Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengelolaan OPD di Provinsi Jawa Timur. Salah satu rekomendasi yang diberikan oleh penulis adalah perlunya peningkatan sistem pengendalian internal di masing-masing OPD. Pengendalian internal yang kuat akan menjamin bahwa tidak ada kebocoran anggaran atau penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.
Selain itu, perlu adanya pembenahan dalam hal budaya organisasi, dengan menumbuhkan nilai-nilai integritas dan transparansi. Pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perilaku akuntabel dan profesional di kalangan pegawai.
Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah lebih fokus pada pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai. Dengan meningkatkan kualitas SDM, instansi pemerintah akan lebih mampu mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik.
VII. Kesimpulan
Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya pada OPD di Provinsi Jawa Timur. Melalui pendekatan yang sistematis dan pengolahan data yang cermat, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal, budaya organisasi, dan kualitas sumber daya manusia adalah faktor-faktor kunci yang harus diperhatikan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.
Berdasarkan temuan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan akuntabilitas, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih responsif dan transparan. Penelitian ini juga membuka peluang bagi penelitian lebih lanjut dalam konteks akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di provinsi lain di Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
