS itu adalah program pembelian lahan RS Sumber Waras, Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Ahok sendiri membantahnya dengan mengatakan bahwa pengadaan UPS sudah dilakukan sejak 2013 lalu. “Enggak ada barter-barteran. Kalau dia ngomong barter, ya enggak bisa. Itu fitnah!” Dan mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2014, di dalam rancangan tersebut tercantum usulan anggaran pembelian lahan RS Sumber Waras, tapi tidak ada usulan pengadaan UPS, demikian jelas Ahok seperti dikutip beberapa media.

Baik Ahok maupun Lulung, keduanya sama-sama menjadi saksi pada sidang kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) untuk terdakwa Alex Usman.

Pada persidangan Kamis (4/2) kemarin, setelah pada pekan lalu H Lulung juga menjalani hal yang sama, Ahok memberi keterangan seputar UPS yang disebutnya bukan merupakan program prioritas. Dia mengaku tidak tahu mengapa program tersebut akhirnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014.

Sebab, ia mengaku tidak mendapat laporan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Ahok mengaku baru mengetahui ada anggaran UPS setelah ada persoalan terkait APBD 2015. Pada saat itu, APBD yang disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI dianggap palsu oleh DPRD DKI. Karena kecolongannya itu, ia telah mengganti semua pejabat Beppeda, tak terkecuali pimpinannya, Andi Baso Mappapoleonro.

Tidak hanya itu, jelasnya, ia juga mengganti pejabat yang disebutnya sudah berbohong kepadanya. Pejabat yang dimaksud adalah mantan Kepala Inspektorat, Lasro Marbun yang pada 2014 merupakan Kepala Dinas Pendidikan.

Selesai memberikan kesaksian pada persidangan itu, Ahok kembali marah-marah ketika ditanya salah seorang wartawan mengenai kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras .

Wartawan itu bertanya mengenai enam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait dugaan penyalahgunaan pembelian lahan yang terindikasi menimbulkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 191 miliar.

"Itu udah basi. Lu dari koran apa, sih? Pertanyaan lu basi," ujar Ahok dengan kesal.

Tapi si wartawan itu masih nyosor aja: “Sejauh ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kan masih mengumpulkan bukti-bukti dugaan penyalahgunaan pembelian lahan RS Sumber Waras pada APBD Perubahan 2014....”

"Ah, sudahlah, enggak jelas, mending enggak usahlah kalau kayak gitu nanyanya. Itu sudah basi," ulang Ahok.

Sudahlah, Koh, jangan marah-marah mulu. Entar kaya sinetron "Tukang Bubur Naik Pitam" lho. Lagian marah ke H Lulung ke H Lulung aja, jangan wartawan kena semprot juga... Hehe.

Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/05/11394421/Ahok.Kasih.Tahu.Lulung.Itu.Fitnah.yang.Gobloknya.Minta.Ampun.

 

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun