Pengecualian Penerapan Pasal 4 - 8 KUHP, Tafsir Pasal 9 KUHP Baru Produk Indonesia

Pemberlakuan perjanjian internasional, disahkan dalam UU atau keputusan presiden, yang mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan dalam perjanjian. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang, apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamian, pertahanan, dan keamanan negara, perubahan wilayah dan penetapan batas wilayah RI, kedaultan atau hak berdaulat negara, HAM dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum, dan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Dengan disahkan suatu perjanjian internasional yang dibuat pemerintah Indonesia, dapat mengecualikan penerapan pasal-pasal di KUHP baru.  maknanya penerapan Pasal 4-Pasal 8 KUHP, akan menjadi lex special apabila ada perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, dengan negara lain, Organisasi Internasional, atau subyek hukum internasional.

Ini Berarti Penerapan 4-Pasal 8 KUHP itu bersifat umum, dan dapat dikecualikan apabila pemerintah Indonesia telah membuat perjanjian dengana negara lain, organisasi lain, dan subyek internasional, yang secara muatan mengecualikan keberlakuan asas-asas yang diatur dalam KUHP. Perjanjian internasionl dibuat kepentingan nasional, yang bersifat kepentingan umum (public interest), perlindungan subyek hukum RI, dan yuridiksi kedaulatan RI.

Seperti dalam asas-asas umum yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, yakni asas kejahatan rangkat (double criminality), asas jika suatu kejahatan oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan politik, maka pemerintah menolak ekstradisi ditolak, asas negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak menyerahkan warganegara, asas suatu kejahatan yang telah dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayah yang termasuk atau tidak dianggap masuk dalam juridiksi negara yang minta, maka negera itu dapat menolak permintaan ekstradisi, dan lain-lain.

Perjanjian Internasional menjadi dasar atas perkecualian dalam penerapan pasal-pasal di atas di KUHP, hal ini tentu berdasarkan kepentingan negara, dalam rangka melindungi WNI. Selain itu untuk mengantisipasi metode, model, cara melakukan kejahatan dalam dunia maya yang semakin canggih secara ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum bagi pelaku kejahatan yang akan diadili dengan hukum Indonesia (kotijah, 2023). Dalam hal ini, diperkuat dengan perjanjian intenasional antara negara lain, untuk mempersempit ruang lingkup kejahatan internasional dan proses hukum yang cepat.

                           Samarinda, 25 Januari 2023

              Dr. Siti Kotijah, Melin FH Unmul (2023)