Oleh: Kosmas Mus Guntur, Aktivis PMKRI
Belum sebulan usia pelantikan, pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin secepat kilat memberikan "hadiah" untuk bumi Papua, yakni pemekaran wilayah Provinsi baru. Wacana pemekaran provinsi di Bumi Cendrawasih ini berawal Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah tokoh Papua di Istanah Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019).
Berdasarkan data yang dihimpun penulis, sebanyak 61 tokoh Papua yang dipimpin oleh Abisai Rol lo meminta Bumi Cenderawasih terbagi hingga 5 provinsi, selain Papua dan Papua Barat.
Namun dalam pertemuan itu, seperti yang dilansir Tirto.id, Presiden Jokowi hanya mengakomodir pemekaran Papua terbagi dalam 2-3 wilayah saja. Untuk diketahui, Abisai Rollo adalah politikus Partai Golongan Karya (Golkar) yang menjabat sebagai Ketua DPRD Jayapura. Uniknya, pada masa pilpres 2019 kemarin, Abisai adalah ketua tim kampanye daerah Jokowi-Ma'ruf di Jayapura.
Polemik seputar pemekaran wilayah Papua akhir-akhir ini makin mencuat ke publik. Pasalnya, di Papua itu sendiri, menolak upaya pemekaran yang diwacanakan oleh Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Menurut mereka, pemekaran Papua harus merujuk pada Otonomi Khusus (Otsusus).
Mirisnya, ditengah carut marut persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang kemudian akarnya adalah ditanah Papua itu sendiri Pemerintahan Jokowi malah mewacanakan Pemekaran. Hemat penulis, pemerintah dalam hal ini, Joko Widodo-Ma'ruf Amin tak mampu mengatasi persoalan kemanusiaan di tanah Papua.
Bak gayung disambut pernyataan yang paling menyesatkan juga datang dari Kemendagri yang menjabat sejak 23 Oktober 2019 pada "Kabinet Indonesia Maju" Jokowi-Ma'ruf adalah Tito Karnavian. Pasalnya, wacana pemekaran wilayah Papua karena situasional dan berdasarkan data intelejen. Jika memang demikian, apakah wacana pemekaran tersebut berdasarkan kemauan masyarakat Papua itu sendiri?
Pemekaran wilayah Papua, apakah untuk menjawab segala macam polemik yang terjadi di Papua? Ataukah untuk kepentingan Para Pemodal dalam hal ini adalah kaum kapitalis yang sudah mengakar sampai pada masyarakat akar rumput?
Mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang mendasar itu, penulis seperti terpanggil untuk mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi sekaligus mengajak khalayak untuk melihat situasional dan menilik upaya pemekaran wilayah Papua tersebut, yang katanya upaya pemekaran wilayahy Papua adalah membuka wilayah Papua dari keterisolasian.
Seperti judul yang diramu penulis di atas, "Papua Dalam Potret Buram Pemekaran Daerah Otonom Baru". Kata 'buram' yang dimaksud penulis adalah dalam konteks konsep pembangunan. Dimana menurut penulis saat ini masyarakat Papua tidak membutuhkan wacana pemekaran terhadap wilayahnya. Melainkan butuh tindakan konkrit terkait persoalan HAM.
