Van Hamel, asas teritorial yaitu:"Naar het beheerscht de strafwet van eenen staat, krachtem diens roeping, alle feiten binnen de grenzen gepleegd, onaj hankelijk van des daders nationaliteit of van het aangerande rechtbelang."Â
Dalam terjemahan bebasnya, asas teritorial, maka undang-undang hukum pidana suatu negara menguasai semua perbuatan yang dilakukan dalam batas-batas negara, yang menurut sifatnya tidak tergantung kewarganegaraan pelaku atau kepentingan hukum yang diserang.
Jadi kewajiban negara menurut Van Hammel antara lain negara dapat mengadili setiap orang yang melanggar peraturan pidana negaranya masing-masing, negara dapat mengadili setiap orang yang melanggar peraturan pidana yang berlaku di negara tersebut, dalam hal Indonesia penerapan asas ke wilayahan atau teritorial untuk keberlakuan hukumnya. Praktek yurisdiksi hukum internasional terhadap asas ini menjadi 2 Â (dua) bentuk yaitu asas teritorial dalam dan teritorial yang diperluas.
KUHP Baru memberlakukan asas kewilayahan, teritorial, Â secara umum sudah diterapkan dalam Pasal 3 KUHP lama, Â yang dirubah Pasal 3 UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana, dan Pasal 1 UU No.4 3 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Penerapan asas teritorial ini, tidak memungkinkan tentang tidak adanya pengecualian. Pengecualian ini, terhadap orang, tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana di suatu negara akan diadili dengan menggunakan hukum negara tersebut. Pengecualian terhadap orang antara lain ialah kepala negara, duta besar, konsul, diplomat, serta termasuk juga petugas lembaga internasional.
Pengecualian terhadap kepala negara merupakan perwujudan dari asa par in parem non hebet imperium yang artinya ialah kepala negara tidak dapat dihukum dengan menggunakan hukum selain dari negara yang dipimpinnya atau ia tidak dapat dihukum dengan menggunakan hukum negara lain.
Sejatinya wujud jadi hak impunitas atau yang biasa disebut dengan kekebalan seorang kepala negara asing di dalam hubungan internasional. Namun, pada perkembangannya, asas  memiliki pengecualian yaitu tetap diterapkan pada kepala negara dalam kejahatan-kejahatan yang sifatnya serius seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan juga kejahatan terhadap perang.
KUHP Baru asas wilayah, teritorial dalam berlakuan hukum pidana masuk dalam wilayah NKRI, yang diperluas pada kapal, dan pesawat udara, serta tindak pidana teknologi informasi. Dalam Pasal 4 paragrap b, dan c, terkait Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia, Tindak Pidana di bidang teknologi informasi (cyber crime).Â
Hal ini sebelum sudah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1976. Essensinya batas-batas wilayah itu, masuh di dalam dalam kapal, pesawat, teknologi informasi yang ada di wilayah Indonesia yang melakukan tindak pidana akan diberlakukan KUHP Baru ini, tanpa memandang kewarganegaraan seseorang, yang ditekan pada wilayah atau teritorial Indonesia.
Dalam paragrap 2, ada keberlakuakn asas pelindungan dan asas nasional pasif, esensi untuk perlindungan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum melalui KUHP Baru. Berlakunya hukum pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi dari suatu negara yang dilanggar di luar wilayah Indonesia. Kepentingan hukum yang dilindungi ini adalah kepentingan hukum negara dan bangsa atau kepentingan nasional dari negara Indonesia (Adami Chazawi, 2002:214).
Asas nasional aktif yaitu asas peraturan perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia (Ishaq, 2019:45). Lawan asas nasional pasif, yang prinsipnya KUHP Baru ini berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik dilakukan WNI atau bukan WNI yang dilakukan di luar Indonesia. Asas ini menekan pada locus delicti terjadi di Indonesia atau di luar Indonesia.
