Mengawal Janji Politik Prabowo 100 hari ke Depan

 3. Keamanan dan Stabilitas Nasional

Keamanan negara dan kestabilan politik menjadi landasan penting dalam 100 hari pertama. Prabowo yang memiliki latar belakang militer tentu diharapkan mampu menjaga stabilitas nasional, baik dari ancaman domestik maupun internasional. Beberapa aspek yang bisa dipantau meliputi:

- Penurunan Angka Kriminalitas dan Penanganan Terorisme: Dalam 100 hari pertama, publik dapat melihat apakah ada penurunan signifikan dalam kasus kriminalitas dan apakah ada kebijakan tegas untuk menanggulangi ancaman terorisme. Di Inggris, salah satu langkah cepat yang diambil oleh pemerintahan baru biasanya adalah memperkenalkan kebijakan untuk mengatasi ancaman terorisme domestik, terutama setelah serangan besar terjadi (UK Home Office, 2021).
 
- Pengelolaan Konflik Sosial dan Keamanan Daerah: Indonesia memiliki berbagai wilayah rawan konflik seperti Papua. Peran Prabowo dalam meredam gejolak di daerah-daerah tersebut akan menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah menjaga integritas wilayah dan keamanan masyarakat.

 4. Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Pemerintah sering kali membuat janji besar terkait kesejahteraan sosial, namun dalam 100 hari pertama, publik harus mulai melihat tanda-tanda awal apakah janji-janji ini mulai dijalankan, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

- Kesejahteraan Masyarakat Miskin: Jika Prabowo benar-benar ingin mengentaskan kemiskinan, kita harus melihat kebijakan konkret seperti peningkatan program bantuan sosial (Bansos) dan jaminan kesehatan. Di banyak negara Eropa, seperti Jerman dan Swedia, 100 hari pertama pemerintahan sering digunakan untuk memperkenalkan reformasi sosial yang langsung menyasar golongan menengah ke bawah (OECD, 2022).

- Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan: Publik harus mengawasi apakah ada kebijakan yang memudahkan akses pendidikan dan kesehatan, terutama bagi masyarakat terpencil. Kebijakan ini bisa diukur melalui pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan anggaran pendidikan, dan peningkatan layanan kesehatan publik.

 5. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam kampanye, Prabowo menjanjikan komitmen besar terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dalam 100 hari pertama, publik harus mengamati apakah ada inisiatif konkret terkait mitigasi perubahan iklim, pengelolaan hutan, dan pengurangan emisi karbon. Negara-negara seperti Jerman dan Belanda, yang memimpin dalam kebijakan lingkungan hidup di Eropa, telah menerapkan kebijakan ketat untuk mengurangi emisi dan mendorong penggunaan energi terbarukan sejak awal masa pemerintahan mereka (European Commission, 2020).

Tanggung Jawab Publik: Mengawasi, Mengkritisi, dan Memberi Solusi

Sebagai bagian dari masyarakat yang aktif, tanggung jawab kita bukan hanya mengawasi, tetapi juga memberikan masukan yang konstruktif. Demokrasi bukan berarti kita menyerahkan segalanya kepada wakil rakyat. Di Amerika Serikat, pengawasan masyarakat sipil, media, dan organisasi non-pemerintah kerap menjadi pilar penting dalam menjaga pemerintahan tetap akuntabel.

- Tekanan Publik Melalui Media dan LSM: Di Indonesia, kita bisa meniru peran media dan LSM dalam mengawal kebijakan pemerintah. Media harus berperan sebagai pengawas yang kritis dan tidak bias, sementara LSM dapat mengadvokasi kebijakan yang lebih pro-rakyat dan ramah lingkungan.
 
- Protes dan Demonstrasi Sebagai Bentuk Partisipasi: Jika kebijakan pemerintah menyimpang jauh dari janji, masyarakat harus berani turun ke jalan dalam batas-batas yang konstitusional. Di India, gerakan protes besar sering kali mempengaruhi kebijakan pemerintah, terutama dalam isu agraria dan tenaga kerja (BBC, 2021).