Krisis di Ujung Tanduk: Kelas Menengah Perlu diperhatikan

Salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan pemerintah adalah reformasi pajak yang lebih adil. Sebagai bagian dari kelas menengah, saya dan mungkin banyak dari kita merasa beban pajak yang kian meningkat tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan. Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) misalnya, seringkali dirasakan sebagai beban tambahan yang memberatkan, terutama ketika pendapatan riil tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Pemerintah harus mempertimbangkan reformasi pajak yang lebih ramah terhadap kelas menengah. Mungkin ada baiknya meninjau kembali skala tarif pajak penghasilan agar lebih proporsional. Dalam skenario ideal, pajak yang dibayarkan oleh kelas menengah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, yang menjadi kebutuhan utama keluarga kelas menengah.

Selain itu, standar kemiskinan dan klasifikasi kelas menengah harus disesuaikan dengan kondisi aktual. Banyak dari kita yang mungkin sudah merasa "terjepit" karena pendapatan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi masih dianggap sebagai kelas menengah oleh standar pemerintah. Penyesuaian yang lebih realistis ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi ekonomi masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil juga lebih tepat sasaran.

Kebijakan inklusif lainnya yang perlu diprioritaskan adalah peningkatan upah riil. Sebagai tenaga kerja yang berkontribusi besar terhadap produktivitas nasional, kelas menengah seharusnya mendapatkan perlindungan dari stagnasi upah yang tidak sebanding dengan inflasi. Dengan peningkatan upah riil, kelas menengah akan memiliki daya beli yang lebih kuat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pentingnya Kebijakan Jangka Panjang

Salah satu kelemahan utama dalam kebijakan ekonomi saat ini adalah kecenderungan untuk fokus pada solusi jangka pendek. Misalnya, subsidi dan bantuan sosial (Bansos) yang sering kali hanya menjadi pereda sementara tanpa menyentuh akar masalah. Subsidi ini, meskipun penting untuk membantu masyarakat rentan, tidak akan cukup untuk membangun kesejahteraan jangka panjang bagi kelas menengah.

Pemerintah harus mulai berfokus pada kebijakan yang memiliki dampak jangka panjang. Salah satu contohnya adalah investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Kelas menengah sangat bergantung pada kedua sektor ini untuk menjaga kualitas hidup mereka. Saya pribadi merasakan betapa mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan yang sering kali tidak sebanding dengan pendapatan. Jika pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk membuat pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas, itu akan sangat membantu kelas menengah dalam mengatasi tantangan ekonomi mereka.

Selain itu, investasi infrastruktur yang lebih inklusif juga sangat penting. Infrastruktur yang baik, seperti transportasi umum yang terjangkau, perumahan yang layak, dan akses ke air bersih, akan meningkatkan kualitas hidup kelas menengah. Banyak dari kita yang masih harus bergantung pada kendaraan pribadi karena kurangnya transportasi umum yang memadai. Ini jelas meningkatkan biaya hidup, belum lagi polusi yang dihasilkan dari meningkatnya jumlah kendaraan di jalan.

Saya percaya, jika pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih berfokus pada jangka panjang, kelas menengah akan memiliki landasan yang lebih kuat untuk berkembang dan berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian nasional. Ini bukan hanya soal memberikan bantuan atau subsidi, melainkan menciptakan ekosistem di mana kelas menengah dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kebijakan jangka panjang ini harus konsisten. Tidak jarang, kebijakan yang baik dimulai tetapi tidak dilanjutkan karena perubahan rezim politik atau prioritas anggaran yang berubah-ubah. Konsistensi dan komitmen pemerintah sangat dibutuhkan agar kebijakan yang dirancang untuk kelas menengah dapat memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan.

Sebagai penutup, saya yakin bahwa kelas menengah memiliki potensi besar untuk membawa Indonesia menuju visi "Indonesia Emas 2045." Namun, potensi ini hanya dapat terwujud jika pemerintah memberikan perhatian yang cukup melalui kebijakan yang inklusif dan berjangka panjang. Kelas menengah bukanlah kelompok yang bisa diabaikan begitu saja. Mereka adalah pilar ekonomi yang akan menentukan masa depan bangsa ini. Jika pemerintah dapat memberikan solusi yang tepat, kita semua, sebagai bagian dari kelas menengah, akan siap untuk berkontribusi lebih besar bagi kemajuan Indonesia.