Kementerian Kesehatan menilai pelayanan primer. yang kuat masih menjadi masalah besar di Indonesia. Penguatan pelayanan primer akan memperbaiki dan memperkuat sistem rujukan berjenjang, yang tentu saja akan berdampak langsung pada pelaksanaan JKN.
Dketahui bahwa program JKN bertujuan untuk mewujudkan cakupan universal. Cakupan universal bisa menjadi janji kosong bila tidak berfokus pada penyediaan pelayanan yang berkualitas. Cakupan universal tidak akan tercapai tanpa penguatan sistem kesehatan, di tingkat lokal, kabupaten, melalui penguatan sistem kesehatan yang berbasis pelayanan kesehatan primer.
Kompleks mediko-industrial pelayanan kesehatan telah menyeret arah kebijakan dan prioritas rasional menyimpang jauh dari arah yang diharapkan. Pelayanan cenderung berfokus pada pelayanan spesialis dan subspesialis yang disebut “hospital-centrism”; terjadi fragemntasi dan komersialisasi pelayanan kesehatan. Hospital-centrism akan mendorong peningkatan biaya kesehatan akibat pemborosan, penyalahgunaan, dan fraud dalam sistem pelayanan kesehatan.
Masalah pada aspek keuangan sangat terkait dengan aspek-aspek lainnya, sehingga perlu dievaluasi sebagai kesatuan sistem kesehatan, bukan partial. Menurut Guru Besar Universitas Gadjah Mada yang juga mantan Wakil Menteri Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, kenaikan iuran sebetulnya tidak akan menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program JKN, karena memang masalahnya terlalu komplek, jadi harus dievalusi secara menyeluruh.
Keterbatasan sudut pandang pada evaluasi secara parsial dan statis terhadap masalah yang kompleks dapat menghasilkan rekomendasi solusi yang berbeda. Maka perlu dilakukan evaluasi sebagai kesatuan sistem kesehatan agar diperoleh gambaran faktual secara utuh dalam dinamika kontinuum. Ketika masalah makin kompleks dan sulit diselesaikan, ketika terjadi efek yang non-linear dan respons tak terduga, maka sangat sulit merancang intervensi kebijakan yang efektif.
Dalam rapat terbatas mengenai pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kantor Presiden, 27 Februari 2015, Presiden Joko Widodo menyampaikan menemukan dan melihat sendiri banyak masalah di lapangan terkait pelaksanaan BPJS Kesehatan. Presiden juga sudah mendengar potensi masalah likuiditas dan solvabilitas BPJS Kesehatan. Presiden ingin mengetahui penyebabnya, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah dilapangan tersebut, menyempurnakan regulasinya hingga masalah likuiditasnya.
Pertanyaan ini mencakup hampir seluruh aspek kegiatan penyelenggaraan jaminan kesehatan. Walau tidak mudah dijawab tetapi harus direspons, demi masa depan program JKN untuk mewujudkan cakupan universal, Indonesia Sehat.
Perjuangan untuk meraih masa depan program JKN yang sukses bukan hanya tugas dan tanggung jawab BPJS Kesehatan, atau Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), atau Kementerian Kesehatan, tetapi kewajiban bersama. Upaya memperkuat sistem kesehatan adalah "bisnis semua orang" bukan kelompok tertentu.
BPJS Kesehatan perlu berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan lainnya agar dapat bergerak menuju cakupan universal melalui penguatan Sistem Kesehatan Nasional (SKN). SKN adalah pengelolaan kesehatan, yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa secara terpadu dan saling mendukung. SKN merupakan acuan pembangunan kesehatan, yang diselenggarakan dengan menggalang kemitraan dinamis dan harmonis antara pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta.
Menghadapi tantangan yang sulit, tidak ada yang harus terlambat. Ada cukup waktu dan ruang untuk advokasi Indonesia Sehat, diawali dari peduli …
