2. Korupsi yang Masih Merajalela: Praktik korupsi menjadi penghalang utama dalam mewujudkan tata kelola yang bersih.
3. Kurangnya Literasi Publik: Partisipasi masyarakat sering kali terhambat oleh minimnya pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka.
4. Kendala Birokrasi: Birokrasi yang lamban dan tidak efisien sering kali menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan yang baik.
Kesimpulan
Paradigma pemerintahan yang baik adalah fondasi yang harus diperkuat untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Dengan mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.
Mari bersama-sama mendorong pemerintahan yang lebih baik demi masa depan yang cerah!
Sumber
United Nations Development Programme (UNDP) - Good Governance Principles.
World Bank - Governance and Development.
Transparency International - Global Corruption Report.
OECD - Principles of Public Governance.
