Pemerintah telah memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai sebesar 50.000 yen atau sekitar 5,2 jutaan rupiah untuk setiap rumah tangga berpenghasilan rendah, ini merupakan langkah awal pemerintahan Jepang dalam memberantas kemiskinan ditengah inflasi.
Pemerintah Jepang juga bersiap-siap untuk mensubsidi bahan bakar minyak sekitar 300 miliar yen per bulan atau sekitar 31,4 triliunan rupiah. Langkah awal masyarakat Jepang adalah melakukan penghematan dan melakukan stok makanan kemasan sebelum mendekati musim dingin.
Pada hari Kamis, 20 Oktober, Konfederasi Serikat Buruh Jepang (Rengo) telah menyampaikan rencana mereka untuk menyerukan kenaikan upah sekitar 5% setelah musim semi mendatang.
Namun, Akio Mimura, Presiden Kamar Dagang dan Industri Jepang, menunjukkan bahwa menaikkan upah tidak akan mudah bagi perusahaan kecil dan menengah yang menghadapi lingkungan bisnis yang sulit.
Justru, perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Dan yang dirugikan adalah karyawan itu sendiri yang harus kehilangan penghasilan perbulannya untuk belanja kebutuhan sehari-hari.
Memang pada umumnya ketika harga barang naik, perusahaan juga akan mendapatkan pendapatan yang meningkat. Dan pastinya, pendapatan tersebut harus mengarah pada kenaikan upah karyawan yang lebih tinggi
Namun, dalam kasus ini banyak perusahaan di Jepang sangat berhati-hati dalam menaikkan upah karyawannya karena masa covid-19 membuat penurunan pendapatan perusahaan.Â
Oleh karena itu, pemerintah juga perlu melakukan langkah-langkah untuk mendukung pertumbuhan bisnis dalam jangka menengah dan panjang, yang mengarah pada kenaikan upah secara proaktif.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H