Mohon tunggu...
LA2KP
LA2KP Mohon Tunggu... Mahasiswa - Lembaga Analisis dan Advokasi Kebijakan Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Lembaga Analisis dan Advokasi Kebijakan Publik (LA2KP) merupakan sub unit jurusan Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang diresmikan pada tahun 2019 yang bergerak dalam mengkaji isu-isu terkini yang berkaitan dengan kebijakan publik, memberikan pelatihan dan advokasi kebijakan, serta melakukan riset dan analisis yang bekerjasama dengan lembaga ataupun instansi pemerintahan.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

12% Pajak untuk Siapa? Menelisik Efek Domino Kenaikan Pajak Tahun 2025

20 November 2024   19:32 Diperbarui: 20 November 2024   20:00 33
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: CNBC Indonesia 

Pada aspek kesehatan, pemerintah dapat melakukan peningkatan akses layanan kesehatan yang terjangkau melalui program seperti BPJS yang dapat membantu mengurangi pengeluaran masyarakat di tengah kenaikan harga. 

Sementara itu, dalam aspek pendidikan, bantuan dapat berbentuk pemberian beasiswa yang dapat memberikan pengurangan pengeluaran bagi keluarga yang sedang dihadapkan oleh tekanan ekonomi akibat kenaikan PPN tersebut. 

Meskipun demikian, pemerintah penting untuk melaksanakan evaluasi dan pengawasan secara transparan serta berkala terhadap efektivitas program bantuan yang nantinya akan ditawarkan kepada masyarakat. 

Bantuan tersebut harus dirancang dengan matang agar dapat menjangkau masyarakat yang benar membutuhkan, menghindari adanya kebocoran anggaran serta memastikan dampak yang akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. 

Upaya ini dilakukan tidak hanya untuk meringankan beban masyarakat, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tengah perubahaann kebijakan tarif PPN di Indonesia. Dengan demikian, efek domino dari kenaikan PPN 12% dapat diredam dan masyarakat dapat menjalani kehidupan dnegan lebih layak. 

REFEREENSI 

Ferdi. (2024, September 24). Pro Kontra Wacana Kenaikan PPN 12% di Tahun 2025, Sudah Siapkah? Retrieved from kabarpemuda.id: https://www.kabarpemuda.id/kontroversirencana-kenaikan-ppn-12/ 

JAKARTA, D. P. (2024, Maret 22). Khawatir Kenaikan PPN di 2025 Berefek Lonjakan Harga. Retrieved from dprd-dkijakartaprov.go.id: https://dprd-dkijakartaprov.go.id/khawatirkenaikan-ppn-di-2025-berefek-lonjakan-harga/ 

Kayla Fatha Rabani, M. S. (Juni 2024). Analisis Statistik Pengaruh Kenaikan PPN Tahun 2025 Terhadap Harga Permintaan, Kondisi Pasar dan Sosial Ekonomi Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi (JISMA), Vol.3, No.2, 1315-1322. 

Madjid, Z. (2024, Mei 13). Naik Jadi 12% di 2025, Tarif PPN RI Berpotensi Jadi Tertinggi di ASEAN. Retrieved from katadata.co.id: https://katadata.co.id/finansial/makro/6641e37cd04e6/naik-jadi-12-di-2025-tarif-ppn-riberpotensi-jadi-tertinggi-di-asean 

Nugroho, M. R. (2024, Maret 21). Efek Domino Kenaikan PPN 12%, Merambah ke Berbagai Sektor. Retrieved from CNBC Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/news/20240321043409-4-523876/efek-dominokenaikan-ppn-12-merambah-ke-berbagai-sektor 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun