Berada di luar lingkaran kekuasaan selama 10 tahun memang bukanlah keputusan yang mudah bagi Partai Demokrat. Di luar orbit kekuasaan pemerintah, Demokrat merasa lebih bebas dan leluasa untuk melancarkan kritik, serangan, dan berusaha memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah. Berbagai kebijakan Presiden Jokowi-Ma'aruf bahkan beberapa kali disentil oleh AHY sebagai bentuk sikap oposisi Demokrat terhadap pemerintahan. Akan tetapi, kini Demokrat harus "turun gunung" dan berjalan dari pintu ke pintu sembari mulai mengetuk. Perubahan sikap Partai Demokrat tentunya memberikan catatan tersendiri bagi rumah koalisi untuk membuka pintu kemitraan.
Tidak ada pilihan lain bagi Demokrat selain bergabung dengan dua rumah koalisi yang masih membuka pintunya. Â Dua rumah koalisi yang akan dikunjungi Demokrat tentu berseberangan dengan visi politik AHY-Demokrat ke depan. Jika Demokrat mengusung tema "perubahan," sebaliknya Koalisi Indonesia Maju (Prabowo Subianto) dan PDI-Perjuangan (Ganjar Pranowo) bernaung di bawah tema keberlanjutan -- melanjutkan program Presiden Jokowi-Ma'aruf. Hal ini berarti, ketika hendak bergabung di rumah kedua koalisi ini (PDI-Perjuangan dan Koalisi Indonesia Maju), Demokrat dituntut untuk tegak lurus dengan pemerintahan Jokowi-Ma'aruf. Dengan kata lain, posisi sebagai opisisi pemerintahan saat ini harus ditanggalkan Partai Demokrat demi menyatu dengan visi bersama koalisi baru. Â Â Â
Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
