IKN di Mata Prabowo: Instrumen Investasi atau The Next Jonggol?

Calon presiden terpilih Prabowo Subianto  menegaskan ulang janjinya untuk melanjutkan pembangunan ibu kota baru Nusantara. Dalam upaya menghilangkan kekhawatiran investor terhadap prospek IKN, Prabowo membeberkan keterlibatannya dalam investasi proyek ibu kota. Janji tersebut disampaikan Prabowo saat rapat kabinet paripurna pertama yang digelar di Nusantara, Kalimantan Timur, Senin (19/08/2024). 

Ia mengakui dasar yang diletakkan oleh Presiden Jokowi dalam pemrakarsaan dari proyek Ibu Kota Nusantara itu sendiri dan menyatakan komitmen rezimnya yang akan datang untuk melanjutkan dan menyelesaikan proyek ambisius tersebut. 

Di hari yang sama, saat mendampingi Presiden Jokowi meninjau waduk MBH, Prabowo membeberkan kontribusi investasinya kepada IKN sebagai pengusaha.

IKN dan Daftar Panjang Investor

Kepastian keberlangsungan proyek IKN ini muncul di tengah spekulasi investor dan masyarakat bahwa Prabowo tidak akan melanjutkan proyek IKN seperti yang diharapkan, seiring dengan beredarnya rumor yang menyebutkan bahwa Prabowo berencana memerintah dari Jakarta, bukan dari Nusantara, dan justru akan meminta wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka, untuk bekerja dari kota tersebut. 

Presiden Jokowi belum menandatangani peraturan presiden yang diperlukan untuk secara resmi memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, karena Nusantara sendiri belum siap mengakomodasi operasi penuh pemerintah pusat. Prabowo berharap dalam tiga hingga lima tahun, kawasan inti Nusantara, yang menjadi lokasi kantor-kantor pemerintahan, akan selesai dibangun dan mampu mendukung operasional pemerintahan secara penuh.

Sejak proyek ini diluncurkan pada tahun 2022, pemerintah telah menghabiskan Rp 84,5 triliun (US$5,2 miliar) dari APBN untuk pembangunan kawasan inti Nusantara. Pemerintah berharap APBN hanya mendanai 20 persen dari total biaya proyek IKN yang berjumlah sekitar Rp 541 triliun, dan sisanya berasal dari investasi swasta.

Menurut Plt Ketua Otorita IKN Basuki Hadimuljono, investasi swasta mencapai Rp 56,2 triliun di 55 proyek. Proyek-proyek tersebut mencakup 14 proyek perkantoran dan perbankan, 10 proyek ritel dan logistik, sembilan proyek perumahan dan kawasan hijau, delapan proyek hotel, enam proyek di sektor pendidikan, tiga proyek media dan teknologi, tiga proyek di sektor kesehatan, dan dua proyek di sektor energi dan transportasi.

Empat dari proyek ini mengadakan upacara peletakan batu pertama pada hari Senin. Keempat proyek tersebut pun antara lain berasal dari Intiland dengan nilai investasi besar sekitar Rp 2,6 triliun, Royal Golden Eagle (RGE) Group Rp 2 triliun, Swiss-Belhotel dengan nilai investasi Rp 300 miliar, dan Bank Central Asia (BCA) sebesar 75 miliar. 

Otoritas IKN sedang mencari dana sekitar Rp 100 triliun dari investor swasta pada akhir tahun ini. Namun sejauh ini, belum ada investor asing yang menanamkan dananya pada proyek tersebut. Presiden Jokowi mengklaim pemerintah lebih mengutamakan investor dalam negeri dibandingkan investor asing.

Prabowo Justru Ragu?

Terlepas dari itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto pada realitanya kurang antusias membahas kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu terlihat saat Ridwan Kamil diminta memaparkan Proyek IKN kepada Prabowo belum lama ini. Saat mendengarkan pertemuan yang berlangsung hampir dua jam tersebut, Prabowo tidak begitu tertarik dengan presentasi tersebut. Meski secara terbuka Prabowo berkomitmen melanjutkan proyek IKN di hadapan Presiden Joko Widodo, beberapa sumber di internal Gerindra menganggap, kemungkinan besar Prabowo tidak akan terburu-buru dalam melakukan pembangunan ibu kota baru. 

