Jangankan dengan jumlah uang tersebut, Beasiswa LPDP saja dengan pengeluaran negara total per orang bisa mencapai lebih dari Rp 3 miliar, dengan komponen yang diterima langsung oleh penerima bisa mencapai lebih dari Rp 1 miliar (untuk program Doktor Luar Negeri), masih ada yang tidak kembali ke pangkuan NKRI.
Belum lagi ancaman dari menyusupnya paham radikal, terutama pasca latihan.Â
Tahun lalu Menhan menyatakan bahwa 3% anggota aktif TNI terpapar radikalisme. Bila TNI aktif yang setiap saat terus menerus diindroktrinasi, dilatih, digaji, ada karier yang jelas, diberi makan, dipinjami rumah, dirawat kesehatannya (dan keluarganya) masih terpapar, apalagi Komcad yang hanya 3 bulan dilatih?
Coba kita bayangkan bila ada rekrut dari Komcad pasca pelatihan yang terpapar paham radikalisme, maka yang terjadi bukannya mempertahankan efisiensi unit, malahan menjadi musuh dalam selimut seperti yang terjadi di pasukan Tsarist Rusia pada PD I, di mana rekrut simpatisan Bolshevik menyebabkan moral pasukan menjadi runtuh dengan menyebarkan desas-desus dan propaganda.
Atau lebih parah lagi, mereka menjadi pelopor dari tentara pemerintah tandingan. Ingat, 2500 kader bisa menjadi nukleus dari 15.000 orang pasukan, atau setara satu divisi.Â
Padahal untuk mengunci gerak gerilya beberapa referensi menyarankan rasio 10:1, sehingga bukannya memudahkan pekerjaan TNI, keberadaan KOMCAD malah mengunci 150.000 tentara, praktis lebih dari 50 % dari kekuatan TNI AD saat ini untuk menjaga garis belakang. Itu dengan asumsi 10% saja yang membelot, bila lebih ya silakan dibayangkan.
Padahal kita semua mafhum bahwa PETA/Heiho dibentuk untuk membantu Jepang melawan sekutu. Oleh karena itu, seperti Bung Karno katakan: "Jas Merah: Jangan Sekali-kali melupakan Sejarah".
Ketakutan penulis adalah bila ketiga masalah di atas tidak diselesaikan, maka yang terjadi adalah ke depannya Komcad akan menjadi bom yang siap meledak sewaktu-waktu.
Solusi