Gila, Para Koruptor Mau Dibebaskan

1. Bulyan Royan

PKS (2004-2011)

1. Luthfi Hasan Ishaaq

Partai Politik dan para politikus Senayan menekan Jokowi dengan memainkan beberapa kasus sebagai alat penekan. Alat politik penekan agar Presiden Jokowi memenuhi permintaan revisi peraturan remisi bagi para koruptor antara lain (1) persoalan Budi Gunawan dijadikan kasus oleh DPR, (2) kasus Golkar dan PPP diarahkan dimenangkan oleh kubu Ical dan Djan Faridz, (3) kekuasaan kehakiman dan pengadilan terkait illegal fishing, illegal mining, illegal logging dan berbagai penyelewengan akan menguntungkan bagi para koruptor dan merugikan pemerintah (contoh: Menteri Susi dirugikan dengan adanya denda hanya Rp. 200 juta,- bukan penenggelaman kapal).

Bila Presiden Jokowi tak kuat menolak rencana revisi peraturan pemberian remisi koruptor, maka rakyatlah yang jadi korban. Masyarakat setiap tahun menyetor pajak ke kas Negara. Sebagian uang itu digunakan pemerintah untuk ongkos pemberantasan korupsi yang kadang lebih mahal dariketimbang uang yang dikembalikan koruptor. Negara harus membiayai KPK, Kejaksaan, Pengadilan Tipikor, dan lembaga pemasyarakatan, yang semuanya bersumber dari pajak rakyat. Bila demikian rakyat terus sengsara dan sengsara terus.

Salam,

asaaro lahagu