Apalagi anggaran negara yang tersedia untuk proyek IKN terus menyusut. Investor asing yang berminat pada IKN pun belum ambil tindakan, sedangkan investor swasta baru mencapai tahap groundbreaking. Menurut sumber tersebut, prioritas utama Prabowo tetap pada program makan siang gratis di sekolah yang menjadi andalan. Lantas ada suatu asumsi bahwa pernyataan Prabowo hanyalah sekadar basa-basi politik untuk menenangkan Jokowi di akhir masa pemerintahannya. 

Dalam konteks pernyataan Prabowo yang menyebut dirinya sebagai investor di IKN, ia pun tidak bisa dianggap benar. Pernyataan tersebut hanya relevan bilamana kita membawa afiliasi tidak langsungnya dengan PT Arsari yang sejak tahun 2016 sudah merencanakan pembangunan bendungan yang terletak beberapa kilometer dari IKN. 

Saat itu, Arsari Group berencana menyuplai air bersih di Kalimantan Timur. Namun, mereka belum bisa mendapatkan izin proyek tersebut mengingat posisinya sebagai rival politik Jokowi. Karena lokasi IKN ditetapkan di Penajam Paser Utara, maka air dan listrik yang dihasilkan dari proyek bendungan tersebut pun akan dijual kepada IKN dan pembangunan bendungan di sana. Proses legalnya pun dapat secara mudah difasilitasi oleh Omnibus Law.

Minimnya pasokan air bersih juga menjadi sorotan tim geologi pemerintah. Mereka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap lokasi IKN karena buruknya akses terhadap air bersih dan risiko banjir, tanah longsor, dan bahaya kebakaran akibat cadangan minyak dan gas yang kecil di lapisan dangkal. 

Tim ini pernah mengusulkan Palangkaraya sebagai calon ibu kota baru, namun pemerintah mengabaikan rekomendasi tersebut. Jauh sebelum lokasi IKN ditetapkan, Hashim Djojohadikusumo sudah memiliki Hak Pengelolaan Hutan (HPH) di Kalimantan Timur dengan nama PT ITCI Kartika Utama. 

Perusahaan yang tergabung dalam Arsari Group, kelompok usaha milik Hashim Djojohadikusumo ini bergerak di bidang pengolahan kayu dimana mereka telah memiliki HPH seluas 173.000 hektar sejak masa Orde Baru. PT ITCI Kartika Utama memegang sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Desa Maridan dan Desa Telemow, Kecamatan Sepaku. Tanah HGB tersebut adalah milik negara dan pengelolaannya diserahkan kepada PT ITCI Kartika Utama.

HGB PT ITCI Kartika Utama sedianya akan habis masa berlakunya pada tahun 2014 namun izin usahanya diperpanjang pada tahun 2017 hingga 2037. Aktivitas perusahaan kembali bangkit setelah pemerintah menetapkan Penajam Paser Utara sebagai lokasi IKN. Wilayah izin PT ITCI Kartika Utama termasuk dalam wilayah inti Ibu Kota Nusantara. Yang juga perlu digarisbawahi oleh publik ialah kenyataan akan perselilsihan PT ITCI Kartika Utama dengan warga Desa Maridan dan Desa Telemow yang terletak di zona inti IKN. Beberapa warga di dua desa tersebut mengaku memegang sertifikat HGB dan mempersengketakan klaim PT IKU.

Lantas, dapat dipahami bahwasannya Prabowo mendukung IKN. Namun begitu, dapat diakui bahwa dukungannya pun belum mencapai tingkat totalitas. Skenario yang menarasikan IKN sebagai rumah dari Gibran Rakabuming Raka mungkin merupakan tanggapan yang cukup rasional. Hal ini mengingat peluang penghentian proyek IKN bisa dikatakan nyaris nihil, mempertimbangkan penanaman modal yang sudah diberlakukan. Namun begitu Prabowo sebagai individu tampak belum secara penuh siap untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepala negara dan pemerintahan bilamana ia harus berkedudukan di IKN.