Upaya Kudeta, Mengapa AHY Menyeret Nama Joko Widodo?

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuduh adanya upaya kudeta ketua umum partai yang dipimpinnya oleh orang dekat Presiden Jokowi.

Menurutnya upaya pengambilalihan secara paksa mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat di lingkaran Presiden Jokowi. Ia menduga itu dilakukan secara sistematis oleh para kader dan mantan kader Partai Demokrat.

Sementara itu Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief memberikan penjelasan secara gamblang bahwa yang dimaksud oleh AHY adalah Kepala Kantor  Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) TNI Moeldoko.

Namun tuduhan itu dibantah KSP Moeldoko, dalam klarifikasi ia membenarkan adanya kunjungan beberapa orang dari Partai Demokrat tetapi tidak membicarakan kudeta.

Lebih lanjut mantan Pangalima TNI di era Presiden SBY itu meminta untuk tidak mengait-ngaitkan dengan Presiden Jokowi dan istana tetapi itu murni urusan pribadinya.

Ia juga menyindir AHY untuk tidak baper, "jadilah pemimpin yang kuat, jangan mudah baperan".

#Jadi Bola Liar

Setelah AHY melakukan konferensi pers pada 2 Februari 2021 menjadi bola liar dengan banyaknya klarifikasi dari para tokoh yang merasa tersinggung oleh pernyataannya.

Mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie turun gunung, ia mengancam akan membongkar keburukan partai, jika namanya dikaitkan dengan isu kudeta.

Rekan partai yang lain yaitu mantan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua menyatakan tersinggung dituduh berada pada kelompok Moeldoko, karena ia tidak mengetahui apa-apa.

Dari kalangan menteri ikut ambil suara yaitu Menko Polhukam Mahfud MD membantah dirinya merestui KSP Moeldoko untuk mengambil alih ketua umum Partai Demokrat. "Mengagetkan, saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko, terpikir saja tidak, apalagi merestui," kata Mahfud dalam akun Twitternya.

Sedangkan dari kalangan senior Partai Demokrat menggelar konferensi pers menanggapi isu kudeta yang diarahkan pada mereka.

Adalah mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat, Darmijal yang memberikan pernyataan bahwa Moeldoko adalah seorang mantan jenderal yang dekat dengan berbagai kalangan cocok menjadi pemimpin Partai Demokrat.

Selanjutnya senior yang lain, Yos Sudarso menambahkan jika tahun 2004 menjemput SBY untuk mengantar sebagai presiden, apa salahnya sekarang menjemput Moeldoko sebagai figur tokoh masa depan ?

#AHY Menyeret Nama Jokowi

Dalam konferensi pers AHY mengaku telah menyurati Presiden Joko Widodo karena berdasarkan kesaksian dan testimoni dari berbagai pihak menyatakan Moeldoko mendapatkan restu dari Jokowi.

Menurut padangan saya salah alamat berkirim surat kepada Jokowi karena itu baru hasil informasi yang harus di buktikan kebenarannya.

Andai kata Moeldoko benar memberikan pernyataan bahwa dirinya mendapat restu dari Jokowi, bisa saja itu sebuah klaim untuk menguatkan dirinya walaupun itu sebenarnya tidak pernah ada.

Sudah dapat di duga apa jawaban surat itu, besar kemungkinan Jokowi membantah dirinya memberikan restu pada Moeldoko. Atau jangan-jangan Jokowi membiarkannya dan tidak membalas surat itu.

Dengan melibatkan Jokowi yang notabene kader Partai PDIP akan semakin menjauhkan PDIP dengan Partai Demokrat sekaligus memperburuk hubungan antara SBY dengan Megawati.

Di tengah kondisi negeri yang sedang berjuang melawan Covid-19 ada baiknya untuk tidak menambah kegaduhan politik.

Rasanya lebih elok di selesaikan secara internal partai, dengan melakukan konsolidasi partai dan memberikan sangsi kepada kader partai yang terbukti melanggar peraturan partai.

Jika pengurus partai solid kenapa harus takut ada kekuatan eksternal partai yang ingin merebut posisi ketua umum?

Rujukan:

• politik.rmol.id
• news.detik.com
• news.idtoday.co
• bali.tribunnews.com
• nasional.tempo.co
• www.cnnindonesia.com