Belum Terlaksananya Kesetaraan Gender pada Pemilu di Indonesia

Selain itu, penyampaian aspirasi perempuan juga harus terus didorong karena perempuan cenderung memiliki kebutuhan unik yang harus diakomodasi. Kemudian partai politik juga memiliki peran tersendiri untuk merekrut perempuan sebagai anggotanya, serta menjamin peluang yang setara dan penghapusan budaya patriarki. 

Dalam mencapai kesetaraan gender yang ideal, diperlukan proporsi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan serta pikiran terbuka dari masyarakat untuk menerima perubahan. Lebih dari itu, kesadaran dan dukungan masyarakat juga sangat membantu perempuan untuk berjuang lebih keras agar dapat berkontribusi aktif bagi masyarakat.

Pada pemilu 2019 lalu, tingkat keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia berhasil meningkat baik di tingkat pusat, daerah, maupun tingkat kabupaten/kota. Bahkan pada periode ini, perempuan berhasil menempati posisi sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Capaian tersebut memberikan angin segar sebagai langkah positif menuju kesetaraan gender dalam dunia politik.

Keterlibatan perempuan dalam politik bukan hanya sekedar tentang kesetaraan gender. Lebih dari itu, keterlibatan tersebut diharapkan dapat memberikan perubahan dan inovasi yang lebih baik bagi kondisi politik Indonesia. Karena berdasarkan hasil survei dari Bank Dunia, menunjukkan bahwa ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik dan membuat keputusan maka kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih representatif dan inklusif. 

Namun, kesuksesan ini tidak hanya tergantung pada kebijakan kuota keterwakilan perempuan, tetapi juga pada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan politik perempuan serta kesetaraan gender yang masih perlu ditingkatkan.

Maka dari itu, diperlukan kerja sama dari semua pihak untuk memberikan peluang yang luas kepada perempuan dalam bidang politik. Hal tersebut meliputi upaya bersama untuk meningkatkan pengetahuan, memperluas pemahaman, dan meningkatkan keterampilan politik perempuan. Dengan demikian, ketika
perempuan berada di posisi kekuasaan, mereka dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan manusiawi. Sebagai pengusung, partai politik bertanggung jawab untuk merekrut perempuan-perempuan berpotensi yang aktif dalam menyampaikan aspirasi dan memahami alur kebijakan.

Pada akhirnya, untuk mengatasi diskriminasi gender di bidang politik dapat dilakukan melalui beragam cara salah satunya dengan terus berupaya menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan demokratis. Hal tersebut diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat terkait perempuan dan politik, sehingga terdapat kesetaraan peluang kepada semua warga negara untuk berpartisipasi dalam politik tanpa adanya hambatan yang tidak perlu. 

Segala kelancaran yang terjadi dalam implementasi gagasan-gagasan ini tidak luput dari kerja sama dan kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan posisi perempuan dan laki-laki, sehingga dapat
mendorong tercapainya kesetaraan gender dalam dunia politik Indonesia.