Evaluasi Formulasi Kebijakan Publik di Indonesia untuk Menjawab Tantangan Terkini

4. Penekanan pada Kebijakan Berbasis Bukti
Pengambilan keputusan berbasis bukti adalah pilar dalam menciptakan kebijakan yang relevan dan efektif. Namun, di Indonesia, penggunaan data dalam formulasi kebijakan sering kali terhambat oleh kualitas data yang rendah, kurangnya integrasi antar instansi, dan minimnya kapasitas analitis birokrat. Sebagai contoh, program-program sosial seperti PKH telah menunjukkan pentingnya data yang kuat dalam menentukan sasaran penerima manfaat, tetapi pengumpulan dan analisis data di daerah terpencil masih menjadi tantangan besar.

Pemerintah perlu berinvestasi dalam membangun sistem pengelolaan data nasional yang terpadu dan dapat diakses oleh semua instansi terkait. Selain itu, pelatihan khusus bagi birokrat dalam analisis data dan perencanaan berbasis bukti harus menjadi prioritas. Kolaborasi dengan lembaga riset, universitas, dan sektor swasta juga penting untuk memperkaya basis data dan metodologi analisis. Dengan pendekatan ini, kebijakan publik tidak hanya menjadi responsif tetapi juga proaktif dalam mengatasi tantangan sosial-ekonomi.

Indonesia memiliki potensi besar untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik, namun membutuhkan pendekatan yang lebih strategis, inklusif, dan berbasis bukti. Dengan memperkuat tata kelola, mendukung inovasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat, formulasi kebijakan dapat diarahkan untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.