Menteri keuangan mengumumkan bahwa tema kebijakan fiskal tahun 2023 merupakan peningkatan produktivitas buat transformasi ekonomi yg inklusif & berkelanjutan. Tema kebijakan fiskal ini sejalan menggunakan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023. Menkeu menjelaskan, taktik pemerintah tentang kebijakan perpajakan adalah memfokuskan anggaran dalam (1)penguatan kualitas sumber daya manusia; (2) Mempercepat pembangunan infrastruktur; (3) reformasi birokrasi & regulasi; (4) revitalisasi industri &; (5) mendorong pembangunan ekonomi hijau.
Kedua, peningkatan transformasi ekonomi yg didukung oleh reformasi perpajakan yg menyeluruh melalui mobilisasi penerimaan buat memperluas pembebasan pajak, menaikkan efektivitas & efisiensi konsolidasi belanja yg berkelanjutan dan mendorong pengembangan pembiayaan yg kreatif & inovatif.
Strategi pembangunan ke depan wajib mendorong sumber pertumbuhan baru, yaitu investasi yg lebih berkualitas & hijau. Pada saat yg sama, memperkuat ujung hilir rantai produksi, mengadopsi ekonomi digital &  membuatkan ekonomi hijau dicermati menjadi asal pertumbuhan baru di masa depan.
selain itu, membuatkan ekosistem ekonomi hijau merupakan bagian menurut komitmen beserta kita buat mengatasi perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan ancaman dunia yg konkret menggunakan efek sosial ekonomi yg jauh lebihsignifikan dibandingkan pandemi Covid-19. Pemerintah wajib segera merogoh tindakan tegas buat mencegah
perubahan iklim. Mempercepat transisi menuju ekonomi hijau nir hanya akan melindungi global secara dunia, namun khususnya warga Indonesia menurute fek perubahan iklim yg merusak.
