Hal yang menjadi sorotan dari permasalahan apbd  Nganjuk diatas adalah value for money yang
kurang, padahal pada era globalisasi saat ini, kesadaran publik atas pelaksanaan pembangunan menjadi semakin cerdas dan penting, yang membutuhkan transparansi dan akuntabilitas publik. Perhatian pada value for money merupakan salah satu aspek transparansi di lembaga sektor publik.
Value for money ini dapat diperoleh, ketika sektor publik telah menggunakan biaya input terendah untuk mencapai output maksimum untuk memenuhi tujuannya. Implementasi konsep value for money ini pada dasarnya dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik Kabupaten  Nganjuk dan memperbaiki kinerja sektor publik dari Kabupaten  Nganjuk.
Salah satu contoh yang dapat dirasakan sekarang akibat kurang nya value for money di Kabupaten  Nganjuk adalah kurangnya pelayanan dalam BPJS, program ini bukan merupakan program baru tetapi dalam pengimplementasiannya masih dicap kurang memuaskan ditambah dengan naiknya iuran BPJS, hal-hal yang dirasakan kurang bagi masyarakat Kabupaten  Nganjuk adalah merasa dianak tirikan saat mendapatkan fasilitas pengobatan apabila sudah memegang kartu BPJS, dan juga ada beberapa obat yang diluar jangkauan BPJS sehingga harus menambah biaya kekurangannya.
Penggunan belanja barang jasa yang dipergunakan untuk belanja perlengkapan kantor pada dasarnya terjadi pemborosan sangat besar, karena sebagian besar perlengkapan kantor terjadi double accounting dengan belanja barang jasa pada belanja langsung. Belum lagi value for money berkurang karena Honorarium yang ada pada belanja barang dan jasa, maka perlu adanya rasionalisasi sehingga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat Â
Padahal banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila implementasi konsep value for money di Kabupaten Nganjuk pada organisasi sektor publik ini dapat dicapai, contohnya ialah meningkatkan efektivitas pelayanan publik baik pemerintah maupun non pemerintahan, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran serta meningkatkan mutu pelayanan publik, selanjutnya apabila value for money tercapai di Kabupaten  Nganjuk maka sangat bermanfaat bagi instansi Pemerintah Kabupaten  Nganjuk untuk dapat memberikan kesadaran akan uang rakyat (public cost awareness) sebagai akar dari pelaksanaan akuntabilitas publik.
Hal ini tentu sangat disayangkan karena strategi pemerintah daerah melalui APBD sebagai impleinentasi dari kebijaksanaan keuangan daerah awalnya menjadi harapan serta mempunyai peran efisien dan efektif dalam mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat yang tinggi.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H