Resmi sudah Teten Masduki jadi Kepala Staf Kepresidenan Jokowi. Ia dilantik oleh Jokowi sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Luhut Pandjaitan, Rabu pagi (2/9/2015). Resminya Teten menjadi tangan kanan Jokowi, membuat kelompok Neo-liberalisme bersorak.
Posisi strategis kantor staf kepresidenan (KSP) menjadi incaran para pengusaha kelas kakap dan sejumlah perusahaan asing dalam melakukan lobi-lobi tingkat tinggi kepada Jokowi. Teten yang dipercaya Jokowi berada dalam Ring 1 kekuasaannya, akan menjadi sosok yang sangat penting bagi lembaga-lembaga asing, pengusaha swasta dan aneka macam kepentingan lainnya.
Teten dikenal sebagai aktivis dan pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW). Sepintas lalu, Teten yang berlatar belakang aktivis anti korupsi tidak ada bermasalah di mata publik. Sebagai seorang aktivis anti korupsi, Teten telah diakui perannya dalam usaha memberantas korupsi di Indonesia. Nama Teten banyak dikenal orang berkat sepak-terjang ICW yang didirikannya.
Namun penunjukkan Teten sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menimbulkan keraguan publik. Pasalnya semenjak Teten menjabat sebagai Koordinator Tim Komunikasi Presiden Joko Widodo, Teten Masduki yang seharusnya lihai mengkomunikasikan ideologi dan visi kerakyatan Presiden Jokowi kepada rakyat dan dunia luas, namun kerap kecolongan.
Kecolongan Teten Masduki bisa dilihat dari persoalan pasal penghinaan presiden yang dicoba dimasukkan ke dalam RUU KUHP. Apakah Teten sebagai Koordinator tim komunikasi sudah memberitahukan kepada presiden jika pasal tersebut sudah dihapus oleh MK?
Kecolongan lain adalah persoalan tempat kelahiran Bung Karno yang digunjing masyarakat lantaran Jokowi salah ucap. Â Hal ini membuktikan Teten tidak kapabel sebagai koordinator tim komunikasi. Selain itu ada banyak program kerja atau hal-hal yang baik tentang Jokowi tidak disampaikan kepada rakyat.
Penyebab lemahnya tim komunikasi Jokowi, itu dikarenakan Teten tidak fokus pada tugas pokoknya tetapi malah kerap melakukan pekerjaan yang bukan merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi jabatan yang diembannya. Teten sejauh ini dicurigai menjadi kekuatan lobi kelompok pengusaha tertentu yang dekat dengan dirinya dan kelompok neoliberalisme. Ada indikasi bahwa tim komunikasi Presiden Jokowi saat ini lebih cenderung 'berkomunikasi' dengan pengusaha ketimbang rakyatnya sendiri.
Banyak pihak menganggap Teten Masduki memiliki hubungan dekat dan spesial dengan seorang pengusaha yang sempat punya hubungan baik dengan keluarga nomor satu di PDIP. Belakangan bersama Luhut Pandjaitan, Teten terlihat aktif memasukkan kelompok neoliberalisme yang sebetulnya merupakan akar masalah pembangunan ekonomi Indonesia ke lingkaran Istana. Sebagai contoh masuknya Darmin Nasution (penganut paham liberalisme) tidak lepas dari masukan Luhut Pandjaitan dan Teten kepada Jokowi.
Kalau dilihat ke belakang, Teten Masduki yang lama di ICW sebetulnya merupakan perpanjangan tangan kelompok neolib untuk menggolkan beragam agenda mereka dengan tipu daya pro rakyat. Pihak asing dan pengusaha hitam, rela mengucurkan dana kepada ICW demi kelancaran usaha dan kepentingan mereka. Kedekatan Teten dengan pihak asing dapat dilihat dari aliran dana yang diterimanya lewat ICW selama bertahun-tahun.
Berdasarkan catatan laporan keuangan ICW yang beredar di masyarakat, pada tahun 2012 jumlah penerimaan uang tak terikat yang diterima ICW dari pihak asing sebesar Rp 7,4 miliar belum termasuk penerimaan tak terikat senilai Rp 4,4 miliar. Penerimaan terikat dalam laporan tersebut disebutkan berasal dari, antara lain, Rek 11.11.11, HIVOS Fundraising, TAF Election, IFES Endorsing, ACCESS, UNODC, dan RWI-Migas.
ICW juga merupakan salah satu LSM yang menerima dana dari lembaga asing yang didirikan oleh seorang Yahudi, Michael Bloomberg. Kantor berita Antara pernah merilis delapan nama LSM di Indonesia yang menerima dana dari Bloomberg Initiative, satu diantaranya adalah ICW dengan penerimaan sebesar 45,470 ribu dolar AS atau setara Rp 409.230.000. Dana tersebut dikucurkan pada periode program bulan Juli 2010 hingga Maret 2012. Tentu saja pendanaan asing yang rela memberikan dana mempunyai tujuan intervensi kebijakan.
