Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum
Kekayaan Intelektual di Indonesia
Nama : Kristina Dwi Indriastuti
Kelas  : HES 7F
Nim  : 222111221
Tugas : UAS Hak Kekayaan Intelektual
Hasil Review Jurnal
Judul: Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif   Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia
Volume : 5 No. 2
Tahun : 2023
Penulis : Faidatul Hikmah, Andri Yanto, Kelvin Arisk
Reviewer : Kristina Dwi Indriastuti
Tanggal Review : Jum'at  13 D esember 2024
Dalam dunia industri dan perdagangan, hak kekayaan intelektual meruapakan suatu komoditas yang sangat berharga dan memperoleh perlindungan ekstra. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan HKI yang bersifat eksklusif, sehingga tidak dapat dipergunakan oleh pihak selain pemilik, dan hanya dapat menggunakanya dengan perizinan. Untuk itu, HKI memberikan prospek ekonomi yang menjanjikan bagi pemiliknya. Selain hak ekonomi, HKI juga memiliki hak moral, yakni hak yang secara ekslusif melekat pada seorang yang menciptakan atau menemukanya. Hak moral bersifat permanen dan tidak dapat digantikan, sedangkan hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain melalui cara-cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kebolehan mengalihkan hak ekonomi HKI menjadikanya sebagai hal yang bernilai dan dapat diperjualbelikan.
Perlindungan Hak Cipta
Dalam UUCH, yang dimaksud dengan perlindungan terhadap hak cipta ialah merujuk pada hak ekonomi dari suatu karya ciptaan. Pasal 72 UUCH dengan tegas menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar hak cipta orang lain, maka akan dipidana dengan penjara paling singkat satu bulan dan atau denda paling sedikit satu juta rupiah, atau penjarta paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak lima miliar lainya. Ketentuan pidana dalam undang-undang ini juga secara tegas dapat digunakan untuk menjerat setiaporang yang menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau penjual ciptaan atau barang yang diperoleh melalui pelanggaran hak cipta.Â
Juga setiap orang yang memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersil suatu program komputer tanpa hak. Dengan adanya ketentuan pidana tersebut, UUHC secara tegas memberikan jaminan sanksi pada setiap orang yang secara sengaja melanggar hak cipta. Aturan ini juga memastikan agar eksploitasi ekonomi dari suatu produk secara eksklusif dapat dinikmati oleh pencipta atau pihak-pihak yang bermitra dengan cara yangs sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pelanggaran Hak Ekonomi dan KelemahanÂ
PerlindunganMaraknya kasus pembajakan terhadap karya cipta adalah perkara tidak berujung yang hamper selalu terjadi. Terlebih dengan kecanggihan teknologi dewasa ini dan permintaan pasar terhadap barang-barang dengan harga miring yang juga meningkat. Pada 2019, IKAPI menerima laporan yang disampaikan oleh 11 penerbit dengan total kerugian akibat pembajakan karya buku senilai Rp 116,050. Sebanyak 59% dari karya-karya buku yang telah dibajak, ditemukan di marketplace (lokapasar daring), dan bahkan buku-bukunya tersebar luas di internet dalam bentuk e-book yang dapat diunduh.
Akibatnya, angka penjualanbuku asli yang seharusnya menjadi hak ekonomi bagi penerbit dan penulis menjadi tidak dapat terpenuhi. Kasus kerugian yang dilaporkan oleh penerbit ke IKAPI sejatinya adalah fenomena gunung es, dengan hanya sebagian kecil yang tampak dipermukaan. Dalam kenyataanya, praktik pembajakan jauh lebih besar dan berskala massif. Tersebarnya ebook yang dapat diunduh secara bebas di internet juga tentu sangat merugikan penulis dan penerbit, lantaran pembaca tidak lagi harus membeli karya untuk dapat menikmatinya. Hal yang sama juga dengan lagu dan berbagai bentuk hak cipta lainya. Perlindungan hukum yang dihadirkan negara dalam UUHC belum mampu membendung gelombang pembajakan yangjelas merugikan pemegang hak cipta.
Reformulasi Kebijakan Delik Aduan
