Selain itu, ancaman lain yang juga muncul adalah infodemik. Kamus Merriam Webster mendefinisikan infodemik sebagai penyebaran informasi yang menyebar sangat cepat, terlepas dari kebenaran informasi tersebut. Connie menjelaskan, AUKUS didirikan sebagai layanan kontraintelijen berdasarkan penipuan dan penyebaran disinformasi di wilayah tersebut. "Mereka ingin melakukan kontra intelijen, mereka ingin melakukan kampanye, misalnya China mengancam," jelas Connie.
Kemudian ancaman selanjutnya adalah masalah pertahanan udara. Perjanjian Pertahanan AUKUS memungkinkan Amerika Serikat untuk mendirikan pangkalan angkatan udara di Australia. Hal ini menambah jumlah landasan terbang AS di kawasan Indo-Pasifik yang sebelumnya tersebar di beberapa negara, antara lain Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Guam.
Keberadaan AUKUS memungkinkan kapal selam nuklir dan aset militernya bergerak lebih bebas di dalam wilayah Indonesia. Hal ini dapat membahayakan stabilitas kawasan Indonesia. Selain itu, Indonesia merupakan negara anggota ASEAN dengan perjanjian yang disebut Bangkok Agreement. Perjanjian ini mencakup larangan penggunaan senjata nuklir di kawasan ASEAN.
Indonesia adalah negara dengan politik luar negeri bebas dan aktif. Gratis berarti gratis dalam definisi pengaturan. Sedangkan aktif berarti terlibat secara aktif dalam memelihara perdamaian dunia. Dalam politik luar negeri Indonesia, Indonesia selalu berada di tengah, tanpa ada keberpihakan.
Pasalnya, Perjanjian Pertahanan AUKUS berpotensi meningkatkan ketegangan, proyeksi kekuatan, dan perlombaan senjata di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, pada 27 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo menyampaikan keprihatinannya atas kehadiran AUKUS di KTT ASEAN.
Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia tidak ingin menjadi negara kawasan yang menjadi tempat persenjataan dan menjadi perebutan kekuasaan antar negara besar. Karena bisa berimplikasi berbahaya bagi stabilitas keamanan kawasan.
Perjanjian Pertahanan AUKUS dibuat untuk menyeimbangkan kekuatan China di kawasan Indo-Pasifik. Namun, pembentukan AUKUS dapat mengganggu stabilitas kawasan. Memang, kehadiran AUKUS menjadi game changer, menghambat upaya Indonesia dan semakin menggerogoti prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Diplomat Indonesia Arif Havas menyarankan agar Indonesia menjadi "perantara" dengan mengadakan perjanjian tripartit baru dengan dua pihak (AUKUS dan China).
Dengan politik luar negeri Indonesia yang seperti ini, banyak tuntutan yang dilontarkan kepada Indonesia untuk bersikap netral dan tidak memihak. Namun secara realistis, hal ini dianggap sulit untuk diterapkan. Karena Indonesia tidak bisa menentukan arahnya. Selain itu, hal ini dapat membuat Indonesia menjadi negara lemah yang tidak dapat melihat arah masa depan keamanan regional. Indonesia harus bisa menentukan arah dan prioritasnya. Karena kedua kubu lebih baik daripada saingannya, mereka juga memiliki kecenderungan dan implikasi yang bertentangan untuk kawasan Indo-Pasifik.
Kedekatan militer Indonesia dan AUKUS tidak berarti dapat mengubah hubungan internasional dengan China. Karena sikap Indonesia pada dasarnya sejalan dengan kepentingan pertahanan negara. Di sisi lain, Indonesia masih dekat dan memiliki hubungan ekonomi yang baik dengan China. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa adanya berbagai kepentingan daerah tidak boleh menghalangi hubungan baik antar negara.
Dalam hal ini Indonesia dapat mengadopsinya secara netral, sehingga diuntungkan oleh dua pihak yang bertikai (AUKUS dan China) dalam dua bidang yaitu pertahanan dan ekonomi.
Dalam hal ini berarti politik luar negeri bebas aktif Indonesia masih berlaku, hanya implementasinya saja yang berbeda.
