Disusul dengan terjadinya insiden antara kapal TNI AL yaitu kapal KRI Imam Bonjol-383 dengan kapal penangkap ikan Han Tan Cou dari China pada 17 Juni 2016. China menuduh terjadi penembakan, namun hal itu dibantah oleh TNI AL, bahwa telah terjadi komunikasi dengan kapal penjaga pantai China dengan nomor CCG 2501 setelah menangkap kapal Han Tan Cou (Kemhan RI, 2016). Akibat hal ini, Presiden Jokowi melakukan rapat di atas KRI Imam Bonjol di perairan Natuna (Kusumadewi, 2016), tindakan ini merupakan peringatan yang sangat kuat terhadap China bahwa perairan Natuna adalah hak kedaulatan Indonesia.
Berdasarkan dua kasus tersebut, masuknya kapal nelayan China yang ditemani kapal penjaga pantai China di perairan utara Natuna merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan di wilayah ZEE Indonesia. Maka dapat dinilai hal ini menjadi ancaman kedaulatan politik Indonesia.
1.2. Spill over rivalitas China dan AS terkait konflik LCS
Spill over atau dampak limpahan adalah dampak yang terjadi akibat terjadinya sebuah peristiwa di suatu kawasan di dunia yang lebih bersifat negatif, spill over dari konflik LCS patut diwaspadai oleh Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara terbesar secara penduduk, ekonomi, dan terluas serta berpengaruh di ASEAN. Â Keberadaan AS sebagai negara terkuat secara politik, militer dan ekonomi di dunia akan memperuncing konflik LCS dengan China. Karena AS sering melakukan latihan gabungan dengan sejumlah negara ASEAN yang bersengketa di LCS, misalnya pada 6 Mei 2024, Militer AS dan militer Filipina melakukan latihan militer gabungan yang diikuti 16.000 personil di Ilocos Norte, Filipina (CNBC Indonesia, 2024).
Selain itu, kapal perang AS sering bernavigasi di wilayah LCS yang sering diprotes oleh China. Misalnya pada 25 November 2023, militer China mengerahkan Angkatan lautnya untuk melacak, memantau dan memperingatkan kapal perang AS yang sedang berlayar di LCS. China melakukan tindakan tersebut karena China menganggap AS telah memasuki wilayahnya di LCS berdasarkan klaim Nine-Dash Line, sebaliknya bagi AS kehadiran kapal perang Hopper di dekat kepulauan Paracel sebagai bentuk hak bernavigasi di LCS sesuai dengan hukum internasional (VOA Indonesia, 2023).
Kedua sikap yang bertentangan dari dua negara besar tersebut terkait konflik LCS harus diwaspadai spill over-nya oleh Indonesia. Di antaranya yaitu siap siaga dengan adanya intelijen dari negara asing khususnya AS dan China yang melakukan pengawasan dan pengintaian di wilayah kedaulatan NKRI, karena Indonesia memiliki posisi strategis secara geopolitik yakni di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta antara Benua Australia dan Benua Asia, terlebih lagi Indonesia juga termasuk negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dikhawatirkan jika negara asing khususnya AS dan China mampu mengkalkulasi kondisi geopolitik dan kekuatan Indonesia melalui intelijennya, maka bagi mereka tindakan tersebut merupakan salah satu kunci untuk memenangkan konflik di LCS.
Apalagi menurut pengamat militer Connie Bakrie bahwa diprediksi perang terbuka antara AS dan China terjadi pada tahun 2037, Connie mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa kondisi tersebut perlu diantisipasi karena posisi Indonesia bagaikan korban pelanduk yaitu berada di tengah pertarungan dua negara besar tersebut (Afrianto, 2023). Dengan demikian, spill over konflik LCS akibat rivalitas AS dan China yang mengancam stabilitas politik kawasan Asia Tenggara dan kedaulatan Indonesia, harus perlu dicegah dan diantisipasi oleh pemerintah Indonesia khususnya melalui Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Pertahanan RI serta juga oleh stakeholder terkait. Hal ini dilakukan demi terciptanya stabilitas kawasan dan terjaganya kedaulatan Indonesia
2. Keamanan Ekonomi
2.1. Kerugian materiil akibat pencurian ikan di perairan Natuna
Akibat konflik LCS, perairan Natuna sangat rawan dimasuki oleh kapal asing untuk pencurian ikan, misalnya kapal penangkap ikan dari Vietnam dan China. Terkait kapal penangkap ikan China biasanya ditemani oleh kapal penjaga pantainya yang cukup sering memasuki ZEE Indonesia di Natuna. Hal ini telah dijelaskan oleh Bupati Natuna, Kepulauan Riau, Hamid Rizal, pada 7 Januari 2020, bahwa modus operandi nelayan China menjarah kekayaan di laut Natuna adalah saat pergantian penjagaan oleh petugas, karena butuh waktu 10 jam dari pelabuhan di Natuna ke perbatasan. Modus lainnya yaitu ketika terjadinya musim utara, di mana ombak begitu besar, sehingga banyak nelayan Natuna enggan melaut. Ini menjadi kesempatan kapal asing China yang didampingi oleh kapal penjaga pantainya mencuri ikan di laut Natuna. Terlebih lagi kapal asing menggunakan kapal besar dalam mencuri ikan mencapai 30 Gross Ton (GT), sedangkan nelayan Natuna hanya memiliki kapal berukuran 3 hingga 4 GT (Saubani, 2020). Hal tersebut sudah tentu merugikan secara materiil bagi perekonomian Indonesia dari sektor perikanan di laut Natuna.
Kerugian materiil tersebut dinyatakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Antam Novambar, pada 12 April 2021, bahwa kerugian negara akibat pencurian ikan oleh kapal lasing di laut Natuna sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 mencapai 30 triliun rupiah (Cipta & Arief, 2021). Dengan demikian, konflik LCS juga mengancam dan merugikan kedaulatan ekonomi Indonesia di lautan Natuna dengan adanya pencurian ikan oleh kapal asing seperti dari China, Vietnam dan Malaysia.
