Mohon tunggu...
Kris Banarto
Kris Banarto Mohon Tunggu... Wiraswasta - Pemerhati Bisnis dan Humaniora

Author: Transformasi HRD dalam Bisnis (2021). Ketika Kita Harus Memilih (2022). Rahasia Sukses Bisnis Modern (2022). Merajut Keabadian (2023). Kupas Tuntas Bisnis Properti (2024).

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Upaya Kudeta, Mengapa AHY Menyeret Nama Joko Widodo?

3 Februari 2021   07:28 Diperbarui: 3 Februari 2021   11:47 939
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
AHY memberi hormat Joko Widodo (Sumber: ANTARA FOTO/WIDODO S JUSUF dalam Kompas.com)

Adalah mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat, Darmijal yang memberikan pernyataan bahwa Moeldoko adalah seorang mantan jenderal yang dekat dengan berbagai kalangan cocok menjadi pemimpin Partai Demokrat.

Selanjutnya senior yang lain, Yos Sudarso menambahkan jika tahun 2004 menjemput SBY untuk mengantar sebagai presiden, apa salahnya sekarang menjemput Moeldoko sebagai figur tokoh masa depan ?

#AHY Menyeret Nama Jokowi

Dalam konferensi pers AHY mengaku telah menyurati Presiden Joko Widodo karena berdasarkan kesaksian dan testimoni dari berbagai pihak menyatakan Moeldoko mendapatkan restu dari Jokowi.

Menurut padangan saya salah alamat berkirim surat kepada Jokowi karena itu baru hasil informasi yang harus di buktikan kebenarannya.

Andai kata Moeldoko benar memberikan pernyataan bahwa dirinya mendapat restu dari Jokowi, bisa saja itu sebuah klaim untuk menguatkan dirinya walaupun itu sebenarnya tidak pernah ada.

Sudah dapat di duga apa jawaban surat itu, besar kemungkinan Jokowi membantah dirinya memberikan restu pada Moeldoko. Atau jangan-jangan Jokowi membiarkannya dan tidak membalas surat itu.

Dengan melibatkan Jokowi yang notabene kader Partai PDIP akan semakin menjauhkan PDIP dengan Partai Demokrat sekaligus memperburuk hubungan antara SBY dengan Megawati.

Di tengah kondisi negeri yang sedang berjuang melawan Covid-19 ada baiknya untuk tidak menambah kegaduhan politik.

Rasanya lebih elok di selesaikan secara internal partai, dengan melakukan konsolidasi partai dan memberikan sangsi kepada kader partai yang terbukti melanggar peraturan partai.

Jika pengurus partai solid kenapa harus takut ada kekuatan eksternal partai yang ingin merebut posisi ketua umum?

Rujukan:

  • politik.rmol.id
  • news.detik.com
  • news.idtoday.co
  • bali.tribunnews.com
  • nasional.tempo.co
  • www.cnnindonesia.com

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun