Mengawal Janji Politik Prabowo 100 hari ke Depan

Mengawal Janji Politik Prabowo: Tanggung Jawab Publik dalam 100 Hari Pertama Pemerintahan

Setiap kali pemimpin baru dilantik, harapan rakyat melonjak tinggi, terlebih ketika kampanye penuh janji besar yang menjanjikan perubahan. Namun, harapan ini tidak bisa hanya digantungkan pada janji semata. Masyarakat memiliki peran vital sebagai pengawas dalam memastikan pemerintah berjalan sesuai arah yang dijanjikan. Dalam konteks pemerintahan Prabowo yang baru, 100 hari pertama merupakan waktu krusial untuk melihat arah kebijakan dan menilai apakah janji-janji politik mulai ditepati atau justru menguap dalam kebisingan retorika politik.

Indonesia tidak hanya milik segelintir elite, tetapi juga milik setiap warganya. Oleh karena itu, kita sebagai pembayar pajak memiliki hak, bahkan kewajiban, untuk mengawasi dan mengingatkan pemerintah apabila mereka mulai melenceng dari janji-janji mereka. Di era demokrasi modern, partisipasi publik tidak berakhir saat pemilu selesai, tetapi justru harus lebih aktif di masa pemerintahan berlangsung.

Artikel ini akan menguraikan berbagai indikator yang harus diperhatikan publik dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, serta bagaimana tanggapan yang seharusnya diberikan agar janji-janji politik tetap di jalur yang benar.

1. Indikator Ekonomi: Pengelolaan Stabilitas Makro dan Reformasi Mikro

Salah satu janji utama yang kerap diusung Prabowo adalah peningkatan kesejahteraan rakyat dan stabilitas ekonomi. Untuk menilai apakah janji ini mulai diwujudkan, publik dapat memperhatikan beberapa aspek penting, seperti:

- Inflasi dan Harga Bahan Pokok: Stabilitas harga merupakan salah satu indikator utama yang mudah dipahami masyarakat luas. Pengendalian inflasi terutama pada bahan pokok seperti beras, minyak, dan gula menjadi indikator yang bisa langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Studi dari Bank Dunia menyebutkan bahwa stabilitas harga pangan berkontribusi besar dalam mengurangi kemiskinan ekstrem (World Bank, 2021).
 
- Peningkatan Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja: Kemudahan berbisnis dan realisasi investasi sering kali menjadi tolak ukur utama keberhasilan ekonomi dalam jangka pendek. Jika dalam 100 hari pertama terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah investasi, ini dapat menjadi sinyal positif bahwa pemerintahan mampu menarik kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. Sebagai perbandingan, dalam masa pemerintahan Modi di India, reformasi besar-besaran untuk menarik investasi asing dilakukan sejak 100 hari pertama, meskipun dengan tantangan birokrasi yang tidak kalah rumit dengan Indonesia (India Today, 2019).

- Reformasi Sektor Pajak dan Pengeluaran Publik: Apakah ada tanda-tanda reformasi pajak yang signifikan? Apakah anggaran negara dialokasikan secara efisien? Sebagai pembayar pajak, masyarakat harus mengawasi sejauh mana dana publik digunakan untuk proyek-proyek yang memiliki dampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

 2. Reformasi Birokrasi: Efisiensi dan Transparansi

Prabowo berulang kali menyinggung soal pentingnya reformasi birokrasi. Dalam 100 hari pertama, salah satu aspek yang bisa dipantau adalah langkah-langkah konkret untuk menyederhanakan prosedur administrasi, mengurangi korupsi, dan meningkatkan transparansi. Menurut kajian Transparency International (2020), reformasi birokrasi yang serius akan memerlukan waktu, tetapi kemajuan awal dalam transparansi dan efisiensi bisa terlihat sejak awal pemerintahan.

- Pemangkasan Regulasi Berbelit: Di Amerika Serikat, salah satu keberhasilan awal dari pemerintahan Biden dalam 100 hari pertama adalah merampingkan birokrasi dalam hal pelayanan publik, khususnya terkait dengan bantuan pandemi COVID-19. Langkah serupa di Indonesia bisa terlihat dari kebijakan pemangkasan izin usaha atau pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah diakses.
 
- Transparansi Proses Pengambilan Keputusan: Mengawasi bagaimana pemerintah memutuskan kebijakan---apakah dilakukan secara transparan atau tertutup? Keterbukaan informasi menjadi kunci, dan publik harus aktif dalam menuntut akses data yang valid dan akurat terkait kebijakan pemerintah.

