Kabinet Prabowo Efektivitas atau Pemborosan

China, dengan model pemerintahan sentralisasi, hanya memiliki sekitar 26 kementerian yang menangani berbagai sektor. Menariknya, meskipun struktur kabinetnya tidak terlalu besar, pemerintah China dikenal sangat efektif dalam mengimplementasikan kebijakan, khususnya di bidang ekonomi dan pembangunan. 

Dalam studi yang diterbitkan oleh Journal of Contemporary China, sistem birokrasi yang sentralistik ini memungkinkan pemerintah bertindak cepat dan terkoordinasi, terutama dalam proyek-proyek strategis seperti infrastruktur besar.

BIAYA YANG DITIMBULKAN OLEH KABINET BESAR  

Tidak bisa dipungkiri bahwa kabinet yang lebih besar memerlukan biaya yang lebih tinggi. Setiap menteri tidak hanya menerima gaji, tetapi juga staf, anggaran operasional, dan fasilitas. Dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2019, anggaran untuk gaji dan tunjangan para menteri mencapai lebih dari Rp 150 miliar per tahun. Jika jumlah menteri ditingkatkan menjadi 47, pengeluaran untuk gaji dan fasilitas saja bisa melonjak hingga Rp 200 miliar lebih.

Lebih jauh lagi, biaya tidak hanya terbatas pada gaji dan tunjangan. Setiap kementerian membutuhkan kantor, staf administratif, kendaraan, serta berbagai fasilitas lainnya. Mengingat situasi anggaran negara yang sering kali terbatas, terutama setelah pandemi COVID-19, pertanyaan besar yang muncul adalah: apakah pengeluaran ini benar-benar sepadan dengan manfaat yang diberikan?

 APAKAH KABINET BESAR MENJAMIN EFEKTIVITAS?  

Satu argumen penting yang harus dihadapi adalah apakah kabinet yang lebih besar benar-benar berkontribusi pada efektivitas pemerintahan. Dari berbagai kajian yang telah disebutkan, tampak bahwa efektivitas sebuah kabinet lebih bergantung pada kualitas kepemimpinan, koordinasi antar menteri, dan kemampuan pemerintah untuk merespons tantangan, bukan pada jumlah menteri itu sendiri.

Dalam kajian dari Center for Governance and Public Policy di Griffith University, efektivitas pemerintahan sering kali dikaitkan dengan kemampuan koordinasi, manajemen konflik, dan respons cepat terhadap isu-isu publik. 

Kabinet yang besar, meskipun memungkinkan adanya spesialisasi yang lebih mendalam, bisa terjebak dalam masalah koordinasi yang justru memperlambat proses pengambilan keputusan.

Selain itu, perlu diingat bahwa dalam teori politik, pemerintah yang terlalu besar sering kali menjadi beban bagi rakyatnya, baik dari segi biaya maupun dari segi efektivitas pengambilan kebijakan. Dalam pandangan "public choice theory", birokrasi cenderung memperluas diri karena kepentingan para birokrat untuk memperbesar kekuasaan dan otoritas mereka, bukan demi kepentingan publik.

PENTING UNTUK DIRENUNGKAN