Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Konflik Palestina-Israel: Sejarah dan Hubungan yang Sedang Berlangsung

Indonesia merupakan salah satu negara terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sejarah antara Indonesia dan Palestina sudah terjadi semenjak awal berdirinya kemerdekaan Indonesia. Diplomasi dalam mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali dimulai dari negara Mesri dan Palestina. 

Tim delegasi Indonesia yang dikirim ke negara-negara di Timur Tengah disambut dan menerima dukungan dari Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, seorang mufti Palestina yang kemudian membantu Indonesia dalam melobi negara-negara di Timur Tengah untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. 

Hingga pada saat itu, Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1947 dan kemudian diikuti oleh negara-negara di Timur Tengah lainnya. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia selalu aktif melawan kependudukan Israel atas Palestina. Meskipun Israel telah mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1950, Indonesia belum mengakui kemerdekaan Israel.

Pada tahun 1974, Indonesia mengakui keberadaan dari Palestine Liberation Organization (PLO) yang didirikan oleh Yasser Arafat sebagai perwakilan dari kelompok rakyat Palestina di kancah internasional. Lalu pada 15 November 1988, Palestina mendeklarasikan kemerdekaannya di Algeiers, ibu kota dari Algeria. 

Satu hari kemudian, Indonesia mengakui kemerdekaan Indonesia sekaligus memulai hubungan diplomatiknya dengan Palestina pada 16 November 1988. Pada tahun 1991 kantor Kedutaan Besar Palestina secara resmi dibuka di Jakarta. Pada tahun 1993 Presiden Palestina, Yasser Arafat, mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Presiden Soeharto. 

Pada tahun 2006 setelah kemenangan Hamas dalam pemilihan umum, Indonesia menyatakan rasa hormat atas keputusan rakyat Palestina untuk mengadakan pemilihan umum secara demokratis dan menyerukan kepada negara-negara barat yang menentang hasil pemilu untuk tidak memiliki prasangka terhadap Hamas. 

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada tahun 2007 dan 2010. Kunjungan Palestina ini bertujuan untuk meminta Indonesia dukungan, baik dalam upaya menghidupkan kembali proses perdamaian, maupun rekonsoliasi internal Palestina, terutama antara faksi Fatah dan Hamas.

Langkah yang diambil Indonesia

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, selalu mengatakan bahwa perjuangan yang sudah dilalui oleh Palestina merupakan jantung dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Di setiap nafas diplomasi Indonesia selalu terdapat Palestina di dalamnya. Oleh karena itu, Indonesia tidak akan pernah berhenti berupaya untuk membantu membebaskan Palestina.

Konsulat Republik Indonesia di Ramalah merupakan langkah awal untuk mendekatkan diri dengan rakyat Palestina. Pada tahun 2016, Indonesia menjadi tuan rumah 15TH Extraordinary OIC Summit on Palestine and Al Quds Al Sharif. 

Sebelumnya, pada tahun 2015 Indonesia menjadi tuan rumah konferensi internasional dengan isu permasalahan di Yerusalem. Indonesia juga aktif di Konferensi Perdamaian yang diadakan oleh Perancis. 

Indonesia juga merupakan bagian yang mendorong untuk diadakannya pertemuan menteri OIC setelah terjadinya kerusuhan di Yerusalem, pertemuan tersebut diadakan di Istanbul pada Agustus 2017. Indonesia juga melakukan upaya lain, seperti memperkuat capacity building bagi rakyat Palestina. Selama ini, Indonesia telah memberikan pelatihan kepada ribuan rakyat Palestina  yang meliputi beberapa program unggulan.

Indonesia telah menerima 1.806 imigran dan mengirimkan bantuan kemanusiaan dan membangun beberapa sekolah di Palestina. Selain itu, Indonesua juga memberikan dukungan penuh untuk kemerdekaan Palestina dengan membuka Konsulat Kehormatan di Ramallah, dan terus mengajak ASEAN dan PBB untuk mendukung kemerdekaan Palestina. 

Hal tersebut disebutkan oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo, pada pidato peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 di depan DPD dan DPR pada saat melaksanakan sidang gabungan.

Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan terkait sikap Indonesia terhadap pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pengakuan Presiden Trump tidak dapat diterima dan harus dikecam keras. Presiden Jokowi mengajak seluruh negara OIC untuk bersatu dan mengesampingkan segala perbedaan untuk membela Palestina.

Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus membantu perjuangan rakyat Palestina melalui penyediaan capacity buiding. Pemerintahan Indonesia telah mengalokasikan US$ 2 juta atau sekitar Rp 28,5 miliar untuk melancarkan program capacity buiding sesuai dengan kebutuhan rakyat Palestina, termasuk pertanian, kewirausahaan, pemberdayaan perempuan, teknologi informasi dan komunikasi, pemerintahan dan pendidikan.

Komitmen Indonesia untuk Palestina pada era kepemimpinan Joko Widodo sudah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, pada Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD) III di Bangkok pada 27 Juni 2018. 

Bantuan US$ 2 juta akan disalurkan baik dalam kerangka e Three-year Work Plan (2019-2021) CEAPAD, yang merupakan salah satu hasil dari pertemuan CEAPAD III atau modalitas lainnya. Selain bertemu dengan Menlu Palestina, Menlu RI juga bertemu dengan Komisaris Jenderal United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), Pierre Krhenbhl.

Menlu RI dan Komjen UNRWA membahas langkah dan rencana masa depan untuk krisis finansial UNRWA yang mereka hadapi. Indonesia sangat mengapresiasi peran dari UNRWA dalam penanganan pengungsi dari Palestina yang mencapai 5.3 juta orang. 

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menekankan komitmen Indonesia untuk membantu UNRWA. Komisaris Jenderal UNRWA sangat mengapresiasi peran dan kontribusi yang terus dilakukan Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.