Predatory pricing, dengan menawarkan harga yang sangat rendah pada awalnya, mungkin tampak menguntungkan bagi konsumen dan UMKM. Namun, pada titik tertentu, penurunan harga yang tidak realistis ini dapat memaksa pesaing kecil keluar dari pasar. Saat platform seperti TikTok Shop mendominasi pasar, mereka dapat mengendalikan data konsumen dengan luas. Koleksi data yang besar ini adalah harta karun bagi perusahaan dan pemerintah yang mungkin dapat memanfaatkannya untuk kepentingan mereka sendiri.
Potensi pemanfaatan data oleh pemerintah China adalah ancaman serius terkait dengan privasi dan keamanan nasional. Dalam konteks TikTok Shop, yang berasal dari China, dugaan ini menjadi semakin mendalam. Pemerintah China memiliki sejarah yang kontroversial dalam mengumpulkan data pengguna secara besar-besaran tanpa izin atau transparansi yang memadai.Â
Data konsumen yang dikumpulkan melalui TikTok Shop dapat diakses oleh pemerintah China, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi politik, kebijakan, dan stabilitas Indonesia. Potensi manipulasi algoritma berbasis data ini bisa berdampak luas, mempengaruhi kebijakan negara, opini publik, atau bahkan kestabilan sosial.
Ancaman terhadap kedaulatan data harus diantisipasi dengan hati-hati. Perlindungan data yang kuat dan transparan harus menjadi prioritas utama bagi negara-negara, termasuk Indonesia. Regulasi yang ketat harus diberlakukan untuk memastikan bahwa data konsumen tidak disalahgunakan atau dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak sah, termasuk pemerintah asing. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya privasi dan keamanan data juga harus ditingkatkan, agar kita dapat membentengi diri terhadap potensi ancaman ini.
Dalam konteks global yang semakin terhubung, mengelola dan melindungi kedaulatan data adalah tugas yang kompleks dan penting. Hanya dengan tindakan bersama dan kesadaran akan risikonya, kita dapat membangun ekosistem digital yang aman dan adil, di mana data kita dihormati dan digunakan untuk kepentingan positif, bukan untuk memanipulasi dan membahayakan stabilitas sosial dan politik.
Perkembangan Kebijakan dan HarapanÂ
Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil langkah-langkah penting dalam mengatur e-commerce dan media sosial, dengan tujuan menciptakan perdagangan yang adil dan melindungi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pernyataan dari pemerintah mengenai regulasi e-commerce dan media sosial telah menciptakan pandangan baru tentang bagaimana pemerintah bertindak untuk memastikan keadilan perdagangan. Salah satu pernyataan utama adalah larangan transaksi langsung di media sosial, seperti yang diatur dalam kasus TikTok Shop. Keputusan ini sejalan dengan upaya untuk mencegah monopoli, menjaga persaingan sehat, dan memberikan kesempatan yang adil bagi UMKM.
Langkah-langkah ini mungkin terlambat dalam pelaksanaannya, tetapi tampaknya pemerintah telah menyadari dampak yang signifikan dari perdagangan berbasis online yang tidak diatur. Kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) yang mencapai 60,51 persen dengan nilai transaksi sebesar Rp 9.580 triliun menjadi alasan kuat untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang lebih besar bagi sektor ini.
Upaya untuk menciptakan perdagangan yang adil dan melindungi UMKM tidak hanya terbatas pada larangan transaksi langsung di media sosial. Pemerintah juga berencana mengatur mekanisme masuknya barang dari luar negeri ke Indonesia melalui positive list yang sebelumnya disebut negative list. Hal ini akan memastikan bahwa barang-barang yang masuk diperlakukan sama dengan produk dalam negeri, termasuk persyaratan seperti sertifikasi halal atau izin edarnya.
Mengenai perlindungan data, pemerintah berkomitmen untuk mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis yang tidak etis. Keputusan ini merupakan langkah proaktif dalam menjaga kedaulatan data dan menghindari penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak sah.
Kendati upaya ini merupakan langkah positif, tantangan besar masih ada di depan. Implementasi regulasi yang efektif, pengawasan yang ketat, serta pendidikan masyarakat tentang pentingnya perdagangan yang adil dan privasi data tetap menjadi tugas yang berat. Namun, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan kesadaran masyarakat yang semakin tumbuh, masa depan perdagangan online di Indonesia dapat menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian.
