Transisi Pemerintahan: dari Orde Lama ke Orde Baru di Indonesia

Transisi Pemerintahan: Dari Orde Lama ke Orde Baru di Indonesia

Indonesia mengalami salah satu periode transformasi politik yang paling signifikan dalam sejarahnya pada pertengahan abad ke-20. Peralihan dari Orde Lama, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, ke Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, tidak hanya mengubah peta politik Indonesia, tetapi juga membawa dampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Artikel ini akan menguraikan proses transformasi tersebut, faktor-faktor yang mendorong perubahan, dan implikasi yang ditimbulkan bagi Indonesia.

Latar Belakang Orde Lama

Orde Lama merujuk pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang berlangsung dari kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga jatuhnya Soekarno pada tahun 1966. Era ini ditandai oleh semangat revolusioner, nasionalisme yang kuat, dan kebijakan luar negeri yang aktif. Namun, periode ini juga diwarnai oleh ketidakstabilan politik, ekonomi yang sulit, dan konfrontasi dengan Malaysia serta krisis internal yang ditandai oleh meningkatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Krisis dan Kejatuhan Orde Lama

Puncak krisis Orde Lama terjadi pada tahun 1965 dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S/PKI). Kudeta yang gagal ini, yang diduga melibatkan PKI, memicu kekacauan nasional dan pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI. Situasi ini melemahkan posisi Soekarno, yang semakin kehilangan dukungan dari militer dan rakyat.

Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soekarno semakin meningkat, terutama dari kalangan militer yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Pada Maret 1966, Soeharto berhasil memperoleh Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Soekarno, yang memberikan kekuasaan darurat kepada Soeharto untuk mengendalikan situasi keamanan negara. Supersemar menjadi titik balik yang menandai berakhirnya Orde Lama dan munculnya Orde Baru.

Kronologis Masa Transisi (1966-1967)

* 30 September 1965 Terjadinya pemberontakan G30S PKI.

* 11 Maret 1966 Letjen Soeharto menerima Supersemar dari presiden Soekarno untuk melakukan pengamanan.

* 12 Maret 1966 Dengan memegang Supersemar, Soeharto mengumumkan pembubaran PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang.

* 22 Februari 1967 Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari presiden Soekarno.

* 7 Maret 1967 Melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR dan hasil pemilu.

* 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi presiden Indonesia kedua sekaligus menjadi masa awal mula lahirnya era orde baru.

Peristiwa Masa Transisi (1966-1967)

Lahirnya Kesatuan Aksi terjadi di Jakarta

* Di latar belakangi oleh tuntutan penyelesaian bagi para pelaku G30 S/PKI

* Aksi dipelopori oleh kesatuan aksi mahasiswa (KAMI), pemuda -pemuda (KAPPI), dan pelajar (KAPI). Kemudian muncul pula KABI (buruh), KASI (Sarjana), KAWI (Wanita), dan KAGI (guru).

* Pada tanggal 26 Oktober 1965, kesatuan-kesatuan aksi tersebut bergabung dalam satu front, yaitu FRONT PANCASILA yang menentang G30S/PKI.

Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat)

Tritura dipelopori KAMI dan KAPPI, Pada tanggal 10 Januari 1966 kesatuankesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila memenuhi halaman DPR-GR dan mereka menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA) kepada pemerintah, yang berisi:

1. Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya.

2. Pembersihan Kabinet DWIKORA dari unsurunsur G 30 S/P.

3. Penurunan harga dan perbaikan ekonomi.

Perubahan Kabinet Oleh Presiden Soekarno

* Perubahan Kabinet tidak memuaskan hati rakyat.

* Dalam Kabinet banyak tokoh yang di duga terlibat dalam G 30 S/PKI.

* Pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan tanggal 24 Februari 1966 terjadi demonstrasi besarbesaran dan bentrok di sekitar Istana Merdeka.

* Mahasiswa Ul yang bernama Arief Racham Hakim tewas tertembak oleh Resimen Cakrabirawa.

* Presiden sebagai Panglima Komando Ganyang Malaysia membubarkan KAMI.

Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR)

* Tanggal 11 Maret 1966 berlangsung sidang Kabinet Dwikora, ditengah persidangan Soekarno menerima laporan bahwa Istana Bogor dimasuki pasukan yang tak dikenal.

* Soekarno pergi ke Istana Bogor untuk memastikan, dan Presiden Soekarno memutuskan untuk memberikan surat perintah kepada Letjen Soeharto.

* Pemberian surat Pada Letjen Soeharto merupakan pemberian kepercayaan dan sekaligus wewenang kepada Soeharto untuk mengatasi keadaan yang menentu.

* Surat Perintah 11 Maret berisi perintah kepada Letjen Soeharto atas nama Presiden / Panglima tinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan pemerintahan.

