Mencermati kasus tanah helikopter tersebut, bagaimana sih memahaminya dari sudut hukum? Berikut ini dasar hukumnya :
1. Pasal 667 KUH Perdata:
"Pemilik sebidang tanah atau pekarangan, yang demikian terjepit letaknya antara tanah-tanah orang lain, sehingga ia tak mempunyai pintu keluar ke jalan atau parit umum, berhak menuntut kepada pemilik-pemilik pekarangan tetangganya supaya memberikan jalan kepadanya melalui pekarangan pemilik tetangga itu, dengan mengganti ganti rugi yang seimbang."
2. Pasal 668 KUH Perdata:
"Jalan keluar itu harus diadakan pada sisi pekarangan atau tanah yang terdekat dengan jalan atau parit umum, namun dalam suatu jurusan yang demikian sehingga menimbulkan kerugian yang sekecil-kecilnya, bagi pemilik tanah yang dilalui."
Dari dua pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut jelas menyebutkan bahwa pemilik tanah yang terjepit itu :
a. Berhak menuntut tetangga untuk membuka jalan
b. Memberikan ganti rugi yang seimbang
c. Tetangga yang memberikan jalan adalah yang terdekat dengan jalan/parit
Dasar hukum tersebut akan memberikan solusi bagi para pihak yang bersengketa khususnya pemilik tanah yang terjepit. Sebenarnya permasalahan tersebut dapat dihindari jika pemilik tanah mengurus IMB sebelum membangun rumah dan berfungsinya petugas Wasbang (Pengawas Bangunan).
1. IMB
IMB (Izin Mendirikan Bangunan) akan di keluarkan pihak pemerintah daerah setelah pemohon melengkapi sayat-syarat pengajuan IMB. Salah satu syaratnya adalah surat persetujuan tetangga, untuk bangunan berhimpit dengan batas persil.
