Misalnya, kebijakan terkait pendidikan dan kesehatan yang tidak sepenuhnya memperhitungkan keterbatasan infrastruktur dan SDM di daerah-daerah terpencil.
 3. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation)
Setelah kebijakan dirumuskan, tahap berikutnya adalah implementasi kebijakan, yaitu tahap di mana kebijakan yang sudah disusun dioperasionalkan oleh aparat pemerintah. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kapasitas birokrasi, ketersediaan anggaran, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Implementasi kebijakan di Indonesia sering menghadapi berbagai masalah yang menghambat keberhasilannya. Salah satu kendala terbesar adalah kualitas birokrasi yang bervariasi di berbagai tingkat pemerintahan. Birokrasi yang besar, dengan struktur yang rumit dan tidak selalu efisien, seringkali menjadi penghalang dalam pelaksanaan kebijakan yang cepat dan tepat sasaran.Â
Selain itu, masalah lain yang sering muncul adalah ketidakmampuan dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi di lapangan, terutama di daerah-daerah dengan tantangan sosial-ekonomi yang berbeda.
Contoh yang relevan adalah implementasi program vaksinasi COVID-19. Meskipun kebijakan ini sangat krusial untuk menanggulangi pandemi, implementasinya menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakseimbangan distribusi vaksin antar daerah, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin, serta masalah logistik yang menyebabkan keterlambatan distribusi.
Sementara itu, kebijakan pembangunan infrastruktur seperti Program Nasional Pembangunan Infrastruktur juga menunjukkan tantangan dalam implementasinya. Meskipun anggaran besar telah dialokasikan, pelaksanaan proyek sering terkendala oleh masalah pembebasan lahan, korupsi, serta ketidakmampuan dalam pengelolaan proyek di tingkat daerah.
Implementasi kebijakan juga sering kali terhambat oleh ketidakpastian anggaran. Banyak kebijakan yang seharusnya dapat memperbaiki keadaan masyarakat, seperti bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi, terhambat oleh masalah pengelolaan anggaran yang buruk dan ketergantungan pada anggaran tahunan yang fluktuatif.
 4. Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)
Evaluasi kebijakan adalah tahap di mana efektivitas dan dampak kebijakan yang telah dilaksanakan dievaluasi untuk melihat apakah tujuan yang diinginkan telah tercapai, serta untuk memperbaiki kebijakan yang tidak memberikan hasil yang diharapkan.
Evaluasi kebijakan di Indonesia seringkali kurang sistematik dan terlambat dilakukan. Banyak kebijakan yang diimplementasikan tanpa adanya indikator kinerja yang jelas atau mekanisme pemantauan yang memadai.Â