 3. Keamanan dan Stabilitas Nasional

Keamanan negara dan kestabilan politik menjadi landasan penting dalam 100 hari pertama. Prabowo yang memiliki latar belakang militer tentu diharapkan mampu menjaga stabilitas nasional, baik dari ancaman domestik maupun internasional. Beberapa aspek yang bisa dipantau meliputi:

- Penurunan Angka Kriminalitas dan Penanganan Terorisme: Dalam 100 hari pertama, publik dapat melihat apakah ada penurunan signifikan dalam kasus kriminalitas dan apakah ada kebijakan tegas untuk menanggulangi ancaman terorisme. Di Inggris, salah satu langkah cepat yang diambil oleh pemerintahan baru biasanya adalah memperkenalkan kebijakan untuk mengatasi ancaman terorisme domestik, terutama setelah serangan besar terjadi (UK Home Office, 2021).
 
- Pengelolaan Konflik Sosial dan Keamanan Daerah: Indonesia memiliki berbagai wilayah rawan konflik seperti Papua. Peran Prabowo dalam meredam gejolak di daerah-daerah tersebut akan menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah menjaga integritas wilayah dan keamanan masyarakat.

 4. Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Pemerintah sering kali membuat janji besar terkait kesejahteraan sosial, namun dalam 100 hari pertama, publik harus mulai melihat tanda-tanda awal apakah janji-janji ini mulai dijalankan, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

- Kesejahteraan Masyarakat Miskin: Jika Prabowo benar-benar ingin mengentaskan kemiskinan, kita harus melihat kebijakan konkret seperti peningkatan program bantuan sosial (Bansos) dan jaminan kesehatan. Di banyak negara Eropa, seperti Jerman dan Swedia, 100 hari pertama pemerintahan sering digunakan untuk memperkenalkan reformasi sosial yang langsung menyasar golongan menengah ke bawah (OECD, 2022).

- Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan: Publik harus mengawasi apakah ada kebijakan yang memudahkan akses pendidikan dan kesehatan, terutama bagi masyarakat terpencil. Kebijakan ini bisa diukur melalui pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan anggaran pendidikan, dan peningkatan layanan kesehatan publik.

 5. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam kampanye, Prabowo menjanjikan komitmen besar terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dalam 100 hari pertama, publik harus mengamati apakah ada inisiatif konkret terkait mitigasi perubahan iklim, pengelolaan hutan, dan pengurangan emisi karbon. Negara-negara seperti Jerman dan Belanda, yang memimpin dalam kebijakan lingkungan hidup di Eropa, telah menerapkan kebijakan ketat untuk mengurangi emisi dan mendorong penggunaan energi terbarukan sejak awal masa pemerintahan mereka (European Commission, 2020).

Tanggung Jawab Publik: Mengawasi, Mengkritisi, dan Memberi Solusi

Sebagai bagian dari masyarakat yang aktif, tanggung jawab kita bukan hanya mengawasi, tetapi juga memberikan masukan yang konstruktif. Demokrasi bukan berarti kita menyerahkan segalanya kepada wakil rakyat. Di Amerika Serikat, pengawasan masyarakat sipil, media, dan organisasi non-pemerintah kerap menjadi pilar penting dalam menjaga pemerintahan tetap akuntabel.

- Tekanan Publik Melalui Media dan LSM: Di Indonesia, kita bisa meniru peran media dan LSM dalam mengawal kebijakan pemerintah. Media harus berperan sebagai pengawas yang kritis dan tidak bias, sementara LSM dapat mengadvokasi kebijakan yang lebih pro-rakyat dan ramah lingkungan.
 
- Protes dan Demonstrasi Sebagai Bentuk Partisipasi: Jika kebijakan pemerintah menyimpang jauh dari janji, masyarakat harus berani turun ke jalan dalam batas-batas yang konstitusional. Di India, gerakan protes besar sering kali mempengaruhi kebijakan pemerintah, terutama dalam isu agraria dan tenaga kerja (BBC, 2021).

Akhir Kata: 100 Hari Pertama, Fondasi untuk 5 Tahun

100 hari pertama bukanlah akhir dari segalanya, tetapi menjadi fondasi penting untuk melihat arah pemerintahan. Jika masyarakat berhasil mengawal dengan kritis namun konstruktif, pemerintah akan merasa lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang dikatakan oleh John Locke, pemikir besar dalam teori kontrak sosial, kekuasaan pemerintah harus berasal dari kehendak rakyat, dan rakyat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Mari kita bersama-sama menjaga agar janji-janji Prabowo bukan hanya menjadi angin lalu, tetapi menjadi batu loncatan menuju Indonesia yang lebih baik. Sebagai pembayar pajak dan warga negara yang sadar, kita memiliki peran krusial dalam memastikan masa depan bangsa tetap berada di jalur yang benar. (KH.)