Ali Maskun Hadiri Pertemuan Rutin Paguyuban BPD se-Kecamatan Sayung untuk Perkuat Persatuan

Demak - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan rival bagi pemerintah desa. BPD adalah mitra bagi pemerintah desa untuk membangun dan memajukan desa.

Demikian disampaikan, Ketua Paguyuban BPD Se Kabupaten Demak sekaligus Ketua PABPDSI Demak, Muhammad Ali Maskun dalam sambutannya di Pertemuan Rutin Paguyuban BPD Se Kecamatan Sayung di RM. Mbah Surip, sabtu (3/2/2024).

Dikesempatan itu Ali Maskun menjelaskan, berdasar UU Desa dan peraturan perundang-undangan turunannya, BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Dimana kedudukan hukum anggota BPD sejajar dengan kepala desa.

Oleh karenanya dia meminta, kedepan BPD dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan regulasi demi kemajuan pemerintah desa. 

Apabila kepala desa tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, BPD dapat menegur kepala desa. Ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

"Demi Kemajuan desa, ada aturan dan Undang Undang (UU). Karena kita adalah mitra kepala desa agar tata kelola pemerintahan desa menjadi baik, posisikan diri sebagai legeslatif di desa," tegas Ali Maskun.

Ali Maskun menambahkan, sebagai fungsi kontrol dan pengawas di pemerintahan desa, maka kemampuan dan Sumber daya manusia (SDM)nya anggota BPD juga harus terus ditingkatkan melalui Bintek maka tiap tahun harus dianggarkan oleh desa, serta tunjangan BPD harapannya sesuai dengan regulasi yang ada.

Selain itu sebagai salah satu tugas BPD apabila kepala desa tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, BPD dapat menegur kepala desa. Ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Beberapa langkah strategis juga bisa dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga kontrol di pemerintah desa.

"BPD juga harus mengetahui proses dan mekanisme penyusunan Perdes dan APBDes atupun yang lainnya sebelum diajukan ke kecamatan, supaya hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari," ujar Ali Maskun yang juga aktivis muda Kota Wali tersebut.

Ketua Paguyuban BPD Se Kecamatan Sayung Muhammad Faizin menyampaikan terima kasih atas arahan dari Ketua Paguyuban BPD Kabupaten Demak.

"Terima kasih kami sampaikan atas motivasi semangat dari PABDSI Kab.Demak semoga BPD di Kecamatan Sayung Khususnya dan di Kabupaten Demak semakin sholid, kami satu komando bersama Gus Ali" ujarnya.

Pertemuan rutin tersebut juga di hadiri oleh Camat Sayung.

Dalam sambutannya, Camat Sayung Sukarman juga berharap dengan adanya Paguyuban BPD ini bisa menjadi sarana untuk memaksimalkan fungsi BPD di seluruh Desa Se Kecamatan Sayung, menanggapi terkait tunjangan BPD sama halnya dengan yang disampaikan oleh ketua PABPDSI Demak bahwa diberikan sesuai dengan regulasi dan kemampuan keuangan desa, selain itu juga membenarkan adanya informasi dari Dinpermades terkait tunjangan BPD tidak kena pajak.

"BPD merupakan perwujudan dari pelaksanaan demokrasi di desa yang mempunyai fungsi bersama Kepala Desa merencanakan Peraturan Desa, menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta mengawasi jalannya pemerintah desa dan tunjangan BPD diberikan sesuai dengan regulasi dan kemampuan keuangan desa dan perihal informasi tunjangan BPD tidak kena pajak memang benar adanya, informasi tersebut disampaikan oleh Kadinpermades di Desamber tahun lalu," jelasnya.

Editor : Farid Hidayatullah