Mohon tunggu...
Asaaro Lahagu
Asaaro Lahagu Mohon Tunggu... Lainnya - Pemerhati Isu

Warga biasa, tinggal di Jakarta. E-mail: lahagu@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Politik

Jokowi Tambah Wewenang Rizal, Rini dan Jusuf Kalla Semakin Terusik

22 Agustus 2015   13:26 Diperbarui: 22 Agustus 2015   13:26 10048
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Akhirnya terbukti sudah. Jokowi sengaja menarik Rizal Ramli ke dalam kabinet kerjanya untuk menghadapi ‘lawan-lawannya’ dan mendobrak ketidakberesan dalam kabinetnya. Untuk tugas itu Jokowi mendukung penuh langkah Rizal. Tak heran jika Rizal berani menyempret Menteri BUMN Rini Soemarno dan juga Wapres Jusuf Kalla.

Kontroversi Rizal yang mengintervensi tugas menteri lain memang telah mendapat teguran langsung Presiden Jokowi. Namun itu hanya seremonial belaka dan hanya bumbu pemanis politik. Alasannya jelas. Apa yang dikritik Rizal itu adalah fakta kebenaran dan bukan hanya sensasi. Buktinya, setelah heboh berkonfrontasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri BUMN Rini Soemarno, tugas dan wewenang Menko Kemaritiman dan Sumber daya ini bukannya dibatasi atau dipreteli, tetapi malah ditambah oleh Presiden Jokowi.

Awalnya Kementerian Koodinator Bidang Kemaritiman yang dipimpin Rizal mengkoordinir kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Pariwisata. Tapi kini,  juga menangani  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) serta Kementerian Pertanian (Kemtan), yang sebelumnya di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian.

Penambahan tugas Rizal Ramli ini berarti mengindikasikan kepercayaan Jokowi pada Rizal Ramli semakin tinggi. Sebelumnya, Jokowi juga meminta Rizal Ramli untuk membenahi waktu tunggu atau dwelling time di pelabuhan, dari target sebelumnya 4,7 hari menjadi 3 hari. Perintah ini pun memperlihatkan kepercayaan Jokowi yang begitu tinggi pada Rizal Ramli

“Ya, presiden menugasi saya untuk menangani juga dua kementerian itu,” kata Rizal Ramli kepada Beritasatu.com, Jumat (21/8). Rizal bilang, tugas tambahan ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pasokan bahan pangan.

Dulu, saat berada di lingkaran pemerintahan, Rizal boleh dibilang cukup sukses menjalankan tugasnya.  Ketika menjadi Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Menko Perekonomian, ia melakukan sejumlah dobrakan kebijakan yang terbukti mampu menjadi solusi yang cepat dan tepat.

Di Bulog, misalnya, Rizal melakukan restrukturisasi besar-besaran. Terjadi pergantian dan mutasi lima jabatan eselon satu dan dua. Semua itu dilakukan agar Bulog menjadi organisasi yang transparan, akuntabel, dan lebih profesional.

Keberpihakan kepada para petani, diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembelian gabah, bukan beras dari petani. Bukan rahasia lagi, pembelian beras oleh Bulog kerap menimbulkan kecurangan yang dilakukan oleh para tengkulak. Mereka membeli beras petani, kemudian dioplos dengan beras impor, lalu dijual ke Bulog.

Cara seperti itu, tentu saja merugikan para petani karena beras yang dihasilkan di sawahnya hanya sebagian kecil yang dibeli oleh Bulog. Itulah sebabnya sebagai Kepala Bulog, Rizal kerap turun ke lapangan, ke desa-desa untuk bertemu dengan para petani.

Rizal juga melakukan sejumlah perubahan radikal. Antara lain, merapikan rekening-rekening ‘liar’ yang jumlahnya mencapai 119 rekening menjadi hanya 19 rekening saja. Rizal pun memerintahkan sistem akuntansi Bulog diubah supaya lebih transparan dan accountable. Dana off budget harus menjadi on budget. Dia mewariskan Rp 1,5 Trilliun dari Bulog hasil penghematan dan effisiensi.

Selain itu, Rizal juga pernah merestrukturisasi seluruh kredit properti, UKM, dan petani tahun 2000.  Rizal berhasil menggaet dana hingga Rp 4,2 triliun tanpa menjual selembar pun saham BUMN. Caranya, dia menghapus cross ownership alias kepemilikan silang dan manajemen silang (cross management) antara PT Telkom dan PT Indosat di puluhan anak perusahaannya.

Lewat kebijakan ini, negara memperoleh pendapatan berupa penjualan silang saham dan pajak revaluasi aset kedua perusahaan senilai Rp 4,2 triliun. Dan yang tidak kalah pentingnya, kedua perusahaan tersebut jadi bisa bersaing secara sehat. Ujung-ujungnya, konsumen juga diuntungkan.

Tentu masih ada beberapa kisah sukses Rizal lainnya. Misalnya, dia melakukan operasi penyelamatan PLN dari bayang-bayang kebangkrutan karena mark up puluhan proyek pembangkit listri swasta. Dia mengambil inisiatif untuk melakukan revaluasi aset BUMN. Hasilnya, aset sebelumnya hanya Rp 52 triliun melambung menjadi Rp 202 triliun. Sedangkan modal dari minus Rp 9 triliun menjadi Rp 119,4 trilliun. Dia juga mengarahkan negosiasi utang listrik swasta PLN dari US$ 85 miliar turun menjadi US$ 35 miliar. Ini menjadi sukses negosiasi utang terbesar dalam sejarah Indonesia.

Deretan kesuksesan inilah yang kemudian membuat Presiden Jokowi kepincut dan kasmaran kepada Rizal sehingga memperluas tugas dan wewenangnya sebagai Menko Kemaritiman.

Namun di tengah perseteruannya dengan Jusuf Kalla dan Rini Soemarno yang baru adem tiga hari, penambahan tugas yang diberikan Jokowi kepada Rizal tentu saja akan membuat Rini dan Jusuf Kalla semakin terusik. Ke depan, bukan tidak mungkin Rizal akan terus mengkritik dan bahkan mengevaluasi tugas Rini. Sedangkan Jusuf Kalla akan terus diusik oleh Rizal terkait proyek listrik 35 ribu MW itu.

Keberanian Rizal menantang Jusuf Kalla untuk berdebat di depan umum tentang proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt, penyebabnya juga semakin terang-benderang. Jokowi telah mencium ada ketidakberesan dalam proyek listrik 35 ribu MW itu. Karena itu Jokowi mendorong Rizal mengevaluasi proyek itu. Namun ketika Rizal mengevaluasi proyek listrik itu, kepentingan bisnis Jusuf Kalla juga langsung terusik. Kalla pun megap-megap dan balik menyerang Rizal. Publik pun sebenarnya sudah paham bahwa Kalla Group (Grup bisnis milik keluarga Jusuf Kalla) sangat berkepentingan dengan proyek-proyek listrik, baik PLTA, PLTU dan PLTG.

Maka ke depan peta pertarungan kepentingan di dalam kabinet Jokowi semakin menarik. Sikut-menyikut antara menteri semakin heboh sementara rupiah terus anjilok. Dan tentu saja para menteri akan semakin sibuk mencari kambing hitam pelemahan ekonomi.

Akan tetapi di balik pelemahan rupiah dan melemahnya ekonomi, Jokowi masih mempunyai optimisme untuk segera bangkit kembali. Optimisme itu ditaruh di pundak Rizal Ramli untuk segera membenahi ekonomi yang semakin linglung. Mampukah Rizal? Waktu yang akan menjawabnya.

 

Asaaro Lahagu

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun