Namun, hal yang sering diabaikan adalah biaya jangka panjang yang harus ditanggung oleh lingkungan dan masyarakat lokal. Pengalaman di berbagai wilayah pesisir di Indonesia telah menunjukkan bahwa penambangan pasir laut sering kali dilakukan tanpa pengawasan yang memadai. Banyak perusahaan besar mengabaikan janji-janji mitigasi lingkungan yang seharusnya mereka lakukan. Regulasi yang ada pun sering tidak cukup kuat untuk memastikan kelestarian lingkungan terjaga. Akibatnya, kerusakan lingkungan yang terjadi jauh lebih besar daripada yang diperkirakan, dan sering kali perusahaan meninggalkan kerusakan tersebut begitu saja tanpa tanggung jawab.
Penambangan pasir laut yang tidak terkontrol juga dapat memicu kerusakan infrastruktur di wilayah pesisir. Abrasi pantai yang parah bisa menyebabkan jalan raya, jembatan, hingga bangunan umum rusak atau hancur. Pada akhirnya, pemerintah lokal harus mengeluarkan biaya besar untuk perbaikan, yang ironisnya mungkin lebih besar dari pemasukan yang didapat dari ekspor pasir laut itu sendiri.
Suara Masyarakat yang Tersingkirkan
Satu aspek lain yang sering kali diabaikan dalam diskusi ini adalah suara masyarakat pesisir, terutama para nelayan. Masyarakat pesisir adalah kelompok yang paling terdampak dari kebijakan ini. Namun, mereka sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Mereka yang hidup bergantung pada laut, kehilangan mata pencaharian akibat rusaknya ekosistem, dan harus menghadapi tantangan hidup yang lebih besar.
Sebagai contoh, di beberapa wilayah pesisir, abrasi pantai yang disebabkan oleh penambangan pasir laut telah menyebabkan hilangnya lahan tempat tinggal, rusaknya fasilitas umum, dan berkurangnya area tangkapan ikan. Namun, meskipun mereka yang paling terdampak, suara mereka jarang didengar. Pemerintah dan perusahaan sering kali lebih fokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek tanpa memikirkan dampak sosial yang lebih luas.
Padahal, masyarakat pesisir memiliki pengetahuan lokal yang sangat berharga terkait kelestarian lingkungan. Kearifan lokal mereka dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan seharusnya menjadi bagian dari solusi. Sebagai generasi muda yang peduli terhadap masa depan, kita harus memastikan bahwa suara-suara ini tidak diabaikan. Kita bisa berperan dengan ikut menyuarakan masalah ini di media sosial, mendukung kampanye lingkungan, atau bahkan melakukan advokasi untuk mendorong kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Solusi: Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Menghadapi kebijakan ini, sebagai generasi yang akan mewarisi bumi, kita tidak bisa tinggal diam. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu mencegah dampak buruk dari kebijakan ini. Salah satu langkah yang bisa kita ambil adalah dengan mendukung gerakan-gerakan lingkungan yang menolak ekspor pasir laut. Kampanye melalui media sosial, petisi online, hingga aksi-aksi lingkungan dapat menjadi cara efektif untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan ini.
Selain itu, kita juga bisa mendorong pemerintah untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan yang berpotensi besar merusak lingkungan. Pengambilan kebijakan harus didasarkan pada kajian ilmiah yang mendalam, yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan masyarakat. pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil telah memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang adil bagi semua pihak, terutama masyarakat pesisir yang menjadi kelompok paling rentan.
Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah kunci. Alih-alih mengeksploitasi pasir laut tanpa batas, kita bisa mulai berpikir tentang bagaimana memanfaatkan teknologi ramah lingkungan yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Selain itu, rehabilitasi ekosistem pesisir yang sudah rusak juga harus menjadi prioritas, sehingga daerah-daerah yang telah terkena dampak bisa pulih dan kembali memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.
Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan
