Menanti Gebrakan Mas Menteri Nadiem

Tidak dapat dibantah bahwa guru memegang peran vital dalam dunia pendidikan. Figure guru tidak bisa dipisahkan dari dunia pendidikan. Guru adalah garda terdepan pencerdas generasi muda harapan bangsa. Sebagai ujung tombak pendidikan, perannya tidak akan tergantikan oleh teknologi secanggih apapun. Maju mundurnya pendidikan sangat bergantung pada sosok guru. Bahkan dalam kurikulum yang jelek sekalipun, pendidikan akan melejit bila ditangani guru yang kreatif.

Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (pasal 1 ayat 1).

Karena itu seorang guru dituntut untuk memiliki empat kompetensi yaitu professional, pedagogic, kepribadian, dan social. Artinya figure guru yang baik adalah seorang yang sungguh memahami materi yang akan diajarkan kepada siswa, memiliki kemampuan dalam melaksanakan proses pembelajaran, memiliki kepribadian yang baik dan mampu membangun relasi yang baik dengan sesama.

Walau perannya sudah tidak diragukan lagi, namun dalam menjalankan tugas pengabdian guru masih menghadapi sejumlah masalah. Persoalan tersebut tak pelak membuat nasip dan masa depan guru menjadi suram dan kebebasan dalam menjalankan tugas pun terkekang.

Persoalan yang dihadapi guru seperti upah yang rendah. Sudah jadi rahasia umum bahwa upah guru di Indonesia sangat jauh dari layak. Dibandingkan dengan Negara lain, gaji guru kita kalah jauh. Kalaupun ada anggapan bahwa kesejahteraan guru sudah membaik, itu hanya bagi guru PNS dan yang sudah bersertifikasi. Sementara guru yang belum bersertifikasi dan berstatus honorer kehidupannya mereka masih melarat. Upah yang jauh dibawah standar UMR tidak bisa diharapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Persoalan lain yang selalu dihadapi guru adalah birokrasi yang membelit. Aturan birokrasi seperti membelenggu kebebasan dan menghambat karir guru. Contoh konkret adalah kesulitan guru honorer mendapat Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Padahal sebagai nomor identitas, NUPTK merupakan syarat bagi guru untuk mendapat berbagai tunjangan dan atau mengikuti pelatihan dan kegiatan dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Selain itu, guru juga sering mengalami politisasi. Sebagaimana jamak diketahui, pertarungan politik selalu memakan korban. Dan guru sering dijadikan sebagai tumbal. "Suara" guru yang selalu didengar dan dihargai di kampung-kampung membuat guru dijadikan objek kepentingan politik. Konsekuensinya, apabila tidak berhasil mengamankan kepentingan politik politisi local, guru siap "dilempar" ke daerah terpencil dan atau dicopot dari jabatan yang disandang.

Tentu masih banyak persoalan guru yang terus diwariskan dari rezim ke rezim tanpa ada solusi. Kini beban persoalan tersebut diletakkan di pundak Mas Nadiem. Menjadi imperatif moral bagi Mas Nadiem untuk segera membereskan persoalan tersebut. Semakin cepat persoalan itu dibereskan semakin cepat wajah pendidikan nasional menjadi cerah. Sebaliknya, membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut akan membuat nasip pendidikan menjadi buram.

Pesan terakhir buat Mas Nadiem: kehebatan Mas Menteri di bidang teknologi sudah tidak diragukan lagi; tetapi kesuksesan Mas Nadiem memajukan pendidikan akan diuji dan dipuji ketika Mas Nadiem mampu membereskan persoalan pendidikan nasional termasuk persoalan yang mendera guru. Selamat bekerja, Mas "Menteri" Nadiem.