* Dikeluarkannya SUPERSEMAR memulai babak baru dalam perjalanan bangsa Indonesia yaitu Orde Baru.

Dualisme Kepemimpinan Nasional

Pada tahun 1966, Indonesia mengalami krisis kepemimpinan yang menyebabkan dualisme kepemimpinan nasional antara Presiden Soekarno dan Letjen Soeharto. Pamor Soekarno merosot karena tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang ingin PKI dibubarkan. Sebaliknya, Soeharto semakin populer setelah menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Soekarno dan membubarkan PKI sehari setelahnya.

Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk Kabinet Ampera. Meskipun Soekarno tetap sebagai pemimpin kabinet, pelaksanaan dan tugas harian dijalankan oleh Soeharto. Hal ini mengakibatkan dualisme kepemimpinan, di mana Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan dan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan.

Dualisme ini menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yang terbagi menjadi pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Pada sidang MPRS dari akhir Juni hingga awal Juli 1966, diputuskan bahwa Supersemar menjadi Ketetapan (Tap) MPRS, sehingga secara hukum tidak bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Soekarno.

Pembentukan Orde Baru

Orde Baru merupakan suatu tatanan kehidupan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, serta merupakan orde yang mengoreksi penyelewengan yang terjadi pada masa orde lama.

Orde Baru secara resmi dimulai ketika Soeharto diangkat menjadi Pejabat Presiden pada tahun 1967 dan kemudian menjadi Presiden pada tahun 1968. Soeharto dan pemerintahannya berusaha untuk menstabilkan keadaan politik dan ekonomi yang kacau balau setelah kejatuhan Orde Lama. Pemerintahan Orde Baru mengedepankan tiga pilar utama: stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan nasional.

Setelah menerima Supersemar, Letjen Soeharto mengambil langkah-langkah atau tindakan, antara lain sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Maret 1966, PKI dan ormas-ormasnya dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Dikeluarkannya berdasarkan TAP MPRS No. IX/MPRS/1966.

2. Pada tanggal 18 Maret 1966, memecat 15 orang menteri yang dinilai terlibat dalam pemberontakan G30S/PKI.

Kebijakan dan Ciri-ciri Orde Baru

Orde Baru dikenal dengan pendekatannya yang otoriter dan sentralistik. Beberapa kebijakan utama yang diterapkan antara lain:

1. Stabilisasi Politik : Pemerintahan Soeharto melakukan pembersihan besar-besaran terhadap unsur-unsur komunis dan musuh politik lainnya. Kebebasan pers dibatasi, dan berbagai organisasi politik dikendalikan oleh pemerintah.

2. Pembangunan Ekonomi : Fokus utama pemerintah adalah pada pembangunan ekonomi dengan memprioritaskan investasi asing dan swasta dalam negeri. Kebijakan ini membawa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada awal Orde Baru.

3. Sentralisasi Kekuasaan : Semua kekuasaan terpusat pada pemerintah pusat, dengan Soeharto sebagai figur sentral. Demokrasi Pancasila yang digagas Soeharto lebih banyak bersifat formalitas, sementara praktik politik tetap dikontrol ketat.

Ciri Pokok Orde Baru :

1. Pemerintahan yang diktator tetapi aman dan damai

2. Tindak korupsi merajalela

3. Tidak ada kebebasan berpendapat

4. Pancasila terkesan menjadi ideologi tertutup

5. Pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat

6. Ikut sertanya militer di dalam pemerintahan

7. Adanya kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin

Dampak dan Warisan Orde Baru

Masa Orde Baru membawa stabilitas politik dan kemajuan ekonomi yang signifikan, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah seperti korupsi yang merajalela, pelanggaran hak asasi manusia, dan penindasan terhadap oposisi. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soeharto akhirnya memicu gerakan reformasi pada tahun 1998, yang mengakhiri Orde Baru dan membuka jalan bagi era Reformasi.

Kesimpulan

Transformasi pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru merupakan salah satu babak penting dalam sejarah Indonesia. Meskipun berhasil membawa stabilitas dan kemajuan ekonomi, Orde Baru juga meninggalkan warisan kelam yang berdampak panjang bagi kehidupan politik dan sosial Indonesia. Pembelajaran dari masa transisi ini sangat penting untuk memahami dinamika politik Indonesia dan untuk mendorong pembangunan yang lebih demokratis dan berkeadilan di masa depan.

Refrensi :

- Ricklefs, M.C. (2008). : Sejarah Indonesia Modern (1200 - 2008). Jakarta: Serambi Ilmu Semesta

- Sartono Kartodirdjo. 1977, Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6 Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia (1942-1998)

- Dr. Arman. 2015. Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan (1945 - 1998). Yogyakarta: Ombak