Pentingnya Kehadiran Etika dalam Pelayanan Publik

Anda harus menyadari bahwa layanan yang diberikan kepada pegawai pemerintah harus mematuhi standar etika. Di Indonesia, salah satu kelemahan yang mendasar adalah masih pentingnya etika dalam memberikan pelayanan. 

Menurut WJS Poerwadar Minta (1986), etika adalah ilmu pengetahuan terkait perbuatan dan perilaku manusia dilihat dari sisi baik dan sisi buruknya yang ditentukan oleh manusia pula. Sebaliknya, istilah "etika" didefinisikan sebagai berikut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988):

• Kewajiban moral dan ilmu tentang apa yang benar dan salah.
• Kumpulan asas dan nilai moral etika dalam pelayanan publik adalah proses menanamkan sikap, moral, dan tata krama untuk kehidupan bernegara berdasarkan hukum sesuai dengan kode etik di setiap lembaga publik.
• Nilai-nilai yang dianut masyarakat tentang benar dan salah

Karena berpotensi mempengaruhi kepuasan masyarakat, keberadaan etika dalam pelayanan publik menjadi sangat penting. karena layanan yang mereka berikan sangat buruk, mengakibatkan banyak keluhan, gangguan, dan tanggapan emosional.

Alasan layanan buruk karyawan ini harus diperhatikan. Kurangnya moralitas pegawai atau ASN (Aparatur Pengawas Negara) ternyata menjadi penyebab buruknya pelayanan pegawai yang selama ini diamati.

Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi adalah tiga prinsip panduan Good Governance dalam pelayanan publik. Keterbukaan berarti dapat diakses oleh semua orang dan transparan.

Setiap tindakan atau prosedur harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik agar dianggap akuntabel. Pendekatan terakhir adalah partisipatif, yang menyiratkan bahwa pelayanan publik akan berfungsi secara efektif jika masyarakat umum berpartisipasi. Oleh karena itu, para pembaca, meskipun ditegaskan bahwa pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, namun keadaan sebenarnya berbeda. keberangkatan lengkap dari harapan kita.

Masalahnya, mayoritas pegawai pemerintah adalah orang dalam atau kerabat darah. Suap atau sogokan yang dimaksudkan untuk membungkam pejabat pemerintah saat ini sudah menjadi hal yang lumrah.

Keturunan si ini dapat melanjutkan kedudukan keluarganya sebagai anak. Kualitas sumber daya manusia mengalami penurunan akibat fenomena tersebut, dan pengaruhnya masih terasa hingga saat ini berupa rendahnya kualitas aparatur negara itu sendiri. Namun di negara kita justru sebaliknya. Sementara pejabat seharusnya lebih peduli dengan rakyat, tidak demikian halnya.

Masalah pribadi dan keluarga diprioritaskan daripada masalah sosial oleh pejabat pemerintah. Akibatnya, diperlukan pelatihan tambahan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan menghasilkan dana ASN yang berkualitas. demikian juga, menyelenggarakan seminar tentang pentingnya moralitas dalam pelayanan publik. Diharapkan pegawai pemerintah akan bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mampu memuaskan masyarakat dengan cara ini.

Sebenarnya sangat sulit untuk menyelesaikan perilaku atau tindakan pejabat pemerintah yang etis atau dipertanyakan secara moral. Kami menyadari bahwa rasa takut akibat ancaman yang dilakukan terhadap pelapor adalah norma budaya di negara kami. Pikiran seseorang diindoktrinasi untuk mengubah niatnya dengan paradigma ini.

Hal ini mengakibatkan banyak miskomunikasi antara karyawan dan manajemen akibat kurangnya moral dan etika, serta kurangnya edukasi atau sosialisasi terkait persyaratan pengurusan akte kelahiran dan prosedur pelayanan. Kurangnya pengetahuan karyawan menggambarkan citra negatif kepada publik.

Oleh karena itu, banyak orang yang suka memberikan uang tunai sebagai tanda terima kasih sehingga cara pembuatan akta kelahiran yang paling umum tidak memakan waktu terlalu lama. Seperti yang telah penulis sampaikan sebelumnya, suap saat ini sudah menjadi hal yang lumrah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan publik harus diberikan secara gratis, dan pejabat di pemerintahan mengharapkan imbalan yang lebih.

Ketika negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 mencapai puncaknya. Namun, rakyat seolah terjajah oleh bangsanya sendiri, mengapa mereka tidak merasa merdeka?

Suara rakyat tidak terdengar serta buruknya pelayanan yang diberikan aparat pemerintah, mulai dari fasilitas yang tidak memadai di beberapa kota terpencil. Demokrasi, atau "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," adalah bagaimana kita menjalankan pemerintahan kita. Pilihan sistem pemerintah Indonesia diperdebatkan karena sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai saat ini.

Padahal, regulasi hukum terkait etika atau moralitas mutlak diperlukan demi terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas agar dapat dijadikan sanksi atau pelanggaran.

Penulis Laila Umia Fitriani

Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau