Kriteria Mencari Pimpinan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebuah lembaga independen yang bertugas untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, pimpinan KPK haruslah memenuhi kriteria-kriteria tertentu agar dapat memimpin lembaga ini dengan baik. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberantas korupsi di Indonesia. Maka pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya dapat melakukan terobosan-terobosan dan upaya lainnya, terkait dengan kinerja dan efektivitas mereka dalam melaksanakan tugas tersebut. 

Kasus-kasus Korupsi besar  yang tengah ditangani oleh KPK dan menjadi viral di muka publik hendaknya juga dibuka oleh pimpinan KPK secara transparan.  Sudah sejauh mana hal itu dilakukan oleh KPK dalam hal penuntutan serta vonis yang telah di jatuhkan, dan bagaimana kondisi akhir dari hasil penyitaan aset yang dikorupsi itu kembali kepada negara.?! Sehingga kepercayaan publik ataupun masyarakat terhadap lembaga anti rusuah inipun semakin meningkat, terlebih terhadap pimpinan KPK yang terpilih nanti. 

Sebagai mana tertuang dalam Pasal 23 yang mengatur bahwa seleksi calon pimpinan dan wakil pimpinan dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK berdasarkan prinsip transparan, obyektif, dan akuntabel. Maka proses pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat pula dijalankan. 

Baca juga: Masihkah KPK Memiliki Taji?

Dimana dalam Pasal 19 yang menjelaskan bahwa calon pimpinan dan wakil pimpinan KPK diantaranya harus memenuhi persyaratan: "tidak pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi, pelanggaran berat kode etik profesi, perbuatan tercela, dan/atau perbuatan terkait lainnya yang diatur dalam undang-undang. Memiliki integritas, kredibilitas, dan kapasitas kepemimpinan yang tinggi."

Mencari Pimpinan KPK sebaiknya berasal dari kalangan yang memiliki latar belakang dan pengalaman dalam bidang hukum, penegakan hukum, atau anti-korupsi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pimpinan KPK memiliki pemahaman yang mendalam mengenai masalah korupsi dan memiliki kemampuan untuk memimpin lembaga ini dengan baik. Berikut adalah beberapa profil dan kriteria yang diharapkan dimiliki oleh pimpinan KPK nanti:

1. Latar Belakang Hukum: Pimpinan KPK sebaiknya memiliki latar belakang pendidikan hukum dan berpengalaman kerja di bidang hukum. Hal ini akan memudahkan dalam memahami kasus-kasus korupsi dan melakukan penindakan secara efektif.

Baca juga: Mualaf Agar Memperoleh Berkah

2. Pengalaman dalam Penegakan Hukum: Pimpinan KPK sebaiknya memiliki pengalaman dalam penegakan hukum, baik di dalam maupun di luar KPK. Pengalaman ini akan membantu pimpinan KPK dalam memimpin tim dan melakukan penindakan terhadap koruptor.

3. Integritas Tinggi: Pimpinan KPK harus memiliki integritas yang tinggi dan tidak terlibat dalam tindak korupsi apapun. Hal ini akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemimpin KPK adalah orang yang benar-benar bersih dan dapat dipercaya.

Baca juga: PPDB Sekolah Negeri Terkadang Membikin Ngeri

4. Kredibilitas yang Tinggi: Pimpinan KPK harus memiliki kredibilitas yang tinggi di mata masyarakat, baik itu dari segi rekam jejak maupun ketegasan dalam melawan korupsi.

5. Kepemimpinan yang Baik: Pimpinan KPK harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik untuk memimpin tim KPK dengan efektif dan efisien.

6. Komitmen yang Kuat: Pimpinan KPK harus memiliki komitmen yang kuat dalam memerangi korupsi dan tidak kenal lelah dalam menjalankan tugasnya.

Dengan memiliki profil seperti di atas, diharapkan pemimpin KPK dapat membawa lembaga ini menuju kesuksesan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Selain itu Pimpinan KPK haruslah merupakan orang yang profesional dan mampu bekerja secara objektif tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Kriteria ini sangatlah penting, dimana kriteria pimpinan KPK lainnya adalah dapat bersikap tegas dan tidak kenal kompromi dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi.

Dengan memenuhi kriteria-kriteria di atas, diharapkan pemimpin KPK yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan efektif dalam memerangi korupsi di Indonesia. Sehingga Pimpinan KPK  memiliki kredibilitas yang tinggi di mata masyarakat agar dapat dipercaya untuk melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi.

Ada Beberapa nama yang layak saat ini sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan datang. Dimana nama-nama yang pernah memimpin KPK juga masih bisa dimasukkan sebagai calon pimpinan KPK diantaranya:

1. Dr. Abraham Samad - Mantan Ketua KPK periode 2011-2015
2. Prof. Yenti Garnasih - Ahli Hukum dan mantan Komisioner KPK
3. Abdullah Hehamahua - Mantan Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
4. Lanny Kusumawati - Pengacara dan Aktivis Anti Korupsi
5. Agus Raharjo - Mantan Jaksa Agung RI dan Komisioner KPK
6. Busyro Muqoddas - Ilmuwan Hukum dan Mantan Ketua KPK
7. Abdul Haris Semendawai - Mantan Pimpinan KPK Dan Ahli Hukum

Namun, perlu juga diingat bahwa proses seleksi pimpinan KPK haruslah melalui uji kepatutan dan kelayakan yang ketat sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang KPK. Tentu ada juga beberapa nama lain dari kalangan ahli hukum yang juga layak untuk memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selain yang sudah disebutkan sebelumnya, antara lain:

1. Prof. Hikmahanto Juwana - Guru Besar Hukum Tatanegara UI dan Pakar Hukum Pidana

2. Dr. Laode M. Syarif - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Mantan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi

3. Dr. Bivitri Susanti - Guru Besar Hukum Tata Negara UI dan Pakar Hukum Pidana

4. Dr. Saldi Isra - Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Aktivis Anti Korupsi

5. Prof. Dr. Achmad Ali - Ahli Hukum Tata Negara dan Mantan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi

Semua nama di atas merupakan ahli hukum yang memiliki reputasi dan pengalaman yang luas dalam bidang hukum dan pemberantasan korupsi. Dengan memilih salah satu dari mereka sebagai pimpinan KPK, diharapkan dapat memberikan kekuatan dan integritas yang dibutuhkan untuk membantu memerangi korupsi di Indonesia.