Apa itu Omnibus Law sebenarnya?
Omnibus law adalah suatu metode atau konsep pembuatan peraturan yang menyatukan beberapa peraturan dengan isi peraturan yang berbeda ke dalam satu peraturan di bawah satu kerangka hukum.
Adapun beberapa yang berpendapat tentang pengertian omnibus law tersebut yaitu menurut Audrey O Brien (2009), omnibus law adalah Sebuah RUU mencakup banyak aspek yang digabungkan menjadi satu undang-undang.
Sedangkan, Barbara Sinclair (2012) menjelaskan omnibus bill adalah proses pembuatan peraturan rumit dan memakan waktu karena melibatkan banyak dokumen meskipun topik, permasalahan dan programnya tidak selalu koheren.
Apa saja isi UU yang ditolak oleh kaum buruh?
Kita juga harus tahu isi UU Cipta Kerja yang ditolak dan dinilai merugikan kaum buruh menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, antara lain:
- Upah Minimum Penuh Syarat.
Upah minimum ini merupakan standar minimum yang digunakan oleh pekerja atau perusahaan industri untuk menggaji pekerjanya.
Upah minimum kabupaten/kota (UMK) dibuat bersyarat dengan memperhatikan tingkat inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Upah Minimum Sektoral/Satuan Kota (UMSK) telah dihapuskan dalam RUU Cipta Kerja.
- Pesangon Berkurang.
Para pekerja juga memprotes penurunan nilai pesangon dari 32 kali gaji menjadi 25 kali gaji dalam UU Cipta Kerja.
Dalam dokumen ini, 19 bulan dibayar oleh pemberi kerja dan 6 bulan dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ia menanyakan dari mana BPJS mendapatkan uang untuk membayar pesangon.
- Kontrak Kerja Tanpa Batas Waktu.
Buruh pun menolak skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dihapus batas waktunya. Hal ini membuat buruh bisa saja dikontrak seumur hidup tanpa menjadi karyawan tetap.
- Outsourcing Seumur Hidup.
Iqbal juga mengatakan, dalam RUU Cipta Kerja, kontrak outsourcing berlaku seumur hidup. Outsourcing juga ditetapkan tanpa membatasi jenis pekerjaan.
- Baru Dapat Kompensasi Minimal 1 Tahun.
UU Cipta Kerja mengatur bahwa kompensasi bagi pekerja akan diberikan jika masa kerja minimal satu tahun. Mulai saat ini, kontrak kerja tidak lagi memiliki batasan jangka waktu.
Ia khawatir pekerja yang menandatangani kontrak kurang dari setahun tidak menerima kompensasi pekerja.
- Waktu Kerja yang Berlebihan.
Pekerja juga menolak jam kerja yang diputuskan dalam UU Cipta Kerja karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan condong berlebihan.
Jam kerja dalam UU Cipta Kerja lebih luwes untuk pekerjaan paruh waktu, maksimal 8 jam per hari atau 40 jam per minggu.
- Hak Upah Cuti yang Hilang.
Said menilai, hak cuti melahirkan dan cuti haid tidak dihilangkan, hal ini menjadi problematis karena selama masa cuti melahirkan tersebut, pekerja perempuan tidak dibayar.
Mereka tidak setuju hal ini terjadi.
Nah, isi UU Cipta Kerja ini menjadi problematika antara kaum buruh terhadap pemerintahan.
RUU Cipta Kerja disebut tidak hanya melanggar standar pelatihan, tetapi juga pelanggaran yang lebih mendasar terhadap prinsip-prinsip umum administrasi publik yang terkandung dalam UUD 1945 dan pelanggaran moral atau etika.
Kerusuhan yang pernah terjadi dilakukan oleh ribuan buruh yang bekerja di pabrik se Jabodetabek menyeruduk gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dekat tugu Monas Jakarta Pusat, pada hari Kamis (14/09/2023).
Mereka menggelar aksi penolakan menuntut Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materi atau judicial review UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Para buruh mengancam jika Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan aturan tersebut, maka buruh akan melumpuhkan wilayah industri di Jabodetabek. Adapun fakta-fakta yang dilakukan oleh para kaum buruh ini, antara lain:
- Turunkan 7.500 Buruh
Tindakan unjuk rasa ini dilakukan oleh dua kelompok/organisasi yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan organisasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), info yang didapat di TKP bahwa organisasi KSPSI menurunkan kaum buruh sebanyak 2.500 dan KSBSI menurunkan 5.000 kaum buruh.
Ketua umum KSPSI, mengatakan bahwa para buruh tersebut berasal dari bermacam-macam daerah dan berbagai kota.
- Telah dilakukan 23 kali tuntut cabut Omnibus Law
Ribuan buruh turun kelapangan untuk melakukan aksi pencabutan UU Ciptaker atau disebut omnibus law ini dikatakan oleh Ahmad Supriadi sebagai wakil ketua umum KSPSI, dimana UU Ciptaker ini ditetapkan pada tanggal 5 Oktober.
Para kaum buruh yang turun meminta agar Mahkamah Konstitusi mencabut omnibus law dan menerima gugatan uji materi yang dilakukan oleh kaum buruh tersebut.
Ahmad mengatakan bahwa telah 23 kali para kaum buruh melakukan unjuk rasa keberatan atas aturan itu. “Undang-undang ini tidak mengutamakan kesejahteraan para buruh di Indonesia” ujar wakil ketua umum KSPSI itu.
- Sedia melakukan blokade wilayah industri jika MK tidak menerima gugatan
Ketua umum KSPSI bernama Andi Gani Nena Wea akan menunjukan sikap tegas dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima gugatan tersebut.
Jika MK tidak mengabulkan maka menurunkan lebih banyak lagi kaum buruh untuk melakukan tuntutan di kawasan Pabrik Jabodetabek terhadap UU Ciptaker Omnibus Law ini.
Menurut Andi, Mahkamah Konsitusi relawan terakhir untuk mengajukan unjuk rasa dalam pencabutan UU Ciptaker ini.
Tegas Andi di depan gedung MK ujarnya “Untuk Mahkamah Konstitusi saya ingatkan, jangan bermain-main. Jika ini dianggap main-main maka kami akan menurunkan lebih banyak dan bekali-kali lipat kaum buruh untuk melumpuhkan kawasan industri ini”.
Di akhir aksi ini, gugatan dan aspirasi para buruh telah di sampaikan kepada salah satu wakil dari Mahkamah Konstitusi ini dikatakan oleh sekretaris Jenderal Arif Minardi.
