Sejak dilantik 2014 silam, Presiden Joko Widodo terus mengkampanyekan agar Indonesia menjadi poros maritim dunia. Pondasi yang telah dibangun Presiden selama hampir 10 tahun seyogyanya bisa diteruskan di kemudian hari dengan tentu saja perbaikan dan inovasi secara lebih komprehensif. Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menghindari sikap konfrontatif perlu mendapatkan apresiasi dan bisa dijadikan cetak biru untuk melindungi kepentingan Indonesia khususnya pada isu LCS.
Pendekatan humanistic yang dilakukan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo tak lepas dari upaya komunikasi berkesinambungan yang berkelindan dengan citra dan reputasi Indonesia dalam hal maritim. Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan nomor satu di ASEAN, bisa dimanfaatkan untuk mengorkestrasi ASEAN untuk bersama-sama menjaga stabilitas kawasan. Selain diplomatik, Indonesia juga bisa memainkan pendekatan propagandistik dan kultural (Hanifahturahmi: 2020).
Ancaman di laut Natuna Utara, jika tidak ingin menimbulkan dampak yang lebih destruktif, maka langkah komunikasi internasional atau diplomatik harus dilakukan. Tentunya, langkah diplomatik bukan berarti Indonesia tidak bisa melakukan langkah koersif yang di dalamnya ada beberapa variabel seperti perdagangan, hegemoni dan variabel lain yang menunjukan kedaulatan bangsa Indonesia.
Menurut Hasher dkk (1977), sesuatu yang diulang akan menjadi sebuah kebenaran komunal. Propaganda, sebuah langkah yang harus dilakukan Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayah natuna utara yang irisannya diklaim oleh RRT melalui Nine Dash Line. Propaganda ini bisa mengarah ke dalam dan ke luar. Propaganda ke dalam, dengan menggunakan berbagai saluran, rakyat Indonesia harus diberi pengertian bahwa mereka mempunyai aset penting yang harus dilindungi untuk kepentingan bersama sehingga terdapat dorongan dari dalam untuk mengerahkan tenaga dan pikirannya menjaga kedaulatan dari berbagai ancaman termasuk dalam hal ini maritim. Harus diakui bahwa rakyat Indonesia akan bereaksi dan memiliki kesadaran tinggi jika terdapat wake up call seperti yang terjadi ketika terjadi dinamika di wilayah laut Natuna Utara.
Propaganda ke luar bisa juga dilakukan dengan berbagai saluran juga namun isian yang paling penting adalah Indonesia harus bisa menahbiskan diri ke luar terutama di wilayah ASEAN bahwa Indonesia mampu menghegemoni kawasan secara maritim. Indonesia harus bisa dipercaya sebagai conductor yang mampu mengorkestrasi ASEAN menghadapi ancaman di LCS. Posisi strategis yang dimiliki Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain harus mampu menjadi daya tawar di kawasan dan menjadi soft maupun hard koersif. Selat Malaka yang menjadi perairan penting bagi kawasan bahkan dunia harus mampu dimanfaatkan menjadi choking point yang kemudian memaksa negara lain termasuk RRT untuk melakukan perundingan komprehensif terkait LCS atau laut Natuna Utara. Kebutuhan minyak China, juga tidak lepas dari suplai Timur Tengah yang jalur distribusinya melalui Natuna Utara sehingga kebutuhan lalu lintas di kawasan tersebut tak bisa terhindarkan. Propaganda perlu dilakukan agar Indonesia tidak kalah dalam perang udara atau internet. Hal itu dikarenakan RRT juga melakukan hal sama dengan melakukan perang pemikiran tentang LCS dengan berbagai kanal media (Ananggadipa: 2018).
Kesemua hal yang dilakukan haruslah bermuara pada kejayaan bangsa Indonesia dan tentu saja kesejahteraan masyarakat Indonesia.
